Rekonsiliasi HMI

HMI Dipo dan HMI MPO Islah

2008-07-29T21:44:00.000-07:00

Palembang, Pelita

Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi insan akademis dan pengabdi, bukan menjadi insan penghujat dan pendemo.
Bahwa Indonesia saat ini ada kesulitan, itu iya. Dan HMI harus mencari solusinya. HMI harus jadi insan akademis dan pengabdi, bukan insan penghujat dan insan pendemo, kata Wapres M Jusuf Kalla saat membuka Kongres HMI ke-26 di Palembang, Sumsel, kemarin.
Wapres sebelumnya menyindir Ketua Umum PB Hami Fajar R Yulkarnaen yang menyatakan Indonesia saat ini mengalami banyak masalah. Menurut Wapres kesulitan dan kekurangan yang ada harus diselesaikan secara bersama-sama.

Kadang-kadang orang semua berfikir kesulitan, padahal Himne HMI dimulai dengan syukur dan ikhlas. Jadi semua harus dimulai dengan syukur dan ikhlas, bukan dengan jelek benar bangsa ini, kata Wapres yang disambut tepuk tangan meriah.
Sementara menyangkut islah antara HMI DIPO dengan HMI MPO menurut Wapres, nafas Islam adalah nafas kedamaian. Karena itu islah menjadi nafas dari HMI.
Besok KAHMI juga teken kan? Dunia ini terbalik, anak mengajari bapak, kata Wapres yang disambut tepuk tangan.

Menurut Wapres, hanya orang yang berani yang mau menyatakan berkonflik atau berpisah. Namun tambah Wapres hanya orang yang lebih berani yang mau berdamai.
Hanya orang yang punya nyali untuk berkonflik, tetapi orang yang lebih punya nyali berani berdamai, kata Wapres.
Saat pemukulan gong, Wapres Jusuf Kalla juga meminta Ketum HMI MPO Syahrul Effendi untuk ikut mendampingi bersama Ketum PB HMI DIPO Fajar R Yulkarnaen. Wapres juga meminta mantan Ketua PB HMI Akbar Tandjung juga ikut mendampingi.

Islah
Pembukaan Kongres itu diwarnai penandatanganan islah/rujuk antara kubu HMI pimpinan Fajar R Yulkarnaen dengan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO) pimpinan Syahrul Effendi.

Sebelum penandatanganan perjanjian islah, Ketua Umum HMI Fajar R Yulkarnaen bersama-sama dengan Ketum HMI MPO Syahrul Effendi membacakan pernyataan bersama.
Dalam pernyataan disebutkan tiga butir kesepakatan yakni pertama, kedua pihak sepakat menjunjung tinggi perintah Allah dan karena itu menjauhi perpecahan di antara umat.
Kedua, berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dengan itu kami berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Ketiga, akan terus menegakkan nilai-nilai Islam dan moral Pancasila.
Dengan ini kami menyerukan pada saudara-semua di seluruh Indonesia agar dapat mengambil hikmah dengan cara yang sama untuk persatukan umat, kata Fajar R Yulkanaen yang kemudian juga ditirukan pula oleh Syahrul Effendi.
Ratusan anggota HMI dan juga HMI MPO maupun undangan lainnya terdengar mengucapkan takbir. Bahkan di antara undangan ada yang melontarkan kata-kata Gantian KAHMI islah.
Pembukaan Kongres ke-26 HMI kali ini selain dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, juga terlihat mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Kalla Didampingi Akbar Buka Kongres, Dua HMI Islah di Palembang

2008-07-29T21:36:00.000-07:00

PALEMBANG (MI): Dua organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akhirnya bersatu dalam kongres ke 26 di Palembang, kemarin. HMI Dipo dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), islah.

Sebelum meneken perjanjian islah, Ketua Umum HMI Dipo Fajar M Zulkarnain bersama-sama dengan Ketua Umum HMI MPO Syahrul Effendi membacakan pernyataan bersama.

Ada tiga butir kesepakatan. Pertama, Kedua pihak sepakat menjunjung tinggi perintah Allah dan karena itu menjauhi perpecahan di antara umat. Kedua, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Nabi Muhammad dengan itu berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ketiga, akan terus menegakkan nilai-nilai Islam dan moral Pancasila.

"Dengan ini kami menyerukan pada saudara semua di seluruh Indonesia agar dapat mengambil hikmah dengan cara yang sama untuk persatukan umat," kata Fajar yang kemudian ditirukan oleh Syahrul.

Ratusan anggota HMI dan juga HMI MPO maupun undangan lainnya terdengar mengucapkan takbir Alluhu Akbar. "Sudah saatnya kedua ego masing-masing diruntuhkan, HMI harus bersatu. Targetnya, periode mendatang kami bisa kongres bersama, pembicaraan sudah dimulai, peluangnya sangat terbuka," ujar Fajar.

Wapres Jusuf Kalla yang membuka kongres langsung menyambut baik islah tersebut. "Islam itu damai, hanya orang yang berjiwa amat besar yang memiliki nyali untuk bertemu langsung dan berdamai," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Wapres juga menyoroti organisasi alumni HMI, KAHMI, yang hingga kini belum bersatu. "Besok KAHMI juga teken (islah) kan?. Dunia ini terbalik, anak mengajari bapak," kata Wapres yang disambut tepuk tangan.

Menurut Wapres, hanya orang yang berani yang mau menyatakan berkonflik atau berpisah. Namun tambah Wapres hanya orang yang lebih berani yang mau berdamai. "Hanya orang yang punya nyali untuk berkonflik, tetapi orang yang lebih punya nyali berani berdamai," kata Wapres.

Kalla pun memperlihatkan sikap yang akrab dengan mantan Ketua Umum HMI Akbar Tandjung. Kalla menggantikan Akbar sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar saat ini. Keduanya berbeda faksi di Golkar. Namun, pada saat memukul gong pembukaan kongres, Kalla justru meminta Akbar mendampingi dirinya. Kalla kemudian memegang pukulan gong di tangan kiri, sementara tangan kanannya mengajak Akbar bersalaman. Akbar pun menyambut uluran tangan Kalla. Usai bersalaman dengan Akbar, Kalla memukul gong.

Penghujat dan pendemo
Wapres dalam sambutannya meminta anggota HMI menjadi insan akademis dan pengabdi bukan menjadi insan penghujat dan pendemo. "Bahwa Indonesia saat ini ada kesulitan itu iya. Dan HMI harus mencari solusinya. HMI harus jadi insan akademis dan pengabdi bukan insan penghujat dan insan pendemo," katanya.

Kalla juga sempat menyindir Fajar yang dalam sambutannya menyatakan Indonesia saat ini mengalami banyak masalah. Wapres mengatakan kesulitan dan kekurangan yang ada harus diselesaikan bersama-sama.

"Kadang-kadang orang semua berfikir kesulitan padahal himne HMI dimulai dengan syukur dan ikhlas. Jadi semua harus dimulai dengan syukur dan ikhlas bukan dengan jelek benar bangsa ini," kata Wapres yang disambut tepuk tangan meriah.

Wapres juga berpesan agar generasi muda HMI untuk selalu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu pengabdian yang bernafaskan Islam.

Sementara Gubernur Sumsel, Mahyudin, berharap agar kongres HMI ini dapat merumuskan kebijakan strategis baik dalam konteks intern organisasi maupun dalam konteks berbangsa, khususnya umat Islam.

Hadir dalam acara itu anttara lain Mentan Anton Apriantono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menhub Jusman Syafei Djamal, dan Menperin Fahmi Idris. (Media Indonesia)

HMI Harus Bersatu

2008-03-09T10:51:00.000-07:00

Mantan Aktivis HMI MPO Tanmsil Lindrung berpendapat, harus tetap dibuka kemungkinan untuk reunifikasi antara HMI MPO dan HMI DIPO. Jika mereka Menutup peluang reunifikasi justru tidak benar. Mestinya diarahkankesana. Tanmsil Lindrung mengatakan dia pernah memperakarsai reunifikasi bersama Beddu Amang dan Ahmad Tirtosudiro tetapi pada saat itu muncul suaru-suara agar HMI yang MPO ulang.

Mantan Aktivis HMI MPO Tanmsil Lindrung berpendapat, harus tetap dibuka kemungkinan untuk reunifikasi antara HMI MPO dan HMI DIPO. Jika mereka Menutup peluang reunifikasi justru tidak benar. Mestinya diarahkankesana. Tanmsil Lindrung mengatakan dia pernah memperakarsai reunifikasi bersama Beddu Amang dan Ahmad Tirtosudiro tetapi pada saat itu muncul suaru-suara agar HMI yang MPO ulang.

Mantan Aktivis HMI MPO Tanmsil Lindrung berpendapat, harus tetap dibuka kemungkinan untuk reunifikasi antara HMI MPO dan HMI DIPO. Jika mereka Menutup peluang reunifikasi justru tidak benar. Mestinya diarahkankesana. Tanmsil Lindrung mengatakan dia pernah memperakarsai reunifikasi bersama Beddu Amang dan Ahmad Tirtosudiro tetapi pada saat itu muncul suaru-suara agar HMI yang MPO ulang.

Mantan Aktivis HMI MPO Tanmsil Lindrung berpendapat, harus tetap dibuka kemungkinan untuk reunifikasi antara HMI MPO dan HMI DIPO. Jika mereka Menutup peluang reunifikasi justru tidak benar. Mestinya diarahkankesana. Tanmsil Lindrung mengatakan dia pernah memperakarsai reunifikasi bersama Beddu Amang dan Ahmad Tirtosudiro tetapi pada saat itu muncul suaru-suara agar HMI yang MPO ulang.

Mantan Aktivis HMI MPO Tanmsil Lindrung berpendapat, harus tetap dibuka kemungkinan untuk reunifikasi antara HMI MPO dan HMI DIPO. Jika mereka Menutup peluang reunifikasi justru tidak benar. Mestinya diarahkankesana. Tanmsil Lindrung mengatakan dia pernah memperakarsai reunifikasi bersama Beddu Amang dan Ahmad Tirtosudiro tetapi pada saat itu muncul suaru-suara agar HMI yang MPO ulang.

Sumber: http://kahmi.or.id

Uskup Williams, Syariah Islam di Inggris Tak Bisa Dihindari

2008-03-09T10:35:00.000-07:00

Pimpinan Keuskupan Canterbury Dr. Rowan Williams tetap mempertahankan pendapatnya bahwa ada beberapa aspek dalam hukum syariah Islam yang selayaknya diadopsi oleh Inggris untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi warga Muslim.

Pada orang-orang yang mengkritiknya, Uskup Williams mengatakan bahwa mereka sudah salah memahami pernyataannya. Lagipula, tegas Uskup Williams, pernyataannya itu bukan pernyataan yang "asal bunyi" tapi sudah melalui riset yang matang.

"Keuskupan tidak menyarankan agar juridiksi hukum diparalelkan, tapi menyarankan agar dilakukan eksplorasi di mana akomodasi mungkin bisa diberikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan keagamaan, " tulis Uskup Williams di situs pribadinya.

Uskup Williams mengatakan bahwa Inggris sudah saatnya mengadopsi sejumlah hukum syariah, dalam dalam ceramah dan wawancara di radio BBC hari Kamis (7/2). Pernyataannya menuai kritik dari berbagai kalangan gereja di Inggris dan kritikan itu langsung dijawab oleh Uskup Williams di situs pribadinya pada Jumat (8/2).

Dalam situsnya antara lain dikatakan bahwa pernyataan Uskup Williams sudah melalui riset yang dalam dan konsultasi dengan sejumlah pakar hukum, khususnya pakar yang memiliki kapabilitas dan pengalaman tentang sistem hukum Islam dan Yahudi.

Namun tidak semua kalangan gereja menentang pernyataan Uskup Williams. Uskup Hulme Stephen Lowe adalah salah seorang membela Uskup Williams. Ia menilai cara sejumlah orang dan media yang mengecam Uskup Williams sungguh memalukan.

"Kita bisa jadi memiliki salah seorang yang paling hebat dari sekian banyak uskup di Keuskupan Canterbury. Dia (Williams) tak diragukan lagi salah seorang yang memiliki pemikiran yang paling mencerahkan di negeri ini, " kata Lowe seperti dikutip Guardian edisi hari ini, Sabtu (9/2).

Para pemuka warga Muslim di Inggris dengan hati-hati membenarkan pernyataan Williams bahwa sebagian orang sudah salah menafsirkan pernyataannya. Mereka menyatakan, perdebatan mengenai masalah ini sudah lepas kontrol karena mereka yang mengkritik tidak memahami bahwa yang dimaksud Williams adalah hukum syariah dari aspek sipilnya dan bukan pidananya.

Meski Uskup Williams sudah mengklarifikasi pernyataannya di situs pribadinya, namun kecaman dan kritik masih terus mengalir. Bahkan ada yang mengajak publik Inggris mendesak Williams agar mengundurkan diri sebagai pimpinan Keuskupan Canterbury. (ln/iol)

Sumber: Eramuslim

Catatan Hari Lahir HMI ke-61, Revitalisasi Spirit Gerakan Kecendekiawanan HMI

2008-02-05T04:41:00.000-08:00

Ciri gerakan intelektual yang dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan, kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Menyoroti perkembangan gerakan mahasiswa dewasa ini memang menarik, yang tentunya dalam kerangka gerakan mahasiswa yang mesti ditafsirkan ulang secara lebih aktual dan kontekstual sesuai dengan perkembangan sosio-kultural kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kontekstualisasi gerakan mahasiswa Indonesia penting sebagai konsekuensi logis perkembangan sejarah kehidupan manusia dan Bangsa
Indonesia yang tidak lepas dari ruang dan waktu.

Jika sebelum kemerdekan 1945 gerakan mahasiswa identik dengan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan atau kolonialisme bangsa asing, dalam era Orde Lama berorientasi mempertahankan kemerdekaan, pada era Orde Baru mengisi ruang-ruang pembangunan, maka dalam konteks era reformasi saat ini, yang tentunya menuntut sejumlah perubahan paradigma gerakan menuju revitalisasi semangat zamannya.

Visi dan misi gerakan mahasiswa Indonesia mesti diarahkan pada fragmentasi proses
perubahan sosial politik dan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan hidup
masyarakat luas di negeri ini. Termasuk yang sangat urgen di dalamnya adalah
pemberantasan prilaku korupsi yang sangat membahayakan masa depan kehidupan umat
manusia.

Gerakan mahasiswa Indonesia harus lebih mengacu pada proses pemberdayaan
dan pengembangan masyarakat (community development), baik dalam kerangka pemikiran maupun praksisnya di lapangan. Gerakan-gerakan sosial seperti aksi jalanan atau demonstrasi sebagai satu model ekspresi kritik sosial atas kebijakan publik dan
politik yang dipandang kurang berpihak atas kepentingan hidup masyarakat
luas tetap penting.

Tapi konseptualisasi-konseptualisasi gagasan yang bersifat sistimatis guna mengubah dan atau memengaruhi arah kebijakan politik itu juga penting, sehingga aksi ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Maka dalam konteks inilah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan sejak 5
Februari 1947 lalu, memiliki peran strategis dengan tradisi intelektualitasnya
yang begitu kental seiring perjalanan sejarah bangsa. Jargon sebagai organisasi
gerakan pembaharu atau gerakan intelektual sangat melekat dalam diri HMI.

Cita-cita menjadikan HMI sebagai "inetelektual yang ulama, atau ulama yang
intelektual," adalah salah satu misi suci HMI. Ciri gerakan intelektual yang
dikembangkan HMI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan,
kejujuran dan keadilan, serta penghargaan atas perbedaan pendapat.

Sehingga atas
dasar itulah, sejak HMI dilahirkan di Tanah Air tercinta ini, sikap kritisnya
terhadap persoalan kebangsaan, kemahasiswaan dan keislaman, menyatu dalam
aktivitasnya sebagai komunitas intelektual (intelectual community).

Penegasan HMI sebagai gerakan intelektual setidaknya tertuang dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI yang bertujuan, menjadikan kader (Islam) sebagai
insan akademis dan pengabdi yang mendorong cita-cita untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah SWT. Tradisi intelektualitas HMI
sudah dibuktikan lewat sejarahnya.

Dalam lintasan sejarah pendirian HMI yang
dipelopori oleh Lafran Pane (alm), diwarnai pro dan kontra. Sebagian kalangan
berpendapat, pendirian HMI dituduh sebagai pemecah-belah mahasiswa, seperti
dilontarkan oleh Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY), sebuah organisasi yang
berdiri pada tahun 1946. Reaksi ini muncul karena PMY berbeda ideologis, yaitu
berhaluan komunisme, sedangkan HMI, berhaluan Islam. Bahkan, setelah HMI berdiri
(lebih kurang 14 bulan) reaksi yang sama juga dilontarkan Gerakan Pemuda Islam
Indonesia (GPII) yang didirikan di Jakarta pada 2 Oktober 1945, dan dari Pelajar
Islam Indonesia (PII) yang berdiri di Jogjakarta 4 Mei 1947, yang menyatakan tak perlu mendirikan organisasi
kemahasiswaan secara khusus, karena memecah belah mahasiswa.
Menghadapi reaksi tersebut, HMI melancarkan gerakan intelektual dengan
mendatangkan penceramah untuk mendiskusikan tentang perlunya gagasan meningkatkan kesadaran ideologi, politik dan organisasi mahasiswa Islam. Tokoh yang diundang antara lain, Ismail Banda MA, Mr Ali Sastroamidjojo dan dosen-dosen Sekolah Tinggi Islam (embrio UII).
Dari ceramah-ceramah tersebut, hasilnya disebarkan di kalangan
mahasiswa dan masyarakat sehingga kemudian HMI dengan cepat populer di Nusantara.
Selanjutnya HMI pun mengembangkan sayapnya ke berbagai universitas, perguruan
tinggi dan akademisi di seluruh nusantara (Dr H Agus salim Sitompul, 2002).

Dalam konteks kekinian, tradisi gerakan intelektual HMI sesungguhnya harus hadir
dengan semangat baru dalam gerak dan dinamika zaman dengan senantiasa
mengedepankan nilai-nilai keislaman, dan kemanusiaan dan kebangsaan tetapi dengan
format yang lebih kekinian.

Hemat saya, HMI sebagai gerakan intelektual yang memiliki sejarah yang panjang,
dalam konteks perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini,
penting kirannya untuk terus melakukan revitalisasi gerakan intelektual yang
intensif menyangkut berbagai hal: sosial, politik, ekonomi, budaya, agama dan
lain-lain sebagai satu referensi untuk memengaruhi proses-proses pengambilan
kebijakan publik dan politik di sentra-sentra pemerintahan.

Hal ini penting dilakukan sebagai kontinuitas perjuangan dalam posisi dirinya sebagai elemen kaum intelektual dan aset masa depan bangsa. Karena banyaknya kader HMI, setidaknya HMI
memiliki tanggung jawab sosial yang besar, yakni mengabdi pada kebenaran sebagai
satu dimensi ideologi perjuangan.

Sementara objektivikasi perjuangannya harus senantiasa mengacu pada
klausul-klausul teoretis yang memungkinkan tercapainya tingkat kesejahteraan hidup
masyarakat secara luas di negeri ini. Oleh karena itu, gerakan-gerakan HMI harus
tidak sebatas mengkritisi berbagai kebijakan publik dan politik tetapi adalah
bagaimana membangun konseptualisasi-konseptualisasi teoritis guna menyelesaikan
berbagai persoalan sosial yang kini menghambat proses pertumbuhan pembangunan
bangsa.

Kritik sosial sebagai satu perwujudan sikap demokrasi adalah penting, tetapi
konseptualisasi teoritis sebagai media penyelesaian masalah (problem solving) jauh
lebih penting dan bermakna bagi proses pembangunan bangsa ini. Dalam konteks ini,
setidaknya HMI mampu bergerak lebih progresif. Demonstrasi dalam konteks kebutuhan
arah reformasi bangsa dan negara saat ini memang penting untuk dilakukan.

Tetapi, perlu dipikirkan ulang menyangkut strategi gerakan masa depan yang lebih maksimal
dalam upaya pembangunan bangsa tercinta ini. Yang jelas, HMI ke depan harus mampu
mengokohkan kembali gerakan intelektualnya, sehingga diharapkan HMI mampu
melahirkan aspek pencerahan bagi seluruh totalitas proses pembangunan bangsa ini.
Apapun bentuk gerakannya, karena kebenaran harus selalu menjadi satu standar
perjuangan yang abadi.

Lukman Santoso Az
Peneliti Pada Centre for Studies of Religion and State (CSRS)
dan Ketua Tanfidziyah PPM Hasyim Asyarie Jogjakarta.

Sumber: Surya

Hari Ini 61 Tahun HMI

2008-02-05T04:40:00.000-08:00

Oleh Akbar Tandjung

Jangan Pernah Menjadi Tua
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berulang tahun lagi hari ini, 5 Februari 2008. Usianya kini bertambah menjadi 61 tahun. Meski merupakan organisasi kemahasiswaan Islam tertua di Indonesia, HMI tidak pantas disebut tua. Istilah yang lebih tepat adalah memasuki tahap dewasa. Pada level inilah, hemat saya, HMI harus terus tumbuh dan berkembang. Dengan begitu, HMI tidak pernah menjadi tua.

Dengan status dewasa, tantangan yang harus dipikul memang menjadi lebih besar. Namun, tantangan itu tentu cukup berimbang dengan modal yang dimiliki, baik secara ideologi, sistem, maupun struktur organisasinya. Tinggal bagaimana potensi besar tersebut bisa dikelola secara cerdas di tengah perubahan suasana berbangsa dan bernegara saat ini.

Panglima Besar Jenderal Soedirman pada peringatan dies natalis pertama HMI di Jogjakarta pada 1948 pernah berpesan. Ketika itu, dia berkata, HMI bukan semata-mata Himpunan Mahasiswa Islam, tapi Harapan Masyarakat Indonesia. Keyakinan beliau hendaknya tetap menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi bagi segenap kader HMI.

Perubahan

Awal kelahiran HMI bermula dari sekelompok mahasiswa di Kampus UII (Universitas Islam Indonesia) yang dipimpin Lafran Pane. Latar belakang pendiriannya tak lain adalah untuk memajukan syiar Islam dan memajukan bangsa Indonesia yang baru merengkuh kemerdekaan. Kelahiran HMI memang cukup banyak disemangati cita-cita kebangsaan Indonesia, selain Islam.

Karena itu, dalam perjalanannya, ada tiga garis penting yang membingkai karakter ke-HMI-an. Ketiganya adalah keislaman, keindonesiaan, dan keintelektualan. Resultante ketiganya akan membentuk sosok-sosok insan cita, yakni kombinasi ideal dari insan akademis, insan pencipta, dan insan pengabdi.

HMI bertanggung jawab mewujudkan cita-cita nasional sebagai bagian dari pengabdiannya terhadap Allah SWT. Dengan demikian, kader-kader HMI harus siap memberikan kontribusi. Termasuk, mengisi struktur kepemimpinan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Ketika reformasi bergulir, muncul otokritik tentang peran HMI. Bahkan, ada yang menyebut HMI hanya menjadi beban sejarah. Namun, dengan berani saya katakan, perjalanan sejarah HMI justru penuh dengan kiprah emas. Sejumlah momentum perubahan bangsa yang sangat penting tak pernah lepas dari kontribusi HMI.

Pada periode 1965-1966, misalnya. HMI memelopori gerakan menentang G 30 S yang mencoba memberontak terhadap Pancasila. Bersama gerakan mahasiswa lain, HMI ikut menggulirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang meliputi turunkan harga barang, bubarkan PKI, dan perombakan kabinet. HMI memiliki peran yang sangat menentukan dalam menekan Bung Karno yang berpuncak pada keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).

Bukan hanya itu, HMI juga membidani kelahiran kelompok Cipayung pada 1972. Sebuah kelompok kerja sama lintas organisasi mahasiswa dan lintas agama. Dari sana, dideklarasikan komitmen bersama para pemuda untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, bersatu, adil-makmur, menghormati kemajemukan bangsa, dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa dunia.

Pendirian organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 23 juli 1973 juga diwarnai peran kader-kader HMI. Sebab, ada kesadaran perlunya wadah yang mampu menghimpun potensi pemuda dari berbagai latar belakang. Wadah tersebut harus ada guna mempersiapkan pelibatan unsur pemuda dalam pembangunan nasional. Itu semua hanya segelintir karya HMI bagi bangsa dan negara.

Jaga Terus Independensi

Untuk tumbuh secara sehat, HMI harus tetap mengembangkan nalar kritisnya. Independensi HMI tidak boleh terpengaruh berbagai kepentingan pragmatis yang beriorientasi kekuasaan an sich. Hanya dengan idealisme itu, HMI mampu terus menjadi rumah pencerahan yang menarik.

Secara institusi, HMI jangan tergoda, apalagi sampai terjebak untuk mengambil bagian atau masuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Seandainya sudah selesai proses mahasiswanya dan menjadi alumni, lantas ada keterpanggilan politik, tentu boleh-boleh saja.

Apalagi, setelah reformasi bergulir, opsi politik kian terbuka. Parpol-parpol mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang. Perkembangan itu juga membuka peluang bagi kader-kader HMI.

Pilihan tersebut baik-baik saja, asalkan idealisme untuk menjadi politisi yang betul-betul memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara terus terjaga. HMI juga bertanggung jawab untuk terus mengingatkan KAHMI-nya agar konsisten menjaga idealisme itu.

Tentu saja, hanya mengerdilkan HMI, jika kita beranggapan ruang pengabdian itu hanya politik. Masih banyak ladang kekaryaan lain yang sudah dirambah para alumnus HMI, mulai perguruan tinggi, lembaga pemerintah, sampai profesional. Semua sesuai panggilan jiwa masing-masing untuk memberikan pengabdian yang terbaik.

Secara institusi, HMI mulai merasakan "kejayaannya" memasuki 1970-an. Ketika itu, ada boom intelektual Islam untuk menghimpun diri di HMI. Tak sedikit generasi itu yang kini mencatatkan diri sebagai tokoh-tokoh nasional. Tak sedikit pula di antara mereka yang sedang menduduki posisi puncak di sejumlah lembaga negara. Mereka semua merupakan produk pengaderan HMI pada rentang 20 atau 25 tahun lalu.

Pertanyaannya, sudah siapkah kader-kader HMI yang kini sedang berproses di kampus-kampus untuk menyongsong masanya? Dengan persaingan yang semakin tajam dan ketat, masa depan jelas tidak mungkin lebih gampang. Makanya, HMI harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan ragam metode pengaderannya. Sebab, tantangan yang akan dihadapi jauh lebih bersifat kualitatif.

Pada akhirnya, kualitas SDM sangat menentukan. Kesadaran untuk berkompetisi secara sehat dan terbuka harus dimiliki kader-kader HMI. Kultur kompetisi itu bisa dimulai dengan belajar memelihara basis dan menghadapi kompetitor baru di kampus secara elegan.

Produktivitas dan kreativitas dengan sendirinya akan terasah melalui proses tersebut. Sebab, menjaga basis hanya bisa dilakukan dengan berkiprah secara konkret dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu yang bersifat student need maupun student interest. Intinya, HMI jangan sampai lepas dari kampus dan lupa jati dirinya. Di kampus, HMI harus memperlihatkan perannya. Selamat dies natalis ke-61. (**)

Dr Akbar Tandjung, mantan ketua umum PB HMI

Sumber: Jawa Pos

Berjamaah menuju persatuan ummat

2007-09-12T06:02:00.000-07:00

Sasaran kerja para da’i dan aktivitas Islam ialah persatuan, ta’liful-qulub, kerapian dan kekokohan barisan. Mereka harus menjauhi perselisihan dan perpepecahan serta menghindari segala hal yang dapat memecah-belah jama’ah atau kalimat mereka. Perselisihan menimbulkan kerusakan pada hubungan baik sesama mereka dan melemahkan agama Ummat dan dunianya.
Islam adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu serta mengecam perpecahan dan perselisihan.
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman, Bagaimanakah akalmu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan rosul-Nya pun berada ditengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwlah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu(masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah siksa disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-orang yang menjadi putih bersih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya ". (Qs, AliImran: 100-107).
Al-Hafizh as-Suyuthi di dalam ad-Durru ‘l-Mantsur menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat diatas. Diantara riwayat yang paling rinci ialah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jurair, Ibnu ‘1-mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu -Syaikh dari Zaid bin Aslam, ia berkata: "Syas bin Qais -seorang tokoh dan gembong kekafiran pada masa Jahiliah yang sangat memusuhi dan membenci kaum Muslimin- pernah berjalan melewati majelis yang terdiri dari beberapa shahabat Rasulullah saw dari suku Aus dan Khazraj (suku-suku besar penduduk asli Madinah). Kedua suku ini saling bermusuhan di masa Jahiliah. Melihat persatuan dan keakraban yang dibina diatas landasan Islam ini, timbullah kedengkiannya, kemudian berkata: "Para tokoh Bani Qilah telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu di negeri ini". Kemudian Syas bin Qais memerintahkan seorang pemuda Yahudi dengan pesannya: "Pergilah dan duduklah di majelis mereka, kemudian ingatkanlah mereka akan peristiwa Bu’ats dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya bacakanlah kepada mereka sya’ir-sya’ir yang pernah dibacakan pada peristiwa tersebut".
Peristiwa Bu’ats adalah pertempuran yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj (pada masa Jahiliah), yang dimenangkan oleh suku Aus. Kemudian pemuda Yahudi itupun melakukannya, sehingga timbullah kegaduhan diantara mereka. Masing-masing pihak saling membanggakan dirinya. Dua orang dari kedua belah pihak, Aus bin Qaizhi salah seorang dari Bani Haritsa dari suku Aus dan Jabar bin Shakar salah seorang dari Bani Salamah dari suku Khazraj, melompat keatas kendaraan beradu mulut. Kemudian salah seorang dari keduannya menantang temannya, seraya berkata: "Jika kalian suka, demi Allah, sekarang juga kami sanggup melakukannya kembali sebagaimana dulu (di peristiwa Bu’ats)". Beranglah kedua belah pihak, hingga mereka berkata, ”Kita pernah melakukan. Keluarkan senjata, kita kumpul di lapangan!". Kemudian mereka keluar menuju lapangan. Maka berhimpunlah masing-masing dari suku Aus dan Khazraj dengan slogan-slogan sebagaimana di masa jahiliah dahulu. Kejadian ini sampai pada Rasulullah saw, sehingga bersama beberapa orang Muhajirin, Rasulullah segera datang kepada mereka lalu bersabda
"Wahai kaum Muslimin! takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah! Apakah seruan-seruan Jahiliah (muncul lagi) sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Apakah setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan kalian, menghapuskan cara jahiliah dari kehidupan kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menjinakkan hati kalian, kalian kembali lagi kepada kekafiran?".
Maka mereka pun sadar bahwa apa yang baru saja dilakukan adalah tipu daya syetan dan musuh-musuh mereka, Kemudian meletakkan senjata seraya menangis dan saling berangkulan antara satu dengan yang lainnya. Mereka pulang kembali bersama Rasulullah saw dengan penuh keta’atan. Dengan demikian Allah telah memadamkan api tipu daya yang ditiupkan oleh musuh Allah, Syas bin Qais, kepada mercka. Berkenaan dengan perbuatan Syas bin Qais ini, Allah menurunkan firman-Nya:
"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?". Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan". (QS,Ali Imran: 98-99).
Sedangkan berkenaan dengan Aus bin Qaizhi dan Jabar bin Shakhar beserta kaumnya, Allah menurunkan firman-Nya:
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman …….. ". (Qs, Ali Imran:100-105).
Ayat-ayat tersebut di atas merupakan ajakan serius kepada persatuan kalimat (pandangan hidup) dan kesatuan barisan Muslim di atas landasan Islam.
Demikianlah Al Qur’an telah menegaskan bahwa kaum Muslimin kendatipun berbeda jenis, warna, negeri, bahasa dan tingkatan adalah satu Ummat. Ummat "pertengahan" yang dijadikan Allah sebagai "saksi atas manusia”. Ummat yang disebut Al Qur’an dengan: "Kamu adalah Ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah".
Al Qur’an juga menjelaskan bahwa ukhuwwah yang kokoh merupakan ikatan suci antara jama’ah kaum Muslimin dan bukti yang mengungkapkan hakekat iman:
”Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat ". (Qs, al-Hujarat: 10).
Setelah ayat ini, menyusul beberapa ayat yang menjelaskan sejumlah adab dan akhlak utama yang akan melindungi ukhuwwah dari segala hal yang mengancamnya seperti sikap suka menghina, mencela, memanggil dengan gelar yang buruk, buruk sangka, memata-matai dan menggunjing:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita(yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita yang (mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesengguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (Qs, al-Hujarat: 11-12).
Wallahu’alam

RUU BHP dan Masa Depan Pendidikan Indonesia

2007-09-04T02:58:00.000-07:00

Oleh : SYAHRUL EFENDI DASOPANG

Anggaran dua puluh persen dari APBN dan APBD belum juga berhasil diimplementasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4, tiba-tiba kita telah dikejutkan oleh munculnya Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Siapa pun tidak dapat menyangkal bahwa konstruksi berpikir di balik RUU tersebut adalah bahwa pemerintah hendak mengurangi beban tangungjawabnya terhadap penyelenggaraan pendididikan di

Indonesia

. Dan yang mengerikan, yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan di sini tidak semata-mata meliputi aspek pembiayaan, tetapi juga menyangkut aspek yang paling krusial, yakni perumusan norma dan kurikulum.

Agar lebih afdol, baiklah saya kutipkan di sini pasal 14 ayat 1 dan 2 dari RUU BHP tersebut untuk membuktikan benar tidaknya apa yang saya gusarkan di atas. (1) Dewan Pendidik merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum dan proses pembelajaran, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (2) Senat Akademik merupakan organ BHP yang bertindak untuk dan atas nama Majleis Wali Amanat merumuskan norma dan ketentuan akademik tentang kurikulum, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengawasi penerapan norma dan ketentuan tersebut oleh satuan pendidikan tinggi.

Sepintas, logika yang dibangun dalam RUU BHP tersebut sangatlah mulia. RUU BHP selain bertujuan untuk menciptakan institusi pendidikan yang otonom, akuntable, dan transparan, juga bertujuan mengatur prosedur pendirian institusi pendidikan, baik yang didirikan oleh masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya UU BHP, diharapkan pengelolaan dan pembiayaan operasional institusi pendidikan akan semakin transparan dan tidak lagi terlalu bergantung pada pemerintah. Dan dengan cara seperti itu juga diharapkan dapat memicu kreatifitas dan semangat kompetitif pada masing-masing intitusi pendidikan yang ada.

Akan tetapi, tidakkah pemerintah menyadari bahwa di sebelah tujuan-tujuan mulia tersebut, terdapat bahaya laten yang dapat mengancam dunia pendidikan kita. Bahaya tersebut merupakan konsekwensi-konsekwensi yang ditimbulkan jika RUU BHP tersebut benar-benar diimplementasikan. Salah satu konsekwensi dari RUU BHP tersebut adalah terbukanya pintu yang legal bagi siapa pun, termasuk pihak asing, untuk merambah lahan pendidikan Indonesia sebagai sumber bisnis yang menguntungkan. Di dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dari RUU BHP disebutkan, (1) Lembaga pendidikan asing yang terakrediatasi atau yang diakui di negaranya dapat mendirikan BHP di Indonesia bersama dengan BHP Indonesia yang telah ada, (2) Pendirian BHP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi kententuan dalam Pasal 4 sampai Pasal 6, lembaga pendidikan asing harus menyediakan biaya penyelenggaraan satuan pendidikan paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyangkut Pasal 7 tersebut, apakah pemerintah tidak membayangkan konsekwensinya seperti yang akan saya uraikan berikut ini? Misalnya, andaikan pihak asing hendak membuka institusi pendidikan formal di Indonesia, yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, Menengah, hingga Perguruan Tinggi, langkah pertama yang akan ia lakukan tentulah dengan menggandeng mitra lokal (BHP Indonesia yang telah ada). Jangan berhayal akan muncul penolakan dari BHP Indonesia, justru sebaliknya BHP Indonesia akan merasa tersanjung jika ada tawaran kerjasama dari pihak asing, apalagi jika tawaran tersebut berasal dari institusi pendidikan yang memiliki reputasi Internasional.

Yang paling celaka, jika mitra lokal pihak asing yang hendak mendirikan institusi pendidikan formal tersebut hanyalah sebuah BHP boneka. Jika hal itu yang terjadi, pemerintah telah menyediakan jalan yang legal bagi pihak asing untuk mengambilalih otoritas pendidikan di Indonesia. Bukankah tidak sukar memprediksikan akan tiba saatnya BHP Lokal akan mati pelan-pelan karena kalah bersaing dengan BHP yang disokong oleh pihak asing.

Di masa depan, jika RUU BHP diundangkan, kita akan melihat institusi-institusi pendidikan formal kita, mulai dari PAUD hingga PT, semuanya akan mengabdi dan berorientasi kepada pihak asing. Lalu, jangan heran akan muncul generasi yang merasa asing dengan budaya dan negerinya sendiri. Dan jangan pula kaget akan lahir pribadi dengan casing Melayu tetapi isi otak seluruhnya Non Melayu.

Tetapi mungkin yang paling lucu dengan konsekwensi bila RUU BHP ini benar-benar diundangkan adalah kita akan melihat situasi di mana berbagai perusahaan pendidikan asing saling berlomba di

Indonesia

untuk merekrut anak-anak

Indonesia

sebanyak-banyaknya.

Indonesia

akan menjadi arena perdagangan yang riuh bagi kaki tangan-kaki tangan negara-negara asing tersebut. Dan saya kira, di antara perusahaan-perusahaan pendidikan asing tersebut, tidak hanya berasal dari Amerika, Eropa, Kanada, Malaysia, Australia, tetapi juga dari Singapura dan China. Dalam situasi seperti itu, masihkah kita menggantungkan harapan tentang pendidikan yang terjangkau dan bervisi nasional?

Melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul apabila RUU BHP benar-benar diundangkan, sudah sepatutnya kita menolak rancangan undang-undang tersebut jika isinya tetap tidak direvisi. Mengembalikan otoritas pendidikan secara penuh kepada negara jauh lebih penting dan strategis dari pada bereksprimen memberikan pasar pendidikan kepada pihak asing dan swasta dengan harapan yang belum pasti berupa peningkatan mutu pendidikan. Bukankah mencegah mudarat jauh lebih penting dari pada mengambil maslahat yang kadarnya tidak seberat mudarat yang akan ditimbulkannya?

(Syahrul Efendi Dasopang, Ketua Umum PB HMI)

Di Turki Telah Terjadi Revolusi

2007-09-04T02:41:00.000-07:00

Eddi Santosa - detikcom

Den Haag - Uni Eropa menyambut gembira. Pasar keuangan menyambut positif
dengan naik 55.000 point pada Istanbul Stock Exchange (ISE). Presiden dan
Perdana Menteri dikuasai partai islam. Sekulerisme di Turki telah
bangkrut?

Koran Hurriyet melaporkan sambutan positif pasar keuangan itu segera setelah
dipastikan bahwa Adalet ve Kalkinma Partisi/AKP (Partai Keadilan dan
Pembangunan) kembali memenangi pemilu Turki. Kini bukan hanya tampuk
pemerintahan dikuasai partai islam AKP, namun juga kursi presiden, kepala
negara sekaligus simbol sakral sekulerisme Turki.

Sebelumnya partai-partai oposisi melalui gerakan 1 juta demonstran dan kubu
militer penjaga sistem ideologi sekuler peninggalan Ataturk melalui
E-communique (komunike via internet) telah menggalang opini tentang bahaya
Islam di balik AKP. Mereka juga mencap AKP sebagai serigala berbulu domba.
Maksudnya partai ini tidak bisa dipercaya, karena ada agenda tersembunyi.
Namun semua upaya itu gagal menggembosi laju AKP, sebaliknya partai pimpinan
PM Recep Tayyip Erdogan malah naik perolehan suaranya sebesar 13% menjadi
47% dari total suara dibandingkan pemilu 2002. Dengan tingkat
kepercayaan yang hampir 50% ini AKP kembali bisa berkuasa tanpa perlu
koalisi.

Para jenderal purnawirawan dalam Hurriyet edisi hari ini, Rabu
(25/7/2007), mengkritik langkah mabes militer Turki dengan merilis
E-communique itu bertanggung jawab atas melonjaknya suara untuk AKP.
Jenderal (Purn) Hursit Tolon secara khusus menyebut partai-partai oposisi
menunjukkan kelemahan mereka dengan langkah itu.

Apa rahasia AKP sehingga tidak mempan dikeroyok ramai-ramai? Kuda-kuda kuat
AKP dan sulit dipatahkan adalah clean government yang dipraktikkan sejak
berkuasa mulai 2002 dan kebijakan ekonominya terbukti efektif menaikkan
pertumbuhan ekonomi yang dirasakan rakyat Turki secara luas.

Selama 5 tahun berkuasa, AKP telah merombak sistem ekonomi dan
pemerintahan yang korup sepanjang 80 tahun sejarah republik sekuler Turki
dan berhasil mengentaskan negeri itu dari krisis ekonomi yang menjerat
berkepanjangan hingga 2001. Selama krisis ekonomi dunia usaha dan rakyat
ketika itu susah, sementara elite politik, militer, keluarga dan kroninya
semakin kaya.

Menarik dicatat adalah sambutan positif Uni Eropa (UE) atas kemenangan AKP.
Rekam jejak AKP selama 5 tahun berkuasa mendorong UE berkepentingan untuk
mendukung partai ini sebagai mitra dibandingkan rezim sekuler yang korup.
Media di Belanda bahkan menyebutkan, bahwa investor Eropa saat ini antre
untuk bisa menanamkan modal dan berusaha di Turki. Sebanyak 57% investor
asing itu berasal dari UE. Jerman berada di posisi teratas dengan jumlah 520
perusahaan, disusul Inggris 330 perusahaan dan Belanda 213 perusahaan.

Begitu berkuasa pertama kali pada November 2002, AKP di bawah pimpinan PM
Recep Tayyip Erdogan langsung memperbaiki regulasi untuk investor asing.
Juni 2003 UU Investasi Asing berhasil digolkan, dengan ciri utama: garansi
dan hak penuh investor asing sama dengan investor domestik Turki.
Kebijakan lama yang mengharuskan investor asing meminta izin pada Dirjen
Investasi Asing dan wajib setor US$50.000 per pemegag saham, juga dihapus.

The Economist Intelligence Unit mencatat kebijakan pemerintah AKP ini telah
meningkatkan kepercayaan investor asing dan mendongkrak masuknya investasi
asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke Turki secara
signifikan. Di 2003 FDI melonjak 60% menjadi US$1,6 miliar dari US$1 di
2002. Angka ini naik lagi menjadi US$2,6 (2004) dan melesat menjadi US$9,6
(2005). Dengan hasil ini Turki masuk 20 besar negara yang diminati investor
asing. Trilogi sukses pemerintahan AKP: privatisasi, perbaikan makro ekonomi
dan iklim invetasi.

Sementara itu untuk 2006, International Herald Tribune mencatat FDI ke Turki
melesat menjadi US$19,8 miliar dan pada 5 bulan pertama 2007 total FDI yang
terlah berhasil dibukukan adalah US$11 miliar. Sementara itu gross domestic
product (GDP) mencapai rata-rata 7% per tahun sejak PM Erdogan berkuasa.
Sedangkan GDP per kapita meningkat dua kali lipat menjadi US$5.500. Erdogan
menjanjikan angka ini diupayakan naik lagi menjadi US$10.000 per kapita pada
lima tahun kedua periode kekuasaannya.

Di Turki, rakyat sudah tidak mempan lagi ditakut-takuti tentang bahaya
politik islam dan terancamnya sekulerisme. Ini revolusi. Sebuah pilihan
balik kanan rakyat atas dominasi sekulerisme, yang selama 80 tahun gagal
mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. (es/es)

Ustad Abu: Syariah Tak Perlu Musyawarah

2007-09-04T02:35:00.001-07:00

HTI-Press—Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Ustad Abu Bakar Ba’asyir menyatakan syariah Islam adalah harga mati yang harus diperjuangkan oleh umat Islam. Dengan syariah, umat Islam akan mendapatkan kemuliaan. Karenanya, tidak boleh ada sikap moderat dalam persoalan syariat. ’Tidak ada musyawarah kalau sudah syariah. Resep dokter saja tidak pakai musyawarah, apalagi ini resep dari Allah,’’ katanya dalam Forum Sosial Kajian Kemasyarakatan (FKSK) ke-30 yang mengangkat tema ’Konferensi Khilafah Internasional 2007dan Upaya penegakan Khilafah’ di Jakarta, Senin (27/8). Musyawarah, menurutnya, boleh dalam hal yang tidak diatur dalam syariah misalnya membangun fasilitas publik, tapi itupun harus tetap mengacu pada aturan Islam.

Acara rutin bulanan ini menampilkan tiga pembicara yakni Ustad Abu, Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), dan Ustad M Al Khaththath (Sekjen Forum Umat Islam). Habib Rizieq Shihab yang juga diundang, berhalangan karena sakit. Lebih dari 300 orang memadati ruang acara hingga banyak yang tidak kebagian tempat duduk.

Menurut Ustad Abu, orang beriman wajib berjuang agar syariah Islam bisa diterapkan. Usaha itu harus dilakukan dengan upaya maksimal sesuai kemampuannya. ’’Yang jelas thaghut harus diingkari dan wajib ditolak,’’ paparnya.

Ia menilai saat ini kerinduan umat Islam terhadap Islam terjadi di mana-mana. Salah satunya ditunjukkan dengan besarnya animo masyarakat untuk menghadiri Konferensi Khilafah Internasional 12 Agustus lalu. Karenanya, lanjutnya, tantangan ke depan pun akan semakin berat.

Ustad Abu kemudian mengutip sebuah kitab yang membahas tentang sepak terjang Yahudi. Dalam kitab itu digambarkan bahwa Yahudi akan mendirikan imperium dunia. Namun ada satu penghalang yang menghambat terwujudnya tujuan itu yakni Islam yang berbentuk kekuasaan. ’’Maka dibentuklah pemerintahan pura-pura yang seolah-olah memberi ruang kepada umat Islam untuk andil, tapi tidak akan pernah memberikan kepada umat Islam kekuasaan dalam arti yang sebenarnya,’’ tandasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ngruki Solo ini pun sepakat bahwa khilafah wajib ditegakkan. Menurutnya, keberadaan khilafah akan mampu mengatasi perpecahan umat yang terjadi saat ini. ’’Selama belum ada khilafah, umat Islam akan tetap terpecah belah. Itu sudah sunatullah,’’ tandasnya.

Ia pun membantah serangan pemikiran orang antisyariah yang menyatakan banyak penyimpangan dalam pemerintahan Islam masa lalu. Menurutnya, penyimpangan itu tidak bisa digeneralisasikan bahwa sistem Islam itu salah karena yang menyimpang pelaksananya. Ustad Abu mengatakan memang sistem khilafah Utsmaniyah mirip kerajaan dalam pemilihan khalifahnya, tapi para khalifah itu tetap berhukum kepada Alquran dan Sunnah, bukan yang lain.

Sementara itu Ismail Yusanto menyatakan apa yang dilakukan oleh HTI dalam berdakwah sebenarnya tidak istimewa. HTI hanya berjuang dalam rangka isti’nafil hayatil islamiyah (melanjutkan kehidupan Islam) yakni berusaha menerapkan Islam seluruhnya. Perjuangan itu dilakukan dengan proses pembinaan umat melalui penyadaran agar mau hidup dalam naungan Islam.

Ia menguraikan kembali substansi khilafah yakni syariah dan ukhuwah. Syariah adalah perkara mutlak yang harus dilaksanakan sehingga sikap muslim adalah sami’na wa atha’na (kami mendengar dan kami taat) karena itu merupakan kewajiban setiap Muslim. ’’karenanya, khilafah adalah the only choice. Inilah makna kedaulatan di tangan Allah,’’ tandasnya.

Ia membandingkan dengan sistem demokrasi yang bisa jadi membolehkan masuknya syariah ke dalamnya. ’’Tapi syariah dalam sistem demokrasi hanya menjadi option (pilihan), dan yang berdaulat adalah rakyat,’’ paparnya.

Sedangkan Ustad Al Khaththath mengajak umat Islam bersatu untuk menghadang upaya pecah belah. Ia juga mengajak umat untuk terus menyuarakan syariah dan khilafah di tempatnya masing-masing. Ia mengingatkan belakangan ada upaya untuk menghadang opini syariah dan khilafah yang dilakukan tidak hanya oleh kafir tapi juga oleh kalangan yang mengaku Islam.

Pada bagian akhir, Ustad Khaththath pun menepis pandangan beberapa intelektual dan beberapa tokoh Islam yang tidak setuju dengan khilafah. Ia meminta para jamaah bertanya kepada para tokoh itu tentang satu hal, ’’Siapa pemimpin (penguasa) pada zaman ulama-ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Hambali, dan lain-lain? [Mujiyanto]

Kongres Pro-status Quo

2007-09-04T02:30:00.001-07:00

Oleh :ADHEL SETIAWAN
Perhelatan terbesar HMI MPO baru saja selesai dengan kesepakatan-kesepakatan agenda yang diharapkan mampu melanjutkan estafeta perjuangan HMI ini kedepan. Ritual dua tahunan ini seyogyanya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang dapat mecahkan kebuntuan-kebuntuan yang selama ini seolah-olah menjadi tembok yang tak tertembus. Mengingat di forum inilah semua utusan-utusan cabang HMI seluruh Indonesia berkumpul untuk bersama-sama melakukan evaluasi, refleksi, dan lalu merumuskan konsep implementasi gagasan-gagasan tersebut secara purna.

Kongres kali ini dirasa sangat penting, mengingat selama ini gagasan-gagasan keumatan yang digaungkan oleh HMI MPO belum atau tidak termanifestasi secara maksimal. Diharpkan di forum ini dapat laih ide-ide radik yang dapat memecahkan kebuntuan gerakan HMI MPO ke depan.

Kebuntuan Gerakan
Kebuntuan gerakan yang dimaksud adalah tidak atau kurangnya implementasi gagasan secara ril dalam realitas kehidupan sosial keuamtan. Kita harus mengakui eksistensi HMI MPO secara nasional kurang mendapat respons dari masyarakat di segala lapisan. Mungkin hanya di sebagian cabang HMI yang mampu memainkan fungsinya bersama masyarakat sosial setempat. Namun eksistensi tersebut cenderung hanya menyentuh tataran sosio-ideologis yang kebetulan dapat diterima oleh klas masyarakat sosial tertentu di wilayah lokal.

Namun secara nasional, lebih-lebih secara politis, HMI MPO kurang diperhitungkan. Organisasi ini hanya dianggap sebagai sebuah “paguyuban” yang hanya melahirkan kader-kader militan yang ide-ide intelektualnya hanya dikonsumsi untuk kalangan internal HMI MPO itu sendiri. Terbukti, sejak terjadinya perpecahan HMI, gagasan-gagasan HMI MPO (misal: Revolusi Sistemik, Gerakan Tamadduni, dll) hanya hangat dalam tataran wacana saja yang nihil secara implementasi. Bahkan cenderung bagaikan konsep yang tak bertuan.

Dalam konteks ini, HMI MPO seolah-olah mengalami kebuntuan yang membuat gagasan-gagasan gemilangnya seperti kandas di awang-awang. Padahal, idealnya sebuah organisasi perkaderan adalah sebuah organisasi yang mencetak dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan HMI MPO harus mampu membekali kader tersebut dengan intelektualitas, kemahiran memetakan peluang, dan mampu menyusun strategi implementasi gagasannya dalam realitas sosial di tengah masyarakat yang tertindas oleh kebijakan yang tak beradab. Sehingga nantinya HMI MPO secara nasional mampu beraktualitas secara maksimal dalam tiap-tiap konsep intelektual atau bahkan perlawanannya terhadap tirani sosial yang berkepanjangan. Dan semua bermaura kepada diakuinya eksistensi HMI MPO sebagai sebuah gerakan intelektual yang selalu melawan terhadap segala bentuk penindasan. Hal inilah yang saya rasakan belum disadari oleh seluruh kader pada semua tingkatan kekuasaan atau pimpinan di tubuh HMI MPO.

Tidak Mengakar
Di satu sisi, HMI MPO dengan pola perkaderannya memang mampu menelurkan potensi-potensi intelektual pada kader-kadernya. Namun di sisi lain, hasil karya/gagasan intelektual yang dihasilkan tidak termanifestasi secara purna dalam realitas kehidupan sosial. Bahkan hanya menjadi konsumsi internal organisasi tanpa tahu harus dikemanakan gagasan tersebut. Lebih celaka lagi, forum-forum penting yang ada tidak membahas hal-hal yang berkenaan dengan teknis breakdown gagasan tersebut ke arah yang lebih implementatif. Sehingga pengurus HMI MPO sebagai eksekutor kebijakan kebingungan dalam menentukan pola penerapan gagasan-gagasan yang ada. Mereka terkungkung dalam penafsiran idealisme, independensi, dan antikemapanan yang sangat sempit. Sehingga akhirnya dalam tiap periode kepengurusan, tidak pernah menghasilkan action yang radik dan revolusioner. Paradigma inilah yang tetap eksis di tubuh organisasi ini sampai sekarang.

Gagal Memanfaatkan Momentum
Mental tertindas dan kebiasaan berasyik masyuk degan penderitaan yang seharusnya tidak terjadi, juga berpengaruh terhadap kurang cerdasnya HMI MPO dalam memanfaatkan momentum-momentum penting. Bahkan justru semakin menjadikan organisasi ini bulan-bulanan kepentingan-kepentingan oknum atau organ lain.
Peristiwa reformasi dan lengsernya Soeharto, seharusnya menjadi salah satu momentum mahapenting yang bisa dijadikan modal eksistensi HMI MPO untuk kembali menjadi pewaris sah dan menyandang nama Himpunan Mahasiswa Islam. Namun karena ketidakcerdasan kita yang tidak mampu memainkan peranan dalam satu momen terpenting, sehingga momen tersebut dengan mudahnya “diselesaikan” oleh HMI Diponegoro.

Kongres Sia-sia
Kongres ke-26 yang baru saja berlalu, secara keseluruhan saya nilai tidak akan berdampak signifikan terhadap status quo yang menimpa HMI MPO selama ini. Perdebatan-perdebatan yang ada di forum kongres tersebut cenderung berkutat pada wacana-wacana yang tidak mengakar dan tidak match dengan permasalahan yang krusial. Dinamika forum hanya dijadikan ajang aktualisasi peserta agar dinilai intelek, pandai beretorika, dan bernai berkomentar, tidak lebih. Sehingga wajar, ketika hasil-hasil kongres pun tetap pro dengan stagnasi gerakan HMI MPO !! Padahal perhelatan ini sudah menelan biaya puluhan juta rupiah !.

Lebih jauh, seiring dengan proses otonomi daerah, seharusnya forum kongres ini bisa menjadi starting point HMI MPO secara nasional untuk bisa mengambil peran secara aktif dalam mengawal laju demokratisasi tersebut di seluruh cabang-cabangnya. Agar nantinya bisa menjadi momentum penting eksistensi HMI MPO dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih beradab secara ril. Namun, tak ada satu butir keputusan pun yang mengarah kesana. Sehingga kita tidak tahu harus bersikap bagaimana dalam momentum penting ini. Dan lebih jauh PB HMI MPO ke depan tidak akan mampu memfasilitasi cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan akselerasi gagasan-gagasannya dalam momentum ini.

Indikator Keberhasilan
Parameter keberhasilan HMI MPO ke depan pasca-kongres ke-26 ini menurut saya adalah terciptanya HMI MPO yang lebih implementatif dan ril secara gagasan sehingga bisa mengubah organisasi ini sebagai organisasi paguyuban, pengamat, dan eksklusif menjadi organisasi yang revolusioner, implementatif, dan mampu memanfaatkan momentum secara cerdas. Karena jika tidak segera berbenah diri, HMI MPO hanya akan musnah ditelan arus perubahan yang deras tanpa meninggalkan apa-apa bagi siapa pun (termasuk kesedihan).

Dan HMI Cabang Jakarta menentang paradigma yang berkiblat kepada pemahaman-pemahaman gerakan yang sempit dan picik serta menjurus kepada peng-aminan kepada kinerja organisasi yang pro status quo.

Salam perubahan!

(Adhel Setiawan, Ketua Umum Hmi Cabang Jakarta)

Jelang 2009, PKS Lirik Massa Nasionalis dan Sekuler

2007-08-30T01:27:00.001-07:00

Erna Mardiana - detikcom

Bandung - Untuk memenangkan pemilu 2009, PKS akan melakukan ekspansi terhadap kalangan nasionalis dan sekuler. Sebab jumlah pemilih mayoritas berasal dari kalangan tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela-sela Rapimnas PKS 2007 di Hotel Putri Gunung, Lembang, Bandung, Rabu (29/8/2007).

"Kita akan ekspansi ke nasionalis dan sekuler yang segmen pemilihnya masih besar. Kalau kita berkutat dengan segmen Islam kental, target Munas 2005 untuk mencapai minimal 20 persen suara sulit tercapai," kata Tifatul.

Tifatul mengatakan salah satu pendorong dilakukannya ekspansi segmen pemilih tersebut adalah kemenangan partai-partai nasionalis maupun sekuler. "Lihat saja pemilu 2004, partai-partai yang menang kan yang nasionalis seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat," katanya.

Menurut Tifatul, perluasan target pemilih tersebut tidak bertentangan dengan falsafah partai selama ini. Di mana, falsafah budaya PKS adalah pluralitas atau keberagaman.

"Ini sesuai dengan contoh Rosulullah SAW yaitu piagam Madinah yang intinya mengakui keberagaman dan saling menghormati satu sama lain. Jadi kita ini partai nasionalis yang religius," ujarnya.

Tifatul menjelaskan dengan adanya perluasan segmen pemilih ini, isu-isu yang akan dilontarkan PKS ke depan akan lebih cair, termasuk program yang dicanangkan.

Tifatul yakin, strategi ini tidak akan menyebabkan PKS kehilangan dukungan pemilih dari kalangan Islam fundamental. Sebab PKS akan tetap mempertahankan identitasnya sebagai partai Islam.

"Jangan diartikan ketika kami menggaet para pemilih yang nasionalis dan sekuler, kami sudah tidak Islami lagi. Tidak benar itu," tegas Tifatul.

Tifatul membantah rencana ekspansi PKS ini terkait dengan isu pendirian Partai Hizbut Tahrir. PKS tidak pernah mempersoalkan rencana perubahan Hizbut Tahrir dari ormas menjadi parpol.

"Yang saya tahu isu pendirian partai Hizbut Tahrir tidak benar. Kalaupun benar mereka akan mendirikan partai, bagi kami tidak masalah. Ini tidak ada hubungannya dengan ekspansi kami," tandasnya.

Kang Jalal tentang Sepak Terjang HMI: Terlalu Larut ke Politik

2007-08-29T22:26:00.000-07:00

HARI ini, Senin 5 Februari 2007, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), genap berusia 60 tahun. Sebuah kurun waktu yang cukup lama dan banyak mewarnai hitam putih perjalanan sejarah bangsa ini. Betulkah begitu? Secara gamblang, anggota kehormatan Phi Kappa Phi dan Sigma Delta Chi (organisasi para ilmuwan dengan indeks prestasi sangat tinggi di Amerika Serikat, red) Prof Dr Jalaluddin Rakhmat MSc, menuturkannya kepada Fajar. “Kita harus mengapresiasi HMI. Lembaga ini sudah melahirkan cukup banyak pemimpin bangsa. Bahkan di seluruh lembaga-lembaga politik ada alumni HMI. Termasuk di level pengambil kebijakan, mulai dari menteri hingga lurah. Lihat grafis Mantan Ketua Umum PB HMI di Pentas Politik.

Ditemui di sela-sela Diskusi Nasional Mubalig/ Mubaligat bertajuk Menata Masyarakat Indonesia ke Depan, di Hotel Singgasana, Makassar, Sabtu 3 Februari lalu, Kang Jalal, demikian dia akrab disapa, mengakui bahwa dari segi pencetak kader pemimpin bangsa, HMI tergolong cukup berhasil. Saat ini, kata dia, cukup banyak kader HMI yang menduduki jabatan penting. “Dari sisi ini, mereka (kader HMI, red) boleh bertepuk dada,” katanya.

Masalahnya, dia melanjutkan, mendiang Nurcholish Madjid yang juga mantan ketua HMI pernah mengingatkan alias menyindir bahwa sesungguhnya tidak sedikit orang-orang HMI yang ketika berebut ‘kue’ kekuasaan sampai ‘kehilangan’ unsur ‘I’-nya alias Islamnya. Suatu hal yang bagi Kang Jalal, patut menjadi bahan renungan mendasar bagi segenap jajaran HMI dan kader-kadernya.

“Saya sendiri melihat bahwa dalam berebut kekuasaan, tidak ada bedanya antara kader HMI dengan kelompok lainnya,” ujar alumnus S2 Iowa State University bidang Psikologi dan Komunikasi ini.

Dikatakan, dalam perebutan kekuasaan di pentas politik, kader-kader HMI jarang memperhatikan nilai-nilai Islam. Suatu realitas yang mengindikasikan bahwa HMI sebenarnya kehilangan kader terbaiknya.

“Politicking di HMI sudah sangat dominan. Bila perlu memfitnah lawan atau bahkan menjatuhkan pesaing walau itu sesama anggota HMI. Ini menunjukkan, lembaga tersebut seakan-akan menjadi geladi resik anggota HMI. Latihan untuk menjadi pemimpin bangsa ini,” sorotnya.

Salah satu persoalan yang melemahkan HMI adalah afiliasi dengan tokoh-tokoh alumninya yang sudah bertarung di arena politik tertentu. Kang Jalal mencontohkan, KAHMI (Korps Alumni HMI) dan HMI, seperti alumni ITB dan mahasiswa ITB.

“Mereka seperti bapak asuh dan anak asuh. Di kalangan bapak asuh banyak aliran yang bermacam-macam, dan untuk menjadi bapak asuh, terjadi persaingan yang luar biasa,” katanya.

Kondisi inilah yang membawa pengaruh terhadap anggota HMI dan menjadi salah satu penyebab berubahnya arah HMI. “Dalam bayangan saya, HMI akan melahirkan kader-kader ilmuwan Islam. Tapi sekarang, tidak. Mereka justru membuat kader-kader politisi Islam. Itu ditunjukkan dari ketergantungan dan hubungan intim dengan politisi-politisi senior,” katanya.

Sebaiknya, Kang Jalal menawarkan solusi, kaderisasi di tubuh HMI diubah dengan memasukkan lebih banyak ruh keagamaan. Selain itu, perlu adanya rekonstruksi kembali nilai-nilai dasar Islam. Termasuk pluralisme, harus menjadi ideologi HMI. Begitu pula dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan lembaga-lembaga riset.

Masalahnya, keluh Kang Jalal, sekarang yang lebih menonjol justru kelihaian kader-kader HMI dalam bermain politik. Ironisnya, kata dia, hal itu malah kurang bermanfaat bagi perkembangan bangsa ini.

“Menurut saya, lebih bagus bila HMI menjadi unggul dari kelompok lainnya di bidang lembaga riset. Dengan jalan ini, saya yakin akan dapat mengembalikan pamor Islam,” tandasnya.

Kembangkan Visi Kebangsaan

Lantas, apa tanggapan kalangan HMI atas kritikan keras Kang Jalal itu? Ketua Pengurus Besar (PB) HMI, Fajar R Zulkarnaen dengan lantang berdalih jika banyaknya kader HMI yang melabuhkan diri ke arena politik semata-mata sebagai bentuk komitmen kekaderan dalam rangka mengembangkan visi kebangsaan. Di samping, membentuk wawasan kelembagaan yang lebih inklusif.

Jika kelak banyak anggota HMI yang memilih terjun ke partai politik (parpol), kata Fajar Zulkarnaen kepada Fajar, Minggu, 4 Februari petang, itu bukan persoalan etis atau tidak secara institusional maupun konstitusional. Terkecuali, katanya, jika mereka sudah menjadi alumni dan bukan lagi menjadi pengurus atau anggota HMI.

Tentang parpol yang banyak merekrut kader-kader HMI, Fajar Zulkarnaen yang terpilih sebagai ketua PB HMI pada Kongres ke-25 di Makassar akhir Februari 2006 lalu, berkilah bahwa itu sebagai konsekuensi dinamisasi politik di tanah air saat ini.

“Kalau ada anggota HMI yang berparpol, itu karena mereka merasa terakomodasi hak politiknya di sana. Ada pergesekan dengan dinamika kebangsaan yang harus diresponi, kader yang memiliki responsibilitas kekaderan. Dan itu tidak salah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, tegas Fajar Zulkarnaen, ranah politik praktis sama sekali bukan orientasi HMI. Politik, kata dia, tidak lebih dari alat. Karena itu, HMI senantiasa menyesuaikan diri secara proporsional dalam bersentuhan dengan wilayah politik kekuasaan.

“HMI hanya berupaya untuk mewujudkan insan akademis yang mampu mencipta dan mengabdi. Itulah kontribusi ideal yang harus dilakukan kader untuk bangsa ini,” tandas Fajar Zulkarnaen. (die-p16)

Meretas Jalan Panjang Rekonsiliasi HMI

2007-08-29T22:17:00.000-07:00

Oleh :hminews

Awalnya Lafran pane salah satu pengagas berdirinya HMI, tidak membayangkan bahwa HMI akan berkembang seperti sekarang ini, Lafran hanya berpikir bagaimana mahasiswa islam yang ada di Yogyakarta bisa bersatu dalam satu wadah organisasi islam, mengingat mahasiswa islam ketika itu tidak memiliki organisasi padahal jumlah mereka mayoritas. Tepatnya hari Rabu Pon, tanggal 14 Robiul Awal 1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 pukul 16.00 WIB. Bertempat di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam/STI (sekarang Universitas Islam Indonesia (UII)), Lafran Pane sebagai penggagas pertama HMI memanfaatkan jam kuliah tafsir Alqur an yang diasuh oleh Prof. Huasein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI. Dengan berdiri tegak dihadapan kelas yang dihadiri oleh lebih kurang 20 mahasiswa, ia membacakan prakata sbb :“Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mhasiswa Islam, karena seluruh persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah siap…”. Pemberitaan mengenai pembentukan HMI hanya dimuat oleh satu koran lokal Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 28 Februari 1947 memuat sebuah berita demikian; “Baru-baru ini di Yogyakarta, telah didirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia.Sekretariat : Asrama Mahasiswa, Setyodinigratan 5 Yogyakarta.Hanya ini pemberitaan yang kita dapati dari pers, sehubungan dengan berdirinya HMI”. Fase Kesejarahan HMI Sejarah dan dinamika perjalanan HMI tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan dinamika republik tempat HMI berakar dan berpijak. Dengan demikian pasang surut perubahan sosial yang mewarnai sejarah republik juga mempengaruhi perkembangan HMI itu sendiri. Sebagai akibatnya kemampuan HMI untuk membaca sejarah pada masa lalu, sekarang, dan akan datang akan bermanfaat bagi HMI dalam menentukan kedudukan dan perannya pada masa-masa mendatang, tidak dapat dipungkiri kemajuan HMI adalah kemajuan umat islam. Perubahan sosial politik bangsa indonesia akan sangat berpengaruh terhadap HMI. Hingga sampai saat ini HMI masih eksis disetiap kampus diseluruh Indonesia sebagai ‘pabrik’ penghasil pemikir, politisi dan intelektual islam. Pada perkembangannya HMI terbagi beberapa fase yang pertama, fase mempertahankan kemerdekaan yaitu medio tahun 1945-1960, setiap pemuda ketika itu wajib membela negara dan siap untuk berkorban demi negara, perjuangan pada masa itu dikenal dengan perjuangan revolusi fisik, HMI terlibat dalam perundingan Linggar jati (1947) yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia. Dari hasil perundingan itu Indonesia dirugikan karena wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, Bali dan Madura selebihnya milik Belanda, demontrasipun dilakukan oleh HMI menentang keputusan itu. Yang Kedua, Fase pengorganisasian antara 1950 –1970, pada tahun –tahun ini disebut sebagai masa emas intelektualitas dan kemenangan gerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim orde lama, HMI harus membenahi strukutr organsasi karena di beberapa cabang ketika itu HMI dilarang didirikan. Dengan alasan HMI antek nasakom yang dipelopori oleh Soekarno. Kepemimpinan Pengurus Besar masa itu dipimpin oleh Nurcholis Madjid yang menjadi ketua selama dua periode kepengurusan, wacana intelektual begitu hangat sehingga banyak tokoh HMI era 70-an menjadi intelektual muslim dikampus maupun di ormas islam. Yang Ketiga, Fase pergolakan antara 1970-1980, HMI pada fase ini bergadapand engan rezim orde baru yang menerapkan sistem refresif-koersif terhadap seluruh oposan gerakan mahasiwa maupun gerakan masyarakat, di tingkatan mahasiswa pemerintah menerapkan kebijakan sepihak dengan menrapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) dan dibentuklah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), pada buruh dibentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pada petani dibentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pada guru dibentuk Persatuan Guru Indonesia (PGRI), pada pegawai negeri dibentuk Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan sebagai kendaraan politik dibentuk Golongan Karya (Golkar). Sebagai landasan idiil negara maka pemerintah menerapkan kebijakan penerapan asaz tunggal pancasila bagi seluruh ormas, orsospol, dan seluruh organsiasi massa lainnya. Kebijkan ini beriakibat fatal bagi HMI, dari semula HMI menolak dengan kebijakan pemerintah ini namun desakan pemerintah yang begitu kuat, banyak dari aktivis mahasiswa berkompromi dengan pemerintah. HMI akhirnya terpecah menjadi dua kubu yang menerima asaz tunggal HMI DIPO dan HMI yang menolak asaz tunggal yang dikenal dengan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). Maka fase selanjutnya HMI berjalan dalam dua struktur kepengurusan yang berbeda dengan garis perjuangan yang berbeda pula. HMI DIPO memilih untuk tetap berkiprah dijalur politik praktis dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat negara, sedangkan HMI MPO memilih jalan underground kembali ke kampus dan masjid –masjid disekitar kampus, karena tindakan aparat ketika itu begitu keras terhadap organisasi yang dianggap sempalan ini. Jalan Menuju Rekonsiliasi Pihak yang antusias mendukung terjadinya rekonsiliasi selama ini di motori oleh para alumni, sebut saja misalnya dari HMI MPO Eggi Sudjana, dari HMI Dipo Akbar Tandjung, mereka mempunyai kepentingan yaitu dengan kembalinya HMI maka HMI bisa dijadikan kendaraan politik kembali seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Basis HMI yang tersebar diseluruh Nusantara menjadi kekuatan mahasiswa untuk melakukan suatu perubahan di Indonesia dari fenomena ini para alumni merasa beratnggung jawab akan persatuan HMI. Pada dasarnya pengurus HMI sekarang ini tidak mempunyai hubungan secara struktural dengan para alumni, kalaupun ada hanya sebatas hubungan emosional karena dulu alumni tersebut pernah merasakan susahnya menjadi pengurus di HMI, korban harta dan mental yang begitu besar, sehingga alumni tidak bisa mengintervensi tentang masalah struktural ini. Persoalan rekonsiliasi memang pelik, disatu sisi ada sikap arogansi dari kedua belah pihak disatu sisi juga ada kepentingan politik kalangan tertentu yang ingin memanfaatkan momentum ini. Namun perlu dicermati bersama bahwa jalan menuju rekonsiliasi tidak semudah seperti dibayangkan para alumni, rekonsiliasi butuh waktu terutama berkaitan dengan ide dasar yang melatarbekangi kebutuhan akan rekonsiliasi ini. Ide dasar ini adalah apakah kebutuhan ini memang untuk mempercepat kebangkitan islam di Indonesia atau berdasarkan pada kebutuhan persatuan gerakan saja. Karena kedua HMI mempunyai tujuan yang berbeda namun esensinya sama, oleh karena itu selama visi perubahan itu untuk memperbaiki kondisi ummat, maka wacana rekonsiliasi perlu dijadikan bahan renungan dan refleksi setiap kader HMI. Selain itu banyak perbedaan yang selama ini terjadi di HMI DIPO dan HMI MPO, seperti masalah perkaderan dan struktural, dalam perkaderan oreintasi keislaman harus benar-benar dijadikan prioritas, Nilai dasar perjuangan (NDP) yang dijadikan landasan perkaderan HMI DIPO berbeda dengan Khittah Perjuangan yang dimiliki HMI MPO, NDP lebih menitik beratkan pada wacana islam kebangsaan yang dipadukan dengan pemikiran teologi pembebasan (liberal) sedangkan Khittah Perjuangan menekankan pada wacana penafsiran islam sebagai padangan hidup world of view yang diselaraskan dengan pemikiran kesadaran keberislaman (teosofi transenden). Untuk masalah perkaderan ini maka jalan keluarnya harus ada yang berani mengambil sikap bijak bahwa selama ini output dari NDP dan Khittah perjuangan apakah banyak yang berhasil atau malah sebaliknya sehingga yang pasti perlu ada satu landasan perkaderan bagi HMI. Masalah struktural yang yang menjadi kendala yang cukup besar bagi terciptanya rekonsiliasi HMI adalah suatu realitas yang harus disikapi secara alami. Masalah ini sangat sensitif bagi kedua belah pihak dan tidak bisa kemudian struktur HMI dipaksakan untuk satu secara instant. Hendaknya dalam proses rekonsiliasi ada beberapa yang perlu dijadikan kesepakatan bersama yaitu pernyatuan visi perkaderan, penyamaan plattform keislaman dan selanjutnya pengintegrasian struktur HMI diseluruh Indonesia menjadi satu. Dari ketiga fase itu penulis berharap rekonsialisi HMI berjalan secara alamiah dan tidak ada kepentingan yang lain selain karena ukhuwah islamiyah dan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang diridhoi Allah SWT, mudah-mudahan niat tulus ini menjadi catatan amal sholeh bagi setiap kader HMI selamat Milad HMI yang ke –57.

(Ilham Munajat Wijaya, Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Bogor Periode 2002-2003. Saat ini beralamat : Jl. Sawo No 6 Bantar kemang Bogor Timur 16142 Tlp. 0251 330020 fax 0251-352887, hp 0815-611-1203, Email: btrkemang6@yahoo.com)

Kandidat Siap Rekonsiliasi HMI MPO

2007-08-29T22:13:00.001-07:00

Oleh :REDAKTUR

Kandidat Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dari Makassar terus berbenah diri. Tim sukses sudah mereka bentuk. Isu kampanye pun sudah dikemas. Di Makassar, muncul tiga kandidat ketua yang akan bersaing dalam Kongres HMI di Makassar, 15 Desember mendatang.

Kongres HMI rencananya digelar di Balai Jenderal Yusuf (eks-Balai Manunggal TNI-Rakyat), Desember mendatang. Tiga kandidat dari Makassar adalah Syamsuddin Radjab, Kais Natsar Desiland, dan Eka Sastra. Ketiganya mantan ketua dan pengurus cabang HMI di kota ini.

Syamsuddin Radjab mengaku mengusung rekonsiliasi dengan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) sebagai tema kampanye. Menurutnya, saatnya kini HMI bersatu kembali. Apalagi azas tunggal yang menjadi penyebab munculnya HMI MPO sudah tidak berlaku lagi.

Di antara tokoh-tokoh HMI MPO adalah Eggy Sudjana (Ketua PB HMI MPO I), Tamsil Linrung (Ketua PB HMI MPO II), Ahmad Sumargono, MS Ka`ban, dan Iskandar Pasadjo. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk melakukan rekonsiliasi di internal HMI, tegas Syamsuddin.

Menurutnya, rekonsiliasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Secara damai dan melalui jalur hukum. Kalau tidak bisa secara damai, kita akan pakai jalur hukum. Kita akan gugat di pengadilan, siapa yang menang, dialah yang berhak menggunakan lambang dan atribut HMI, jelas Syamsuddin.

Baik HMI maupun HMI MPO tetap menggunakan lambang dan atribut yang sama. Bahkan awalnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) juga sama. Tapi sekarang, menurut Iskandar, AD/ART HMI MPO sudah berubah. Saya mendukung dan bahkan dari dulu meminta agar kasus ini diselesaikan di pengadilan, tegas Iskandar. (Tribun Makasar)

Menjelang Kongres HMI : Rekonsiliasi Membutuhkan Kearifan

2007-08-29T21:36:00.000-07:00

Oleh :ILHAM M. WIJAYA

“Semakin menghilangnya kearifan telah menyebabkan
cepatnya akumulasi pengetahuan menjadi suatu ancaman yang serius” E.F. Schumacher

Sebentar lagi kalau tidak ada aral melintang akan digelar Kongres HMI pada tanggal 12- 18 Agustus 2007 di Jakarta, Kembali melihat fenomena organisasi mahasiswa tertua yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi dinamika kebangsaan paling tidak pada periode 1970-1998-an. Karena pada tahun-tahun tersebut HMI memang masih mendominasi dikampus-kampus dan di pusat kekuasaan.

Saat ini di era reformasi kompetitor HMI semakin banyak, dan secara perlahan peran kebangsaan HMI semakin tergeser. Tulisan ini tidak akan membahas masalah peran HMI dalam konteks kebangsaan, namun fokus mencari solusi atas permasalahan yang tak kunjung usai yaitu masalah dualisme HMI yang menjadi perdebatan hangat di HMINEWS sekarang ini. Semua pihak sudah mafhum sejak diberlakukannya penyeragaman asas tunggal bagi seluruh ormas dan orsospol di Indonesia telah berimplikasi pada perpecahan HMI. Organisasi besar HMI sejak tahun 1986 sampai sekarang mengalami dualisme kepengurusan.

Seolah tidak ada cara lain dalam menyikapi pertentangan ini (saya menyebut pertentangan karena memang faktanya demikian), tanpa ditutup-tutupi HMI sudah kehilangan kearifan dalam bertindak. Kondisi seringkali mengelabui pikiran baik anggota ataupun alumni HMI, padahal di HMI diajarkan tentang bagaimana sikap sesorang itu bukan karena terkondisikan oleh realitas tetapi realitas dikondisikan oleh pikiran.

Kembali membicarakan dualisme HMI, saya ingin memberikan jawaban agar duduk perkara HMI bisa dipahami dengan benar. Masalah ini memang rumit, karena sudah berlangsung lama, logika asas Islam sudah sama atau tidak adalagi perbedaan subtansial di dua HMI ini tidak bisa diterima begitu saja oleh kedua HMI. Hal ini berujung pada problem siapa yang eksistensi dan siapa yang koeksistensi, yang pada akhirnya keduanya berjalan pada jalur masing-masing.

Kalaupun saudara Irvan AF atau Bahrul Al Haq dalam tulisannya di HMINEWS menganggap masalah ini sederhana dengan mengganti nama atau rekonsiliasi masalah sudah selesai, namun bagi saya keduanya tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana proses itu bisa tercapai, mungkin bagi mereka hanya sebatas wacana selesai, kalau saja mereka mengalami kondisi di kepengurusan PB HMI maka akan bisa merasakan bagaimana susahnya membangun itu semua.

Menurut saya kalau mau masalah ini selesai seutuhnya, penyelesaiannya harus komprehensif dan rigid. Bukan berarti membuat susah mekanismenya, tetapi memang kenyataan dilapangan agak sulit membangun komitmen ini, misalnya pertemuan saja kadang masih belum cair. Saya berpikir kalau keduanya mau, saya menawarkan cara mekanisme tersebut yaitu dengan membuat peta jalan damai. Lagi-lagi ini bukan membuat rumit tetapi sekedar mencari solusi dari kebekuan, proses ini bagi saya bukan suatu hal yang utopis, bayangan saya kedepan HMI memulai bersandingan mesra dan kedepan meretas penyatuan kembali.

Peta Jalan Damai

Perdebatan dualisme HMI menjelang Kongres HMI ke-26 ini bermula dari keingingan merubah nama HMI menjadi HMI MPO atau mengganti secara keseluruhan, kemudian wacana rekonsiliasi menyeruak muncul kembali ramai dibicarakan para personil HMI distruktur kepengurusan. Wacana ini sering muncul biasanya menjelang Kongres atau momen nasional lainnya. Setelah itu biasanya akan mengendap lagi.

Penyikapan yang tiba-tiba ini mengakibatkan adanya simplifikasi terhadap masalah. Seakan masalah rekonsiliasi ini mudah untuk dilakukan, padahal dalam prakteknya sangat sulit dilaksanakan, perlu ada perencanaan yang matang untuk menuju pada penyatuan (reunifikasi) dua HMI ini. Memang kongres adalah forum tertinggi di organisasi namun tanpa persiapan yang matang semua gagasan itu jadinya kontarproduktif.

Perencanaan untuk menuju kepada reunifikasi idealnya berupa Manifes Jalan Damai (MJD) yang memuat tahapan perencanaan menuju ke arah penyatuan. Atau istilah apa saja yang terpenting ada komitmen tertulis dari kedua belah pihak.

Seberapa lama jangka yang akan ditentukan oleh MJD ini? kalau bicara waktu, inilah yang paling sulit karena ada yang menginginkan percepatan dan ada juga yang ingin berjalan secara alamiah. Menurut saya waktu memang harus ditentukan, misalnya Jangka pendek selama 4 tahun (2 kali Kongres), Jangka Menengah (3 Kali Kongres) dan terakhir jangka panjang 5 tahun (5 Kali Kongres). Berarti asumsi waktu itu kedepan selama kurang lebih 10 tahun, HMI akan bersatu pada 2015.

Penentuan waktu ini terkait dengan muatan yang akan dimasukan kedalam formulasi MJD. Mekanisme ini kalau disepakati akan berjalan semacam bentuk manajemen partisipasi aktif kedua HMI. Pada tahun pertama misalnya, formulasi MJD itu sudah selesai dibuat. Tahun kedua, Penyempurnaan MJD di tingkatan nasional dan daerah. Pada momen Kongres disampaikan perkembangan-perkembangan yang telah dihasilkan, tanpa harus dibahas lagi karena ini sudah ada tim.

Tahun ketiga dan keempat, formulasi MJD itu diolah kembali dalam acara-acara kegiatan bersama, diskusi, lokakarya hingga simposium formulasi MJD di daerah. Pada tahun kelima dan keenam, tahap untuk diseminasi formulasi secara menyeluruh, Tahun ketujuh dan kedelapan, Memasuki tahapan pengkondisian dan penyiapan infra struktur baru yang mengakomodir kedua HMI sesuai dengan formulasi yang sudah disiapkan. Tahun kesembilan dan kesepuluh, tahapan evaluasi dan monitoring setiap perkembangan yang dihasilkan. Setelah dimungkinkan pada Kongres ke-31 dilakukan integrasi semua konsepsi formulasi beserta perangkatnya sampai diputuskan diforum Kongres.

Dalam proesesnya pasti akan ada intrik kepentingan, karena itu hal yang lumrah bagi sebauh organisasi yang sedang menuju pada penyatuan kembali, yang terpenting ada kearifan gerakan dari kedua belah pihak, untuk menjalani ini secara berjiwa besar, ikhlas dan lillahita’ala.

Meminjam istilah kearifan menurut E.F. Schumacher adalah sesorang yang mempunyai kepintaran, kecerdasan dan kepandaian untuk pemahaman, tanpa kearifan hanyalah sebuah kepandaian semu. dalam konteks ini Schumacher menekankan pentingnya menggunakan nalar jernih dalam melakukan sesuatu, menggunakan pengetahuan yang arif dalam setiap tindakan. Sehingga kearifan ini bisa dijadikan ijtihad dengan landasan pengetahuan yang tinggi.

Fenomena saat ini pengetahuan tidak memberi efek tertentu kepada seseorang, mengutip Francis Bacon pengetahuan yang tinggi itu sendiri adalah kekuasaan. Sehingga sikap yang muncul itu arogansi dan egoisme. Dalam Islam tentunya tidak mengajarkan hal demikian, seperti dalam firman Allah SWT “Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya kepadanya. Kami dekat kepadanya dari urat lehernya” (Q.S. Surat Qaf : 16). Pengetahuan mempunyai ruang sebagai bahan kajian epistemologis untuk mencapai hakikat kemanusiaan.

Kembali pada konteks HMI, tradisi intelektual di lingkungan organisasi ini sudah tidak diragukan lagi dari mulai struktur komisariat sampai ke tingkat pengurus besar (PB), kajian intelektual menjadi konsumsi biasa. Maka secara otomatis pengetahuan yang dimiliki oleh kader HMI adalah pengetahuan yang tinggi dan secara tidak langsung harus memberikan efek kearifan bagi setiap tindakan yang dilakukan.

Sebegitu penting kearifan ini untuk memuluskan MJD bisa selesai sampai pada tahapan akhir. Tanpa kearifan MJD bisa jadi akan berhenti ditengah jalan. Bukan tidak mungkin gagasan ini pun mendapat kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap mengkhayal dan mengada-ada. Mungkin hanya orang yang arif saja yang bisa menerima gagasan ini dengan benar. Disinilah kearifan seseorang diuji, usia walaupun menentukan sikap seseorang, tetapi pengetahuan tak terbatas oleh apapun, sikap arif tidak hanya dimiliki oleh orang tua, orang muda pun bisa menjadi orang yang sangat arif.

Penyatuan HMI bisa terjadi dipertengahan proses MJD, hal ini sangat mungkin apabila keduanya memiliki titik temu yang cepat. Tapi bisa jadi juga akan membutuhkan waktu lama. Kondisi psikologis kedua HMI sekarang ini memang sudah dikondisikan untuk saling berhadapan.

Setiap anggota dikedua HMI memiliki kesadaran yang sama untuk tidak bersimpati pada rival HMI-nya. Pada tingkatan Pengurus Cabang sampai ke Pengurus Besar sikap ini sudah mulai kendor, pada tingkatan puncak ini biasanya sudah muncul sikap saling menerima dan menghargai seakan memang tidak ada masalah yang pelik. Memang tetap ada saja orang yang kukuh dari mulai di tingkatan bawah sampai pusat, sikpanya tidak berubah menganggap dirinya paling benar.

Problem ini tidak bisa dinafikan begitu saja, hal ini harus diakomodir oleh MJD karena pada dasarnya proses MJD ini bukan proses antara pemimpin gerakan yang elitis melainkan penyatuan seluruh anggota HMI di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan. Maka jalan ketiga ini menggunakan struktur pimpinan HMI untuk mengkondisikan psikologi kader HMI di daerah. Jangan sampai sikap over lap terjadi, seperti contoh, pusat langsung melakukan koordinasi dengan personal yang non struktur di daerah, apabila hal ini terjadi akibatnya akan sangat fatal.

Maka kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa meretas jalan rekonsiliasi ini merupakan jalan panjang berliku yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Apalagi kalau diselesaikan secara hukum dampaknya akan merugikan kedua belah pihak. Gagasan Asranuddin di HMINEWS agar salah satu pihak mengadukan ke PTUN , untuk mencari siapa pewaris HMI yang sah.

Kalau partai politik mungkin bisa melakukan hal itu, tapi karena HMI ini organisasi kemahasiswaan dan oreintasinya adalah perkaderan dan perjuangan, sikap demikian jelas sangat jauh dari kearifan, sikap tersebut cenderung mengedepankan kekuasaan. Sesuai apa yang dianut oleh Francis Bacon filsuf barat yang tidak menganggap adanya eksistensi Agung. Tentunya kader HMI lebih berpihak pada filsuf Islam daripada pemikir materialis.

Tetapi itu adalah hak setiap orang untuk melakukan tuntutan, perihal pemikiran materialis memang urusan lain dan bisa diperdebatkan lagi. Kalau memang dianggap bisa selesai dengan pengadilan untuk melihat siapa pewaris sah dari HMI, maka hal itu bisa saja dilakukan. Tergantung pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang. Boleh saja semua pihak berpendapat namun benang merahnya ada pada sejauh mana kearifan gerakan mampu dibentangkan dan dilaksanakan bersama. Bagi saya sendiri kuncinya ada di pemimpin gerakan. Apakah hal ini mengada-ada jawabannya ada pada kita semua, mau atau tidak untuk berbuat baik? Wallahu’alam

(Ilham M. Wijaya, Sekretaris Jendral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2005-1007)

Siapkan Konsep Syariat

2007-08-29T21:35:00.001-07:00

Parpol Islam harus konsisten pada komitmen memperjuangkan syariat.

JAKARTA — Menindaklanjuti rekomendasi Silaturahim Ulama se-Nusantara yang menyerukan penegakan syariat Islam di Indonesia, maka menjadi kewajiban bagi partai-partai berasaskan Islam untuk ikut memperjuangkannya lewat parlemen. Bila tidak, berarti selama ini Islam hanya menjadi komoditas politik mereka. Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Alkhaththath, mengatakan, perjuangan menegakkan syariat Islam bisa dilakukan melalui parlemen, asalkan mereka benar-benar menjadikan mimbar parlemen sebagai lahan dakwah. Menjadi tugas ormas Islam pula untuk mendakwahi partai-partai Islam. ”Ada yang bilang tak mungkin. Padahal bisa, dengan catatan anggota parlemen komitmen dengan syariat Islam. Satu catatan lagi, hanya bisa dari partai yang terbina dakwah Islam,” katanya, usai diskusi tentang khilafah Islam, di Jakarta, Senin (27/8).

Partai Islam juga harus menyiapkan konsep Islam dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan pertahanan. ”Kalau memang betul-betul mengaku partai Islam harus siapkan konsep dan mengkaji secara syariat. Jangan hanya label Islam saja, tapi harus benar-benar adopsi ide-ide Islam,” kata Alkhaththath.

Namun dia tak mau mengomentari apakah selama ini partai Islam sudah memperjuangkan ide-ide Islam atau sekadar tempel label Islam. ”Kita berprasangka baik saja,” ujarnya.

Perjuangan sulit

Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, juga meminta partai-partai Islam di parlemen untuk bersikap tegas dalam masalah syariat dan tak melakukan kompromi. ”Harus tegas partai-partai itu di parlemen. Kalau tak bisa tegas tak perlu jadi partai,” kata Ba’asyir.

Namun dia mengingatkan, memperjuangkan syariat Islam dalam sistem demokrasi akan sulit. Sebab, bisa saja aturan yang sesuai syariat atau notabene perintah Tuhan, akan divoting dan bisa kalah oleh suara makhluknya. ”Masak perintah Allah kalah dengan ‘resep dokter’. Apa ada resep dokter juga divoting?” ujar Ba’asyir.

Sementara Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menegaskan perlunya sikap konsisten dari partai-partai Islam untuk memperjuangkan syariat, bukan hanya menjadikannya sebagai komoditas politik. ”Sekarang ini tak jelas, kadang gonta-ganti antara politisasi Islam dengan islamisasi politik,” kata Ismail. Namun dia sendiri mempertanyakan, apakah mungkin syariat bisa menjadi sistem dominan. Misalnya dalam ekonomi Indonesia yang menerapkan dual system, yaitu ekonomi konvensional dan syariah, padahal keduanya bertolak belakang.

Keduanya bisa hidup berdampingan bila dalam posisi supra struktur dan sub struktur. Tapi terbukti ekonomi Islam selama ini hanya menjadi subordinat sistem ekonomi konvensional. ”Kalau memang begitu kita harus terima syariah menjadi subsistem saja. Tapi ini tak bisa disebut melaksanakan syariah dan juga tak akan pernah menyelesaikan masalah ekonomi,” tandas Ismail.[rto; Selasa, 28 Agustus 2007]

HMI Perlu Mantel dan Mentor Gerakan Intelektual

2007-08-29T21:32:00.000-07:00

Oleh :TRISNO

HMI meski memikirkan lembaga mantel dan mentor untuk menopang gerakan interlektual yang selama ini menjadi basis gerakan HMI. Lembaga mantel merupakan payung bagi berkembangnya ide dan gagasan HMI yang selama ini menjadi basis gerakannya. Sementara mentor berfungsi untuk ikut memantau perkembangan gagasan, arah pemikiran, memberikan motivasi, serta menghubungkan lembaga mantel ini dengan komunitas luar.

Demikian dikatakan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Republika yang juga mantan anggota HMI Purwokerto, Nasihin Masya, ketika ditemui kader-kader HMI Purwokerto di kantor Harian Republika, Warung Buncit, Jakarta.

Selepas mengikuti kongres HMI ke XXVI di Depok silam, kader-kader HMI Purwokerto mencoba bersilaturahmi ke alumni yang kini menetap di Jakarta itu. Malam hari, ketika waktu menjelang Isya datang, kami anjangsana ke Buncit Raya, tempat salah satu harian nasional terbesar di Indonesia ini.

Bang Nasihin, demikian ia akrab disapa, adalah alumni yang komitmen HMI-nya tidak usah dipertanyakan. Dibalik kesibukannya sebagai salah satu top management di kantornya, ia sangat senang dan antusias setiap kali kader-kader Purwokerto mengajak berdiskusi soal HMI. Untuk kesekian kalinya, di Jakarta, kader-kader HMI Purwokerto bisa langsung mengajak ‘kopi darat’ Bang Nasihin.

Di ruang rapat redaksi, dengan meja memanjang dan bangku berderet yang berhadap-hadapan, obrolan dengan Nasihin mengalir penuh kehangatan. Obrolan berlangsung hampir satu jam.

Dan, seperti juga alumni-alumni lainnya, Nasihin berharap ke depan HMI bisa melahirkan kualitas-kualitas keunggulan, baik dari sisi personal kadernya maupun tampak secara kelembagaan.

Bagi Nasihin, HMI jangan sampai meninggalkan dua kekuatan yang selama ini menjadi nilai dasar keberadaannya. “Keislaman dan keintelektualan adalah penopang utama HMI,” katanya. “HMI dibesarkan dari kekuatan memanggul panggilan Islam yang dibalut dengan visi keintelektualan.”

Ia memberikan analogi sederhana. Dulu HMI besar karena dicari dan dipercaya oleh mahasiswa. “Kalau mahasiswa ingin mengaji, maka mencari HMI. Kalau mahasiswa ingin berdiskusi berbagai tema dan wacana, juga mencari HMI. Keduanya, penjelajahan spiritual dan intelektual bisa dihadirkan oleh HMI,” terang Nasihin. Baginya, output HMI harusnya bisa takar.

Selain visi keIslamannya ada, perkembangan daya nalar (rasio) kadernya juga berjalan untuk merespons realitas. “Itulah yang menjadi daya tarik HMI. Mahasiswa umum mengenal dan tertarik masuk HMI karena atmosfer komunitas sangat mendukung untuk mengenal Islam dan memberi tempat mengeksplorasi gagasan di tengah pluralitas kader-kader.”

Nasihin menyatakan, HMI jangan menjadikan politik sebagai mainstream dalam bidang garap HMI. “Tidak perlu dikatakan HMI sebagai gerakan politik. Justru yang penting dikembangkan adalah membangun gerakan pemikiran. Ini justru lebih penting daripada sebagai gerakan politik,” ungkapnya.

Pengakuan publik terhadap HMI, misalnya bisa ditangkap dari pencapaian ide-ide yang dilakukan oleh kader-kadernya. Semestinya, HMI bisa lebih maju dibanding organisasi mahasiswa lainnya yang hanya mengurusi soal kedalaman hati dan kini justru tampak diminati mahasiswa di kampus-kampus. Sementara di HMI, soal spiritualitas dan intelektualitas itu sebenarnya bisa dipadukan. “Tinggal kreatifitas dan kesungguhan saja dari kader-kader sekarang,”. HMI sekarang, lanjut Bang Nasihin, harus menjadikan pemikiran sebagai bidang garap organisasi yang harus diseriusi. “Gerakan pemikiran/intelektual lebih strategis dibanding menjadikan HMI sebagai gerakan politik. Ingat sejarah kebesaran HMI adalah melalui gerakan pemikiran.”

Ia memberi masukan, jika mau serius dengan gerakan intelektual, maka HMI mesti memikirkan lembaga mantel yang menjadi payung berkembangnya ide dan gagasan. “Lembaga mantel ini penting sebagai penunjuk eksistensi komunitas ide sekaligus untuk berhubungan dengan pihak eksternal, termasuk media guna menyambungkan ide-idenya ke publik,”.

Selain itu, ia juga melihat pentingnya mentor dalam membangun gerakan intelektual. Mentor berfungsi untuk ikut memantau perkembangan gagasan, arah pemikiran, memberikan motivasi, serta menghubungkan lembaga mantel ini dengan komunitas luar. “JIMM misalnya, itu besar karena ada mentornya, Muslim Abdurachman. Ia serius menggawangi dan juga aktif mempromosikan lembaga beserta anggotanya melalui media,” paparnya. Baginya, mentor bukan menunjukan feodalisme keilmuan. Namun, penting bagi siapa pun yang dalam proses pendakian. Mentor harus diambil dari orang yang sudah teruji kualifikasi keilmuannya serta memiliki komitmen tinggi mengambangkan HMI. “Tidak mudah mencari mentor. Tapi, itu juga tantanganya dalam membangun gerakan intelektual,” ucapnya.

Harapan dari alumni seperti Nasihin menyiratkan, betapa HMI sekarang harus lebih progress dengan ide-idenya. Di kantornya, ia bercerita juga sering didatangi tamu-tamu yang ingin bersilaturahmi. “Karena silaturahmi juga , saya jadi memahami perkembangan gagasan berbagai tokoh-tokoh seperti Yudi Latif, Anis Baswedan, dan lainnya.”

Sampai di penghujung pintu keluar kantor Republika untuk kader-kader Purwokerto pamit, Nasihin berucap, “Mantel dan mentor itu tidak selalu di pusat. Di daerah juga harus ada. Dan, lembaga seperti LAPMI juga mesti dikuatkan sebagai media internal penopang gerakan intelektual,” pungkasnya.

Geliat Persatuan Umat Islam Sedunia

2007-08-29T21:28:00.000-07:00

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Janji Allah ini adalah sebuah kepastian. Di balik kondisi umat Islam yang terpuruk, cahaya kesadaran mulai tumbuh. Perasaan senasib sepenanggungan memancar dari benak umat. Derita dan nestapa di berbagai penjuru Dunia Islam menjadi pemicu cita-cita bersama, persatuan umat Islam sedunia.

Harus diakui, kini umat Islam dalam kondisi tak berdaya. Persatuan yang berlangsung berabad-abad lamanya terkoyak-koyak oleh penjajah. Kaum Muslim yang berjumlah 1,4 miliar lebih seolah tak ada arti dalam kancah kehidupan manusia. Hampir semuanya menjadi obyek bulan-bulanan para penjajah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslim tercerai berai ke dalam nation state, lebih dari 50 negara.

Kenyataan ini persis seperti yang digambarkan Baginda Rasulullah saw. dalam sabdanya (yang artinya), “Hampir saja umat-umat menyerang kalian dari berbagai penjuru, bagaikan rayap-rayap menyerang tempat makan mereka.” Para Sahabat bertanya, “Apakah hal itu karena kita pada waktu itu jumlahnya sedikit?” Rasulullah menjawab, “(Tidak), padahal kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian adalah buih, bagaikan buih air bah. Sesungguhnya Allah Swt. akan mencabut kewibawaan kalian dan pada waktu yang sama Allah akan menanamkan wahn dalam hati kalian.” Para Sahabat bertanya, “Apakah wahn itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Dawud).

Kondisi keterpecahan itu semakin diperparah dengan hadirnya para penguasa pengkhianat yang menjadi penyambung lidah para penjajah. Bak anjing pudel, para penguasa ini mengabdi kepada tuannya, Barat. Sementara itu, rakyat harus rela menderita dalam belenggu tirani penguasa dari golongan mereka sendiri.

Konflik-konflik horisontal antar anak umat muncul di berbagai negeri, tak pernah berhenti, bahkan seolah-olah sengaja dilanggengkan untuk memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi para penguasanya. Perseteruan Sunni dan Syiah di kawasan yang bergolak saat ini, Irak, semakin membara pasca serangan Amerika ke negeri 1001 malam tersebut tahun 2003. Padahal perseteruaan itu tak pernah terjadi sebelum invasi. Sunni dan Syiah tak hanya beradu mulut, tetapi menumpahkan darah. Penguasa tak berkutik dibuatnya. Ancaman disintegrasi menganga di depan mata. Bahkan telah ada rencana membagi Irak menjadi tiga negara berdasarkan etnis: Syiah, Sunni, dan Kurdi.

Di Palestina, negeri yang disucikan, dua kubu saling beradu. Hamas dan Fatah yang lahir dari kondisi keterjajahan ternyata tak rukun ketika menghadapi penjajah. Fatah justru dekat dengan Israel dan dengan berani mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sebaliknya, Hamas tak sudi mengakuinya. Dengan berbagai tipudaya akhirnya Barat berhasil menyeret Hamas dalam perebutan kekuasaaan. Meski demikian, kemenangan yang diraih Hamas tak berarti apa-apa bagi rakyat Palestina, justru semangat juang tergantikan dengan kursi kekuasaan. Hamas digencet habis oleh dunia internasional. Semua bantuan ke pemerintahan Hamas dibekukan, termasuk bagian pajak yang masuk ke Israel dari Palestina. Anehnya, dalam kondisi terjepit itu Fatah ikut-ikutan menekan saudaranya itu. Pasukan pemerintah yang dibentuk Hamas dianggap ilegal oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah. Perundingan di Makkah tak membawa hasil. Puncak perseteruan itu adalah pengambilalihan kekuasaan oleh Abbas dengan dukungan Barat dan Israel. Perdana Menteri Ismail Haniya (Hamas) digulingkan dan parlemen Palestina yang mayoritas Hamas disingkirkan. Perang pun tak terelakkan. Palestina terbagi dua. Darah kaum Muslim pun tertumpah. Hamas menguasai Gaza dan Fatah di Tepi Barat.

Di luar kawasan itu, partai-partai politik yang berafiliasi ke pemilih Muslim saling bersaing. Alih-alih memperjuangkan tegaknya kehidupan Islam, para aktivisnya justru hanya duduk di kursi parlemen untuk kepentingannya sendiri, paling banter untuk kepentingan partainya. Suara-suara perjuangan Islam nyaris tak terdengar. Sekali-sekali suara itu muncul kalau menyinggung kepentingan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, serangan Barat terus menusuk ke jantung pertahanan kaum Muslim. Barat melemparkan jargon-jargon dan stigmatisasi yang menjadikan umat terfragmentasi. Barat menyebut moderat bagi kalangan Islam yang mau dekat dengannya. Sebaliknya, mereka menganggap fundamentalis, teroris dan radikal bagi kalangan Muslim yang dengan gigih memperjuangkan tegaknya Islam. Untuk itu, Barat pun tak segan-segan mengeluarkan dana guna mendukung salah satu pihak, khususnya yang moderat, agar bisa menjadi corong sekaligus penghambat perjuangan kalangan yang dianggap fundamentalis. Perpecahan tak terelakkan, kendati dalam tataran yang wacana.

Kaum Muslim sangat disibukkan dengan permasalahan di nation-state masing-masing. Boro-boro ikut memikirkan nasib saudaranya yang berada di negeri lain, permasalahan dalam negeri tak pernah terurai. Tidak aneh jika akhirnya nasib kaum Muslim di Irak, Libanon, Afganistan dan Palestina yang sedang terjajah terabaikan. Sebagian kaum Muslim bahkan ada yang menganggap itu merupakan masalah dalam negeri negara yang bersangkutan. Mereka tak mau peduli.

Geliat Persatuan

Di balik situasi yang carut-marut tersebut, masih ada secercah cahaya harapan akan munculnya persatuan. Kesamaan dan kesatuan akidah tak pernah bisa dipisahkan. Pancaran sinar akidah masih cukup melekat di sebagian besar diri umat. Perasaan Islam masih terhunjam. Ini sebuah modal berharga yang kini mulai membara.

Tanpa ada yang mengomando, hampir seluruh kaum Muslim di dunia bersuara, menentang penghinaan terhadap diri Rasulullah Muhammad saw. yang dilakukan oleh media Denmark, Jyllands Posten. Dalam beberapa minggu unjuk rasa terjadi di mana-mana, baik di Barat maupun di Timur. Perbedaan warna kulit, mazhab, bangsa atau organisasi tidak lagi menghalangi. Mereka satu suara, satu tekad, menentang musuh bersama: Barat dan peradabannya.

Hal serupa dilakukan oleh kaum Muslim di seluruh dunia ketika Amerika Serikat dan sekutunya dengan pongahnya menyerang Afganistan dan Irak. Kebencian luar biasa muncul terhadap negara agresor tersebut. Kedatangan George W Bush memicu aksi protes di negara-negara yang dikunjunginya. Umat Islam telah menjadikan Amerika sebagai musuh bersama. Muncul kesadaran, mengalahkan Amerika bukan lagi sebuah mitos, apalagi jika kaum Muslim bersatu. Perang di Afganistan dan Irak membuktikannya.

Serangan Israel terhadap Libanon dan Palestina melahirkan kesadaran baru akan perlunya implementasi ukhuwah islamiyah dalam wujud nyata. Para penguasa Arab, tetangga Palestina dan Libanon, tak tergerak sedikitpun membantu saudaranya yang teraniaya. Justru yang berteriak lantang adalah umat Islam hampir di seluruh dunia. Mereka menyadari, tak bisa lagi mengandalkan penguasa mereka dan mengandalkan nation state-nya untuk menghancurkan Israel. Kekuatan ada di umat. Itu terbukti dalam Perang Libanon; umat Islam—dengan jumlah tentara lebih sedikit dan senjata apa adanya—mampu mengalahkan tentara terbaik Israel kendati tanpa bantuan tentara pemerintah setempat.

Berbagai peristiwa yang menimpa kaum Muslim mengakibatkan polarisasi kekuatan umat di negeri-negeri Islam. Polarisasi itu mengerucut menjadi minimal dua kubu utama. Kubu pro Islam yang direpresentasikan oleh umat Islam pejuang syariah dan ada kubu pro penguasa yang menjadi kepanjangan tangan para penjajah. Desakan untuk kembali pada syariah Islam makin hari kian menggema. Sebaliknya, pemerintah terus berupaya menahan laju gerakan ini dengan berbagai cara, seperti dengan memojokkan para pejuang Islam dengan menggunakan isu terorisme. Namun, semangat kaum Muslim untuk kembali ke pangkuan Islam tak bisa dibendung. Semakin ditekan, justru muncul kesadaran baru untuk bangkit.

Bersamaan dengan itu, tuntutan penegakan syariah dan Khilafah tak henti-hentinya bergema di seluruh dunia. Gaungnya semakin hari kian nyaring. Berbagai aksi unjuk rasa untuk menuntut kembalinya Islam merebak di mana-mana. Umat tak malu-malu dan takut lagi menyuarakan Islam meski menghadapi berbagai ancaman. Di Palestina, Uzbekistan, Kirgistan, Turki, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Sudan dan Irak ribuan orang berkumpul untuk menyuarakan kembali keharusan menegakkan kembali Daulah Islam dalam rangka menerapkan Islam secara hakiki. Tak hanya di negeri-negeri berpenduduk Muslim, tuntutan itu pun muncul di negeri kafir sekalipun. Lihat saja aksi umat Islam di Inggris, Australia, dan Denmark. Dukungan terhadap gerakan itu tumbuh subur. Stigmatisasi negatif oleh Barat terhadap gerakan ini tak menyurutkan langkah para pengembannya. Begitu giat gerakan ini, tak aneh jika NIC (National Intelligence Council) Amerika dalam Mapping The Global Future memprediksikan akan hadir Kekhilafahan baru sebagai salah satu kekuatan dunia pada 2020 nanti. Dalam berbagai kesempatan, para pemimpin Barat—Presiden George W Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair—memperingatkan akan hadirnya imperium Islam.

Merebaknya semangat persatuan Islam secara global ini tak lepas dari pengaruh Hizbut Tahrir (HT). Partai politik ini terus berjuang menegakkan Khilafah dalam rangka melangsungkan kembali kehidupan Islam kendati penentangan datang silih berganti. Hizbut Tahrir terus bergerak dari negeri-negeri Islam dan negeri kufur dengan membawa visi dan misi yang sama. Di berbagai wilayah—lebih dari 40 negara—partai yang lahir di Palestina ini berhasil merangkul kekuatan umat tanpa memandang perbedaan mazhab, aliran, golongan, suku, bangsa, warna kulit, bahasa dan lainnya. HT menanamkan berbagai pemikiran Islam yang terbebas dari pemikiran kufur (baca: Kapitalisme-sekularisme) ke tengah-tengah umat. Hizbut Tahrir berhasil menyadarkan umat bahwa mereka berada dalam keterpurukan karena tidak menerapkan syariah Islam. Sebagai solusinya, HT mengajak umat untuk kembali pada syariah Islam dengan jalan menegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyah yang mengikuti jalan kenabian. Tujuan semua itu adalah melangsungkan kehidupan Islam secara kâffah.

Semangat nasionalisme yang dulu cukup kental, kini makin hari kian terkikis. Umat telah melihat sendiri keterpecahan mereka dalam berbagai bangsa justru menjerumuskan. Kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan hidup yang dijanjikan oleh para penguasa hanya isapan jempol belaka. Umat merasakan bahwa Kapitalisme-sekular telah merampok seluruh kekayaan, harga diri dan kehidupan mereka.

Lambat-laun, dengan izin Allah, pemikiran-pemikiran Kapitalisme-sekular berganti menjadi pemikiran Islam. Kesadaran untuk kembali pada Islam berkembang pesat. Persatuan telah menjadi jargon harian. Berbagai rintangan menuju persatuan justru melahirkan tekad persatuan yang kian berkobar. Persatuan sudah di depan mata, tinggal menunggu waktu mewujudkannya. Insya Allah. [Mujiyanto]

Menimbang Rekonsiliasi, Menggugat Perubahan Nama

2007-08-14T06:21:00.000-07:00

Oleh :BAHRUL HAQ AL-AMIN

Problem pertama yang akan langsung kita dapati dari organisasi HMI (selanjutnya baca: MPO) kita, adalah problem identitas. Krisis identitas menjadi momok besar yang menghalangi organisasi ini, sejak kelahirannya. Hingga kini, usaha apapun untuk menegaskan identitas organisasi terasa sia-sia. Indikator yang paling menonjol adalah masalah nama organisasi yang hingga kini masih bernama "entah". Hal ini sangat konkrit dan mendasar. Problem ini diawali dengan kenaifan pendahulu MPO yang tak berani mendeklarasikan diri sebagai bukan HMI.

Tindakan sembrono ini kemudian berusaha dicari landasan apologetiknya dari segala sudut pandang; filosofis, politis, historis, organisatoris dan sebagainya. Hingga sampailah doktrin naif ini di-amin-i oleh para kader MPO di segala penjuru. Alih-alih mengakui sebagai bukan HMI, MPO malah dengan lantang berani berkata bahwa dirinya-lah HMI sebenarnya. Argumentasinya sangat banyak. Tapi, tetap saja sampai sekarang pun non-sens. Sekarang ini, menjelang kongres MPO ke-26, untuk kesekian kalinya, MPO diahadapkan pada problem identitas organisasi. Sampai kapan efektivitas perjuangan organisasi akan tergadaikan hanya karena dipusingkan dengan masalah identitas.

Untuk mencari solusi atas krisis identitas ini, maka MPO harus berani menegaskan dan membacakan siapa dirinya sebenarnya. Akan tetapi, sebelum itu, kita harus melihat beberapa fakta yang dapat melandasi analisis kita. Pertama, MPO telah survive - paling tidak hingga saat ini - dalam kancah civil society di Indonesia. Survival MPO disebabkan proses kaderisasi yang tetap berlanjut. Namun, di lapangan, terdapat fakta menyedihkan. Mahasiswa calon anggota MPO ternyata tidak membayangkan bahwa ia akan memasuki dan menjadi anggota organisasi MPO, sebaliknya mereka berpikir bahwa mereka akan masuk HMI. Nah, ini terjadi terus-menerus hingga saat ini. Kader MPO yang sudah masuk organisasi ini tentu saja dengan terpaksa menerima organisasi ini dengan pertimbangan pertemanan, asmara, kuliah, bisnis dan sebagainya. Namun tetap kita tidak bisa menapikkan bahwa mereka sebenarnya sejak awal berharap masuk HMI, bukannya MPO. Sederhananya, kita - kalau tidak mau dikatakan langsung - secara tidak langsung telah mengelabui dan menjerumuskan mereka.

Kedua, MPO telah berhasil membangun segmen masyarakat tersendiri. Sebagai hasil dari perkaderan MPO, maka alumni MPO di berbagai daerah akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana cita MPO. Tentu saja, hal ini memberikan efek positif bagi keragaman masyarakat yang menopang demokrasi. Sayangnya, sebagian besar alumni tidak menyadari potensi peran mereka yang seperti ini.

Ketiga, MPO telah memiliki pengaruh di pentas politik nasional. Beberapa kasus secara jelas menampilkan MPO sebagai bagian civil society yang mampu mempengaruhi beberapa kebijakan publik dan mengkritisinya. Namun, strategi seperti ini tetap saja gagal menegaskan identitas organisasi, sebab masih tumpang tindih dengan HMI.

Keempat, MPO bukanlah HMI. Dilihat dari sisi manapun, MPO bukanlah HMI. Secara legal formal, jelas MPO – yang mengaku adalah HMI yang sebenarnya – tidak bisa memakai nama HMI, apalagi mengklaim MPO-lah sebenar-benarnya HMI. Klaim lama bahwa MPO-lah sebenar-benarnya HMI juga tidak mendapatkan dukungan kuat dari alumni generasi awal MPO; seperti Egi Sudjana dan M.S. Ka'ban. Mereka malah rajin menggulirkan isu rekonsiliasi.

Dari sisi historis-filosofis, MPO juga telah mengalami pergeseran pemikiran dari Islam Indonesia, menjadi Islam trans-nasional. Hal ini terlihat dari isi Khittah Perjuangan yang lebih luas cakupannya daripada Nilai Dasar Perjuangan.

Tentang penolakan asas tunggal, MPO jelas menjadi minoritas mengingat sebagian besar Ormas lainnya justru sepakat untuk menerima. Sikap mainstream ini menjadi legitimasi kuat untuk HMI, dan sebaliknya menggugurkan argumentasi MPO bahwa dirinyalah penerus sejati HMI.

Kelima, MPO adalah organisasi ilegal tanpa nama. Legalitas menjadi sangat penting untuk organisasi manapun yang masih akrab dengan patrimonialisme dan patronase. MPO adalah organisasi yang sangat patrimonialis sekaligus memelihara budaya patronase. Namun, dalam usaha legalisasi dirinya, MPO selalu tersandung dengan fanatismenya bahwa merekalah HMI sebenarnya.

Dengan demikian, jelas MPO tidak bisa melegalkan dirinya dengan tetap bersikukuh ingin menggunakan nama HMI. Lebih ironis lagi, MPO enggan juga untuk melegalkan eksistensi dirinya dengan menggunakan nama lain; HMI MPO misalnya. Alhasil, secara legal, organisasi ini tidak bernama dan tanpa nama jelas. Keberadaannya dirasakan namun tanpa identitas legal.

Keenam, internal MPO sangatlah lemah. Hingga kini, MPO tidak memiliki strategi ekspansi yang jelas. Harusnya ekspansi MPO dilakukan secara teratur dan bertahap. Tahapan ekspansi seharusnya dapat dimulai dari pusat menyebar ke daerah-daerah. sekarang ini, kenyataan menunjukkan fakta-fakta ironis; misalkan Jakarta tidak memiliki cabang di setiap Kotamadya, Jawa Barat bahkan 80% tidak mampu diduduki oleh MPO. Praktis hanya Bekasi, Depok dan Bogor saja, itupun karena mereka masuk wilayah Jabodetabek. Sisanya bersih. Bandung dan Cirebon hanya kabar angin saja di sana ada MPO.

Kelemahan lainnya adalah MPO tidak memiliki strategi pengadaan harta kekayaan organisasi. Kelemahan ini merupakan salah satu akibat dari ketidak-ilegalan MPO. Hampir dalam setiap acara yang diadakan oleh MPO, sisi finansial selalu menjadi kelemahan utama. Tak heran bila kelemahan berikutnya dialami secara turun-temurun. MPO tidak berhasil melakukan rekruitmen yang massif dan efektif. Sistem perkaderan MPO pun mengalami paradoks di mana-mana. Misalnya, seorang kader tidak bisa dimanfaatkan sumber daya intelektualnya sebagai pengisi materi LK bila ia tidak pernah mengikuti Senior Course (SC), yang mana output SC itu sendiri masih dipertanyakan. Di beberapa daerah sistem SC hanya bertujuan untuk mengadakan tenaga pengisi materi LK tanpa memperhatikan kualitasnya.

Dari fakta-fakta yang terurai di atas, kita bisa melihat bahwa MPO masih memiliki segudang problem kompleks, mseki memang ia tetap memiliki potensi tersendiri. Potensi paling nyata ialah bahwa MPO masih survive hingga kini, betapa pun lemah, ilegal, sempit, inefektif, unidentified, dan lain sebagainya. Di sisi lain, HMI sekarang ini telah kembali menerapkan Islam sebagai asas organisasi. Tidak berbeda dari MPO. Ini menjadi potensi tersendiri untuk
menetapkan masa depan eksistensi MPO.

Dari fakta-fakta di atas juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejak lama spirit yang dimiliki oleh kader MPO ialah keinginan untuk menegaskan bahwa MPO ialah HMI. Sulit melihat kemungkinan preferensi lain seperti menegaskan bahwa MPO bukanlah HMI. Bahkan preferensi seperti ini nyaris tidak pernah diterima.

Dengan panasnya isu saat ini di mana MPO menghadapi detik-detik Kongres ke-26-nya, maka preferensi antara rekonsiliasi, berganti nama atau tetap seperti ini, menjadi isu yang kembali mencuat. Kita dapat menganalisa pilihan mana yang paling bisa menyelamatkan eksistensi MPO, terutama dengan berdasarkan pada fakta-fakta tadi.

Pilihan pertama, tetap bertahan dengan bentuk seperti ini. Pilihan ini sama saja dengan menahan nafas lebih lama lagi. MPO tidak seharusnya mengalami berbagai penderitaan lebih lama lagi, seperti yang selama ini dialami. Dengan sisi internal yang sangat lemah, maka MPO akan sulit bertahan di masa mendatang. Ongkos untuk survivei akan sangat mahal dibandingkan sebelumnya. Pilihan ini adalah pilihan sulit.

Pilihan kedua, berganti nama. Misalnya menjadi HMI MPO, seperti yang sekarang ini banyak didengungkan. Pilihan ini sama dengan bunuh diri atau memotong-motong tubuh sendiri. Efek paling pertama yang akan terjadi bila pilihan ini diambil adalah disintegrasi organisasi. Selain internal organisasi yang terpecah – dalam hal ini cabang-cabang – para alumni juga akan terbagi. Sederhananya, pilihan untuk berubah nama, sama artinya dengan mengulang kesalahan masa lalu. Hanya saja, kali ini efeknya jauh lebih berat daripada sebelumnya. MPO ini organisasinya sudah kecil, bila terjadi perpecahan, akan sekecil apa lagi jadinya?

Pilihan ketiga, rekonsiliasi dengan HMI. Pilihan ini adalah pilihan hati nurani yang sejak dulu ditimbun oleh egoisme berlebihan dari MPO. Fanatisme sempit pada penilaian pihak sendirilah yang menyebabkan MPO tidak pernah berani untuk mengikuti hati nuraninya sendiri. Padahal, bila argumentasi untuk mempertahankan MPO adalah "perbedaan itu indah", maka dalam baju HMI pun – dengan mekanisme organisasi yang ada – perbedaan-perbedaan akan tetap terjaga. Pilihan untuk rekonsiliasi adalah pilihan hati nurani kader.

Mitos bahwa MPO adalah HMI sebenarnya tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini, HMI adalah HMI, sedangkan MPO adalah organisasi lain. Bila MPO memang masih berniat meneriakan bahwa merekalah HMI sebenarnya, maka pilihan rekonsiliasi adalah pilihan rasional yang tidak menipu diri sendiri.

Kesimpulan saya, problem krisis identitas MPO dapat terselesaikan dengan pilihan rekonsiliasi dengan HMI. Namun, dalam mengambil pilihan ini, satu hal yang haru diperhatikan adalah pilihan tersebut harus berdasarkan aspirasi massif dan merata dari seluruh kader MPO.

(Bahrul Haq Al-Amin, Ketua Panita OC Kongres-26 HMI)

HMI Berubah Nama?

2007-08-14T05:41:00.000-07:00

Oleh :TRISNO

Menjelang Kongres ke XXVI, selain isyu suksesi kepemimpinan di tubuh HMI, wacana perubahan nama juga mencuat. Beberapa kader HMI secara terang-terangan meminta agar Kongres ke XXVI mendatang dijadikan momentum untuk melakukan perubahan nama HMI dengan menambahkan kata MPO di konstitusi.

Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI Antomy Kautsary di pertemuan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Badko Inbagteng di Purwokerto (28-29/4) menyatakan, perubahan nama harus dilakukan dalam konstitusi untuk menunjukan HMI MPO sebagai organisasi yang legal. “Selama ini pemerintah hanya mengakui HMI DIPO sebagai organisasi resmi yang mengatasnamakan HMI. Sementara kita, dianggap tidak legal,” tuturnya.

Bagi Tomy, perubahan nama menjadi keharusan di tengah situasi sosial politik yang lebih mencair dibanding ketika masa-masa Orde Baru. “Dari dulu kita bangga dengan menyebut MPO. Tidak hanya sebagai pembeda dengan DIPO, tapi juga mengikat solidaritas internal untuk melakukan perjuangan melawan Orde Baru. Sekarang, kenapa kita tidak secara tegas menuliskannya di konstitusi?,” tandasnya.

Menurut Tomy, selama ini, ketika HMI MPO tidak diakui secara resmi dalam lembaran negara juga berdampak dalam persoalan keuangan organisasi. Karena tidak diakui pemerintah secara legal, maka HMI MPO tidak bisa mendapatkan dana-dana dari pemerintah seperti organisasi kepemudaan lainnya. “Coba kalau diganti namanya, kita akan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah yang bisa membantu perjuangan kita,” yakinnya.

Ia mencontohkan, sekarang ini banyak cabang-cabang yang keropos dan membutuhkan ‘injeksi’ dari teman-teman PB secara langsung, baik di wilayah barat, tengah maupun timur. Dan, itu semua memerlukan dana yang tidak sedikit untuk bisa menjalankan fungsi itu. “Sekarang harus jujur kita akui, cabang yang kuat di HMI MPO hanyalah Jogja. Selebihnya keropos dan sakit. Dan, itu butuh penanganan serius yang membutuhkan dana tidak sedikit,” papar Tomy.

Tomy yang juga dikabarkan masuk bursa kandidat Ketua PB ini memberikan analogi dengan apa yang terjadi di partai politik. “Ketika PDI Megawati tidak diakui pemerintah secara resmi, mereka merubah nama menjadi PDI-P dan logonya dengan banteng moncong putih. Hasilnya mereka diakui pemerintah, memperoleh dana bahkan menjadi pemenang pemilu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama,” terangnya.

Bagi mantan ketua Badko Indonesia Barat ini, Kongres ke XXVI harus menjadi momentum keberanian HMI MPO untuk merubah namanya secara resmi di konstitusi. “Teman-teman PB merasakan betul masalah dana menjadi penting bagi organisasi, apalagi jumlah cabang juga semakin bertambah dan bidang garap perjuangan semakin terbuka. Untuk itu, perubahan nama harus dipikirkan,” tandas Tomy.

Sementara itu, Ketua Badko Inbagteng M Azwar Syafei menyatakan, HMI harus hati-hati dalam menyikapi wacana perubahan nama. “Pertanyaan saya, apakah faktor dana menjadi variabel utama persoalan di HMI? Saya pikir itu terlalu menyederhanakan persoalan,” tegasnya.

Azwar mencontohkan, dengan apa yang terjadi di organisasi lain ketika mereka diakui dan mendapatkan dana dari pemerintah, namun kenyataanya tidak seperti yang dibayangkan. “HMI DIPO misalnya, dari dulu mereka mendapat dana besar. Hasilnya? Kita tahu sendiri seperti apa?,” ujar Azwar sembari bertanya.

Azwar mengungkapkan, dana memang menjadi persoalan. Namun, jangan sampai itu diletakan sebagai sumber persoalan organisasi seolah-olah HMI MPO tidak bisa melakukan peran apa pun. “Saya menangkap ada kecenderungan beberapa kader yang terlalu menyederhanakan persoalan sehingga dana dianggap sebagai persoalan utama. Padahal tidak sesederhana itu,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan Ketua HMI Cabang Purwokerto, Arfianto purbolaksono. Ia menegaskan, agar wacana perubahan nama tidak disempitkan hanya karena persoalan dana. “Betul, kapan dan dimanapun dana diperlukan organisasi. Namun, jangan sampai itu diletakan tidak proporsional, sehingga persoalan financial seakan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hidup matinya organisasi,” ujar Anto.

Baginya, di Purwokerto dan beberapa cabang lain tidak ada masalah ketika mereka mengajukan proposal dana ke pemerintah daerah. “Kita tetap mencantumkan HMI tanpa embel-embel MPO di kop surat, dan ternyata tetap mendapatkan dana seperti teman-teman gerakan yang lain. Dan, saya tidak mengerti kalau di PB mengalami persoalan dan kemudian menimbulkan usulan beberapa kader untuk melakukan perubahan nama di konstitusi,” paparnya.

HMI (pakai) MPO ? Cappek Deeeh…

2007-08-14T05:39:00.000-07:00

Oleh :LUKMAN WIBOWO

“Pelahiran HMI MPO itu tidak serius”, demikian kilah seorang mantan ketum PB kepada saya dalam sebuah obrolan tiga tahun di Semarang . Kenapa begitu?. Karena para “pendiri” MPO, juga nggak bisa betul-betul amat dibuktikan konsistensi ideologisnya. Lihat saja (misalnya) Bang Eggie (yang ngaku pendiri HMI MPO) dan Bang Tamsil (ketum PB setelah Eggie Sudjana), setelah itu cepat-cepat bikin isu dan gerakan rekonsiliasi, tak seberapa lama setelah HMI ”pecah”. Lihatlah juga M.S Ka’ban yang mau-maunya dicalonkan sebagai ketua PB HMI bersama (maksudnya MPO + Dipo), pada kongres tahun 1990. Sayangnya Ka’ban (kandidat dari MPO) kalah jauh dengan Ferry Mursyidan Baldan (calon dari Dipo). Akhirnya karena kalah suara, secara politis HMI MPO menguatkan diri kembali (?).

Saya sempat merenung panjang setelah obrolan itu. Apa iya begitu?. Ah, semuanya jadi rumit andai diukur dari frame politik. Lagi pula, memangnya HMI cuma miliknya Eggie, Tamsil, dan Ka’ban doang?. Tidak khan..!.

Kata seorang alumni, Jika the founding father-nya tidak serius juga nggak konsisten, apakah dengan begitu kita harus bubarkan HMI MPO?. Sama halnya dengan tidak konsistennya Sukarno, Hatta, dkk, apakah arif jika kita bubarkan Indonesia? Tidak tho !!!. Karena Indonesia bukan cuma punyanya Sukarno dkk, namun punya seluruh rakyat yang memikul sejarah. Begitu pula HMI MPO, adalah milik semua kader-kadernya dari generasi ke generasi yang bergerak mengisi sejarah.

Menurut saya dalam perdebatan ini, kiranya minimal ada tiga perkara yang musti kita teliti lagi : perkara azas (Pancasila vs Islam), apa definisi gerakan saat itu, dan apa sebenarnya tugas MPO HMI.

Pertama, yang membedakan Dipo dan MPO adalah azasnya. Yang Dipo pakai Pancasila, yang MPO tetap berazaskan Islam. Lantas bantahannya kemudian, bukankah sekarang (sejak 1999), Dipo sudah kembali ke azas Islam !. Ya, walau sekarang azasnya sama Islam, tetapi waktu selama dua dasawarsa (1986 – Sekarang) telah mendidik Dipo dan MPO dengan tradisi dan kultur organisasi yang jauh berbeda. Disini harus disadari, perpecahan HMI bukan sebatas persoalan teknis organisatoris, namun lebih menembus ranah ideologis. Dengan kata lain, MPO – Dipo sudah melahirkan anak-anak sejarahnya masing-masing. (Kalau mau rekonsiliasi, ya Dipo harus bubar, kemudian membaiatkan diri ke khiththoh MPO, dengan demikian HMI bisa satu lagi).

Kedua, terbentuknya MPO, bukanlah (seuntuhnya) suatu gerakan fundamentalisme Islam, melainkan melebihi sebentuk radikalisasi intelektual dalam melawan wacana developmentalisme yang diusung Orde Baru. Dengan kata lain, sebenarnya yang ditentang MPO adalah kekuasaan politik kapitalisme nasional yang “bertopeng” di balik term Pancasila; MPO bukan menentang Pancasila dalam pengertian yang “luhur”. Nyatanya, nasionalisme tetap tumbuh di HMI MPO, tanpa alih-alih hendak mendirikan negara Islam.

Ketiga, tugas MPO HMI, pada dasarnya sebagai Badan Sementara untuk mengatasi kevakuman kepemimpinan HMI, hingga terbentuknya PB HMI yang baru secara definitif (lihat Berkas Putih, SK Bersama Pimpinan Cabang HMI No. 2/KPTS/DRT/A/07/1406, 15 Maret 1986). Nah, ketika PB HMI telah terbentuk di bawah komando Eggie Sudjana, dengan begitu secara otomatis MPO HMI tiada, karena tugasnya sudah selesai. Artinya MPO HMI nggak ada lagi, yang ada ya HMI (saja). Titik !

Namun persoalannya tidak sesimpel itu. Dualisme struktur HMI, yang masing-masingnya bersikukuh bahwa HMI yang asli adalah “aku”, membuat masalah jadi lebih bikin sakit kepala.

Saya setuju, MPO HMI memang telah tidak ada, tetapi HMI (pakai) MPO sampai sekarang masih eksis, dan hidup perkaderannya. Jadi pakai MPO atau HMI saja, juga nggak jadi masalah. (Meski, secara administratif—yaitu melalui AD HMI—saya cukup bersepakat nama organisasi ini harus jelas, yakni “Himpunan Mahasiswa Islam” saja, tanpa perlu embel-embel MPO).

Tapi agaknya, selama anak-anak Dipo masih suka “nakal”, selama itu pula saya akan suka menyematkan “(MPO)” setelah HMI.

Saya adalah kader HMI (MPO)...!!!

Kita HMI, bukan MPO!

2007-08-14T03:01:00.000-07:00

Oleh : ABDUL RASYID

Temu Regional HMI Se-Indonesia Bagian Utara berakhir pagi ini, kelelahan yang mendera setelah dua hari bergelut dengan perdebatan seputar isu-isu hangat yang mengemuka menjelang kongres ke-26 HMI di Jakarta ini terhapus oleh senyum kepuasan ketika Ketua Umum Badko HMI Inbagtar, Itho Murtadha menutup acara ini dengan resmi, kamis pagi hari 09 Agustus 2007 .
Salah satu isu hangat yang cukup menyita perbincangan peserta Temu Regional ini adalah isu perubahan nama HMI. Kubu yang mendorong perubahan nama HMI menjadi HMI MPO mengklaim bahwa pilihan ini menunjukan keberanian HMI untu mempertegas eksistensinya, “Sudah saatnya kita berani mengakomodasi nama MPO dalam konstitusi setelah sekian lama kita sandang secara sosiologis.” Ujar Zaid Ali, Steering Committee Temu Regional.
Bagi Zaid, MPO tidak lagi hanya difahami sebatas nama belaka, “MPO adalah ideologi, ruh dan spirit untuk membangun HMI yang kritis, progresif dan peka terhadap pembaharuan”. Menurutnya, kalau ini tidak dilekatkan dibelakang HMI maka sepertinya ada ambiguitas identitas di tubuh organisasi. “Disatu sisi kita bangga sebagai MPO, tapi disisi lain kita malu-malu memasang MPO di konstitusi, ada apa ini?” lanjut Zaid.

Argumen Zaid dibantah keras oleh Hariman Podungge, Korwil Inbagtar Kornas KP HMI ini mengatakan, “Kita adalah pewaris sah HMI 1947, MPO hanyalah salah satu fase sejarah dalam dialektika ke-HMI-an kita, jadi nama kita adalah HMI!” tegasnya. Bagi Hariman, penambahan nama MPO akan menjadi bukti kekalahan dalam perebutan nama HMI, “apakah kita harus menyerah dan menyerahkan klaim atas nama HMI kepada yang lain? Itu artinya kita telah kalah.” Singgungnya.
Sementara itu, Iskandar Matiti merasa bahwa perdebatan tentang nama HMI atau HMI MPO tidaklah signifikan. Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo ini mengemukakan, “dalam konteks Gorontalo, kita sudah dikenal sebagai HMI, jadi kalau menambahkan embel-embel MPO hanya akan menimbulkan pertanyaan lagi dikalangan eksternal HMI”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Nurseha, Ketua Bidang Aparat HMI Cabang Tolitoli ini mengungkapkan bahwa penambahan nama MPO tidak dibutuhkan, “di Tolitoli, tanpa penambahan MPO pun, kita sudah dikenal sebagai HMI yang mempertahankan Islam pada tahun 1986, jadi tidak perlu repot dengan penambahan nama ini”. Dalam konteks Tolitoli, pihak eksternal HMI sudah mengetahuai adanya dua struktur HMI sejak perpecahan tahun 1986.

Namun bagi Mahful Haruna, justru dengan penambahan MPO dibelakang nama HMI akan mempertegas identitas kita secara sosiologis, “apakah kita mampu benar-benar merebut klaim nama HMI itu?” sentilnya. “Sampai saat ini kita memang tidak pernah memasang nama MPO tapi apakah kita dikenali sebagai HMI saja? Tidak kan? Pihak eksternal mengenal kita sebagai MPO, ini realitasnya”. Sambung Mahful.
Kekhawatiran ini ditanggapi oleh Aswin Saikim, dengan penuh ketegasan, Ketua Umum HMI Cabang Palu ini mengungkapkan bahwa HMI tidak membutuhkan MPO, “di Palu ini, kalau orang menyebut HMI, maka yang dimaksud pasti kita, jadi memang tidak dibutuhkan penambahan MPO.” Bahkan menurutnya, ini sekedar persoalan strategi pencitraan organisasi. “Sudah saatnya klaim HMI kita rebut!” yang disambut dengan takbir dari beberapa peserta.

Usulan untuk merebut klaim HMI diamini oleh Hariman, “kita harus fight menegaskan eksistensi ke-HMI-an kita, kita harus bermental pemenang. Kalau tahun 86 orang mengenal HMI vs HMI MPO, sekarang HMI Dipo vs HMI MPO, maka kedepan kita pasti bisa membalik keadaan, masyarakat akan mengenal HMI vs HMI Dipo.” Kembali takbir mengiringi ungkapan Hariman. “Penting juga untuk dicatat,” menurut Hariman, “ber-MPO hanyalah salah satu fase sejarah keber-HMI-an kita sejak 1947, jadi tidak perlu MPO itu menjadi beban sejarah yang menghantui”.
Dalam kesempatan ini, Itho Murthada mengingatkan agar kita harus siap menerima konsekuensi apabila kita bertahan untuk memakai nama HMI. “Akan ada kelompok alumni yang merasa terganggu dengan penghilangan identitas MPO secara tegas dari HMI, terutama alumni yang berperan pada pembentukan MPO, belum lagi kemungkinan dilakukannya gugatan hukum oleh HMI (Dipo)”. Demikian ulas Ketua Badko HMI Inbagtar ini.
“Menghadapi kemungkinan tuntutan hukum dari HMI Dipo menjadi masalah yang patut dipertimbangkan”, Abdullah sang pimpinan sidang kembali mengingatkan peserta akan konsekuensi yang dihadapi. Namun bagi Aswin itu bukan masalah, “kita juga sudah harus mempersiapkan diri untuk itu, kalau perlu kita membuat tim untuk mengumpulkan bukti-bukti historis bahwa kitalah HMI yang sah”, tegasnya.

Setelah mendapatkan gugatan keras dari peserta, sikap Zaid Ali yang sebelumnya begitu getol mendorong penambahan MPO kemudian mengendor, “baiklah, kalau teman-teman memang menghendaki penegasan nama HMI saja bagi organisasi ini, saya harapkan teman-teman berani untuk tidak lagi memasang embel-embel MPO setelah HMI ini sebentuk konsistensi sikap.” Ini dipertegas oleh Aswin, “ya, kita harus berani dikenal sebagai HMI dan bukan MPO. Kita kan masuk organisasi HMI bukan MPO!”

Satukan HMI!

2007-08-14T02:45:00.000-07:00

Yang perlu diperhatikan sekarang aadalah bahwa kita jangan mau seperti halnya para partai dan juga organ lain yang dengan mudah bisa terpecah-belah. Kita harus menjadi jamaah Islam yang kuat dimana jangan sampai campur tangan pemerintah menjadikan kita berpecah belah.

Jika HMI menjadi dua maka yang akan bertepuk tangan adalah orang kafir dan pemerintah RI yang memang sejak awal menginginkan para gerakan mahasiswa melemah dan mandul.

Lihatlah umat Islam Indonesia yang bertakwa, mendukung perjuangan Islam dan terjepit karena dikejar-kejar pemerintah yang pro Amerika!
Mereka begitu menginginkan persatuan dan kebangkitan, sementara kita sini masih mengedepankan konflik pribadi dan menolak persatuan. Dimanakah akal sehat dan jiwa perjuangan Islammu?

Meski HMI (Dipo) kadang bermasalah, maka mereka adalah lahan dakwah kita. Mereka adalah saudara kita yang kurang begitu faham Islam dan kita adalah saudaranya yang harus mengingatkannya. Ingat itu, kita adalah saudara.

Ingat saudara, kedepankanlah persatuan Islam. Kita perlu sebuah organ mahasiswa yang mampu menjadi oposan utama pemerintah RI dan membawa organ ini menju perubahan. Dan itu salah satunya adalah HMI!

HMI (MPO) sudah tidak diakui oleh pendirinya sendiri! HMI (MPO) selamanya tidak akan menjadi organ berpengaruh di Indonesia. HMI (MPO) perlahan akan musnah dan tidak jauh dibanding GMNI, PDIP, PPP, PBR, dan lain sebagainya yang suka mengejar-kejar jabatan atau kekuasaan dan pada akhirnya lebih memilih memecah umatnya gara-gara regulasi organ, dan konflik politik daripada menyelesaikannya dalam forum personal.

Demi Allah Swt, ingatlah Islam dan umatnya!

Bukankah Nabi SAW pernah bersabda:
“Jika muncul khalifah yang kedua maka bunuhlah”
Ini adalah wujud perhatian yang sangat dari Nabi Saw agar umatnya tidak terbelah. Kok malah kita disini senang sekali mengedepankan rutinitas atau formalitas birokrasi sementara esensi atau apapun yang menjadikan umat bersatu kta lepaskan?!

Satukan HMI dan jadikan organ ini berpengaruh di Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup HMI! Hidup Hidup! Hidup persatuan Islam sedunia! Allahu akbar!

Malang, 14 Agustus 2007
Ketua HMI (MPO) Komisariat UM,

Bob Syahrial Ghozali

Geliat Kongres ke-26 HMI; dari Makassar untuk Jakarta

2007-08-14T00:41:00.000-07:00

Oleh :ASRANUDDIN PATOPPOI
Di abad digital ini HMI masih menunjukkan eksistensi sabagai organisasi yang cukup disegani merupakan sebuah kesyukuran terhadap kita, namun HMI tetap masih menyisakan berbagai persoalan-persolan yang harus dijawab, sehingga himpunan ini tidak sekedar sebuah organisasi paguyuban dan harus mengambil peran-peran strategis untuk bangsa dan ummat.

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke 26 di Jakarta Selatan merupakan acara terakbar himpunan tercinta untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut tentang HMI dan masalah eksternal HMI. Beberapa agenda-agenda penting untuk dibicarakan antara lain tentang penegasan identitas HMI, quo vadis perjuangan hmi, serta peran-peran politk HMI. Beberapa masalah-masalah menyangkut internal maupun eksternal HMI harus dibicarakan kemudian mengambil jalan keluar “sakti” untuk mengatasi problematika tersebut. Terkhusus masalah eksternal HMI tentang masalah keindonesiaan dan keummatan harus menjadi agenda yang sangat urgen untuk dicarikan jalan keluarnya.

Kondisi bangsa pasca reformasi 1998 yang kurang memberi angin segar bagi tegaknya supremasi politik, supremasi hukum, keadilan ekonomi dan pendidikan, kesehatan, dll. Harapan tercapainya demokrasi sejati di Indonesia menjadi kabur akibat cengkraman negeri ini dari kapitalisme-neoliberal dan perilaku korup dari institusi negara/pemerintahan, serta kebudayaan masyarakat yang semakin mendekati masyarakat banal.

Hari Minggu (11/08) lalu, kami dari Tanah Makassar menemui kader dan alumni yang mempunyai dedikasi dan concern terhadap HMI yang masih tinggi memberi pandangan-pandangan tentang HMI, berikut ini petikan-petikan pandangan yang kami lakukan kepada saudara Alt Makmuralto (AM), Ketua Umum HMI Cabang Makassar periode 2004-2005 dan Wasekjen PB HMI tahun 2006.
Realitas kongres 26 di Jakarta
Bagaimana penilaian saudara tentang kongres HMI ke-26 ini?
AM : Masyarakat HMI-MPO harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam konteks bagaimana HMI-MPO berjuang di setiap zamannya, menangkap semangat zamannya (zeitgeist). Kita harus berani mengkritik diri kita sendiri, dan tentu saja membuka diri terhadap kritik-kritik dari luar. Cabang-Cabang jangan hanya mengkritik kinerja PB saja, tetapi juga harus berani mengkritik kinerjanya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Peserta Kongres harus lebih focus kepada agenda-agenda dan evaluasi kinerja. Tidak usah terlalu meributkan soal siapa Ketua Umum PB. Siapkan saja dulu sistemnya baik-baik, baru setelah itu cari figure yang tepat untuk menjalankannya. Jangan justru terbalik.

Agenda apa yang penting untuk rumuskan oleh HMI ?AM : HMI sebelum perpecahannya mewakili dua tema perjuangan, yaitu politik dan intektualisme. Pasca generasi Cak Nur, gerakan intelektual di HMI semakin meredup, dan perlahan-lahan yang menonjol adalah gerakan politiknya. Sejak polarisasi, gerakan intelektual di HMI-Dipo nyaris tidak jalan, sementara di HMI-MPO sejauh ini belum ada format gerakan yang tegas, apakah intelektualisme atau politik. Sebetulnya, hal yang perlu diwarisi oleh HMI-MPO adalah gerakan intelektual itu. Ini lebih aman, berwibawa, dan akan sangat membekas dalam jangka panjang.

Bagaimana dengan isu perubahan nama HMI?
AM : Bagi saya, kita harus mempertegas indentitas dengan mencantumkan nama MPO di belakang HMI. Kadang-kadang ketidakjelasn indentitas HMI-MPO itu membuat bingung pihak luar, dan di sisi lain, orang dalam MPO sendiri sering memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk kepentingan pragmatisnya. Dalam beberapa hal gerakan HMI-MPO banyak dirugikan dalam ketidakjelasan ini. Gerakan-gerakan kita kadang-kadang diklaim oleh HMI-Dipo. Kalau HMI-Dipo berbuat kurang ajar, kita malah juga dapat busuknya. Namun, saya cenderung tidak setuju kalau perubahan nama itu lebih berorientasi pada aspek financial dan pengakuan pemerintah. Itu terlalu dangkal. Tidak jadi soal jika pemerintah (hukum) menyebut kita illegal, ketika kita menegaskan identitas kita sebagai “HMI-MPO” dalam konstitusi kita. Selama ini kan kita memang sudah illegal. Tapi itu yang membuat kita radikal, dan kita bangga dengan itu. Yang harus kita perlihatkan adalah karya, baik itu karya pemikiran, gagasan, maupun karya-karya kerakyatan. Sejauh mana HMI-MPO memiliki karya untuk membangun peradaban Indonesia, dan peradaban Islam secara lebih luas. Itu yang penting! Tapi untuk kongres 26 ini saya rasa kita tidak perlu dulu untuk mengganti nama. Ini persoalan besar dan vital. Jangan ada kesan terburu-buru. Peserta kongers sebaiknya merekomendasikan saja kepada PB yang baru nanti untuk membicarakannya di forum yang khusus.

Apa pendapat anda soal rekonsiliasi HMI?
AM: Ah, itu sih sudah basi. Hanya menghabis-habiskan energi saja. Capek deh! Orang-orang tertentu bahkan sering menjadikannya sebagai jualan (baik di Dipo maupun di MPO, baik kader aktif maupun alumni), untuk kepentingan pribadinya. Makanya menurut saya, kita tutup saja perbincangan soal rekonsiliasi itu. Kita tidak perlu lagi rekonsiliasi. HMI Dipo adalah suatu fakta, dan begitu pun HMI-MPO adalah suatu fakta pula. Biarkan keduanya hidup berdampingan saja, bersama dengan organisasi ekstra yang lain. Kita tidak perlu menggugat keberadaan HMI-Dipo, atau menyerahkan kepada hukum untuk menentukan siapa yang sah. Nah, kalau HMI-Dipo justru yang menggugat kita, dan putusan pengadilan menyebut kita illegal, terlarang, yaa…biarkan saja! Selama ini kan kita memang organisasi underground, tidak dilegalkan oleh pemerintah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyahuti perintah al-Quran, “berlomba-lomba mengerjakan kebaikan”, dan membuktikan kalau kita bisa berprestasi dan menyumbangkan karya terbaik untuk kemanusiaan. Gitu aja kok repot! (please deh ahh, kata Gus Pur).

Bagaimana criteria calon ketua umum PB HMI kedepan?
AM : Imam kita di PB HMI kedepan haruslah bisa menghidupkan kembali tradisi intelektual di HMI. Itulah harta kekayaan kita satu-satunya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Selain itu, ia juga harus mampu menjaga independensi politik HMI, memiliki fokus agenda pada perkaderan, dan peduli pada persoalan rakyat kecil. Pemimpin HMI-MPO tidak boleh menempatkan ataupun mencitrakan dirinya secara elitis. Kayak pejabat pemerintah saja! Kampungan, itu kampungan menurut saya. Kalau masih di organisasi kemahasiswaan saja sudah tampak elitis, bergaya pejabat, bagaimana jadinya kalau dia nanti menjadi pejabat betulan?
Menurut anda siapa yang layak diantara calon-calon yang ada?
AM : Ah, itu sih urusan cabang-cabang, bagaimana mereka menilai calon!! (sambil tersungging).

Quo vadis HMI

Menurut anda seperti apa HMI kedepan?
AM : Kalau kita memfokuskan diri pada agenda politik praktis, maka akan muncul resistensi dari arus bawah. Selain itu, HMI akan berada pada ruang yang sangat sensitif dan mengundang resiko besar. Untuk itu, sekali lagi, gerakan HMI-MPO harus lebih berorientasi pada gerakan intelektualisme. Bukan berarti bahwa kalau begitu HMI tidak melek politik. Itu keliru. Tapi mebincang dan menyikapi peroalan politik dalam konteks yang lebih berperspektif intlektual. Itu sangat sejalan dengan cita-cita besar HMI-MPO mengenai gerakan berperadaban, gerakan tamadduni itu. Selama ini kan gerakan kita lebih bersifat reaksioner. Kalau Yahya Zaini selingkuh, kita lalu sibuk buat pernyataan sikap. Reaksioner kan? HMI seharusnya lebih pandai membaca situasi. Mana yang substansi dan mana yang artifisial belaka. Gerakan HMI haruslah berupa gerakan perekayasaan (engineering).

Peran-peran apa yang harus dijalankan? Internal? Eksternal
AM : Internal, yaa berorientasi pada pengembangan kapasitas kader dan penguatan HMI di kampus-kampus. Gagasan-gagasan HMI haruslah dikabarkan keluar. Jangan hanya sibuk menulis opini atau rebut-ribut di media sendiri. Bagi saya, setiap kader HMI-MPO harus diformat menjadi petarung-petarung yang tak kenal menyerah. Sementara untuk keluar, HMI-MPO harus berorientasi pada agenda-agenda kerakyatan menyangkut nasib kaum kecil. Kemudian mendorong penciptaan iklim baru politik yang lebih berakar pada pendidikan politik yang mencerahkan di kalangan massa rakyat. Ketika rakyat sudah tercerahkan secara politik, maka bangunan civil society tentu akan kuat dengan sendirinya.

Strategi apa yang harus dijalankan agar hmi tetap menjadi sebuah organisasi besar? Internal? Eksternal?
AM : Penguatan perkaderan, tentu saja, dan dan mendorong kader-kadernya untuk memiliki kapasitas dan otoritatif secara individual, sehingga dengan sendirinya akan menguatkan HMI sebagai sebuah jammah. Dulu ada Partai Sosialis Indonesia (PSI). Jumlah mereka sangat kecil. Tapi gerakan dan pengaruh mereka sungguh luar biasa. Kita sadar kalau HMI-MPO kita ini kecil. Seharusnya kita mengambil peran seperti PSI. Lalu apa modal PSI? Yaa, kader-kader mereka yang hebat-hebat. Makanya, kita di HMI-MPO juga harus melahirkan kader yang hebat-hebat juga, supaya bisa memiliki pengaruh seperti PSI dulu. HMI-MPO harus muncuk sebagai kelompok epistemik yang kuat, dan menggembleng dan mempersiapkan dirinya sebagai the creatif minority, atau yang disebut Syariati sebagai Rausyan Fikr, atau insan Ulul Albab dalam terminology HMI. Ibarat permainan sepak bola, kalau kita tidak bisa menciptakan gol, yaa paling tidak kita melakukan gerakan tanpa bola yang tepat dan mengancam gawang. Itu saja dulu.

Bagaimana dengan gerakan Tamaddun yang telah digagas oleh periode sebelumnya?
AM : Saya kira harus diterjemahkan secara lebih praktis dan berjangka pendek. Gerakan tamadduni adalah gerakan jangka panjang sehingg perlu ada tafsiran-tafsiran riilnya, sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan periode per periode kepengurusan. Gerakan tamadduni ini harus dilempar keluar (public). Untuk jangka pendeknya, wacana gerakan tamadduni ini akan berhasil, jika orang di luar HMI-MPO memperbincangkannya. Baik mengkritik, mencemooh, maupun mendukungnya. Sekarang ini kan tidak. Kita seolah-olah jago kandang saja.

Harapan terhadap HMI
Apa penilaian anda tentang hmi sekarang?
AM : HMI-MPO sekarang masih belum menegaskan orientasinya secara jelas di lapangan. Gagasan besar kita, baik dalam konstitusi, pedoman-pedoman, dan tema besar yang diangkat, masih sebatas catatan di atas kertas. Belum ada usaha yang lebih riil dan serius. Kita juga semakin kehilangan pengaruh di kampus-kampus, utamanya kampus-kampus besar. Jabatan presiden BEM di kampus-kampus besar, mana ada yang dijabat oleh kader-kader kita. Nyaris semua kader-kader kita hanya menjadi penonton di organisasi intra kampus. Memalukan!
Apa harapan anda tentang hmi di kampus-kampus?
AM : Seharusnya kita kembali masuk dan membuat pengaruh di dalam lembaga-lembaga intra kampus. Tidak hanya di BEM, tetapi terutama juga di lembaga dakwak kampus (LDK), lembaga pers kampus, atau lembaga penelitian mahasiswa. Atau paling tidak, kita bisa masuk lagi dalam aktivitas-aktivitas di masjid-masjid kampus. Kalau itu semua susah dilakukan, kita giatkan saja kelompok-kelompok studi independent di dalam kampus. Dan dari situ berbuatlah sesuatu agar kita diperhitungkan.