HMI (pakai) MPO ? Cappek Deeeh…

Oleh :LUKMAN WIBOWO

“Pelahiran HMI MPO itu tidak serius”, demikian kilah seorang mantan ketum PB kepada saya dalam sebuah obrolan tiga tahun di Semarang . Kenapa begitu?. Karena para “pendiri” MPO, juga nggak bisa betul-betul amat dibuktikan konsistensi ideologisnya. Lihat saja (misalnya) Bang Eggie (yang ngaku pendiri HMI MPO) dan Bang Tamsil (ketum PB setelah Eggie Sudjana), setelah itu cepat-cepat bikin isu dan gerakan rekonsiliasi, tak seberapa lama setelah HMI ”pecah”. Lihatlah juga M.S Ka’ban yang mau-maunya dicalonkan sebagai ketua PB HMI bersama (maksudnya MPO + Dipo), pada kongres tahun 1990. Sayangnya Ka’ban (kandidat dari MPO) kalah jauh dengan Ferry Mursyidan Baldan (calon dari Dipo). Akhirnya karena kalah suara, secara politis HMI MPO menguatkan diri kembali (?).

Saya sempat merenung panjang setelah obrolan itu. Apa iya begitu?. Ah, semuanya jadi rumit andai diukur dari frame politik. Lagi pula, memangnya HMI cuma miliknya Eggie, Tamsil, dan Ka’ban doang?. Tidak khan..!.

Kata seorang alumni, Jika the founding father-nya tidak serius juga nggak konsisten, apakah dengan begitu kita harus bubarkan HMI MPO?. Sama halnya dengan tidak konsistennya Sukarno, Hatta, dkk, apakah arif jika kita bubarkan Indonesia? Tidak tho !!!. Karena Indonesia bukan cuma punyanya Sukarno dkk, namun punya seluruh rakyat yang memikul sejarah. Begitu pula HMI MPO, adalah milik semua kader-kadernya dari generasi ke generasi yang bergerak mengisi sejarah.

Menurut saya dalam perdebatan ini, kiranya minimal ada tiga perkara yang musti kita teliti lagi : perkara azas (Pancasila vs Islam), apa definisi gerakan saat itu, dan apa sebenarnya tugas MPO HMI.

Pertama, yang membedakan Dipo dan MPO adalah azasnya. Yang Dipo pakai Pancasila, yang MPO tetap berazaskan Islam. Lantas bantahannya kemudian, bukankah sekarang (sejak 1999), Dipo sudah kembali ke azas Islam !. Ya, walau sekarang azasnya sama Islam, tetapi waktu selama dua dasawarsa (1986 – Sekarang) telah mendidik Dipo dan MPO dengan tradisi dan kultur organisasi yang jauh berbeda. Disini harus disadari, perpecahan HMI bukan sebatas persoalan teknis organisatoris, namun lebih menembus ranah ideologis. Dengan kata lain, MPO – Dipo sudah melahirkan anak-anak sejarahnya masing-masing. (Kalau mau rekonsiliasi, ya Dipo harus bubar, kemudian membaiatkan diri ke khiththoh MPO, dengan demikian HMI bisa satu lagi).

Kedua, terbentuknya MPO, bukanlah (seuntuhnya) suatu gerakan fundamentalisme Islam, melainkan melebihi sebentuk radikalisasi intelektual dalam melawan wacana developmentalisme yang diusung Orde Baru. Dengan kata lain, sebenarnya yang ditentang MPO adalah kekuasaan politik kapitalisme nasional yang “bertopeng” di balik term Pancasila; MPO bukan menentang Pancasila dalam pengertian yang “luhur”. Nyatanya, nasionalisme tetap tumbuh di HMI MPO, tanpa alih-alih hendak mendirikan negara Islam.

Ketiga, tugas MPO HMI, pada dasarnya sebagai Badan Sementara untuk mengatasi kevakuman kepemimpinan HMI, hingga terbentuknya PB HMI yang baru secara definitif (lihat Berkas Putih, SK Bersama Pimpinan Cabang HMI No. 2/KPTS/DRT/A/07/1406, 15 Maret 1986). Nah, ketika PB HMI telah terbentuk di bawah komando Eggie Sudjana, dengan begitu secara otomatis MPO HMI tiada, karena tugasnya sudah selesai. Artinya MPO HMI nggak ada lagi, yang ada ya HMI (saja). Titik !

Namun persoalannya tidak sesimpel itu. Dualisme struktur HMI, yang masing-masingnya bersikukuh bahwa HMI yang asli adalah “aku”, membuat masalah jadi lebih bikin sakit kepala.

Saya setuju, MPO HMI memang telah tidak ada, tetapi HMI (pakai) MPO sampai sekarang masih eksis, dan hidup perkaderannya. Jadi pakai MPO atau HMI saja, juga nggak jadi masalah. (Meski, secara administratif—yaitu melalui AD HMI—saya cukup bersepakat nama organisasi ini harus jelas, yakni “Himpunan Mahasiswa Islam” saja, tanpa perlu embel-embel MPO).

Tapi agaknya, selama anak-anak Dipo masih suka “nakal”, selama itu pula saya akan suka menyematkan “(MPO)” setelah HMI.

Saya adalah kader HMI (MPO)...!!!