Kongres Pro-status Quo

Oleh :ADHEL SETIAWAN

Perhelatan terbesar HMI MPO baru saja selesai dengan kesepakatan-kesepakatan agenda yang diharapkan mampu melanjutkan estafeta perjuangan HMI ini kedepan. Ritual dua tahunan ini seyogyanya mampu melahirkan gagasan-gagasan baru yang dapat mecahkan kebuntuan-kebuntuan yang selama ini seolah-olah menjadi tembok yang tak tertembus. Mengingat di forum inilah semua utusan-utusan cabang HMI seluruh Indonesia berkumpul untuk bersama-sama melakukan evaluasi, refleksi, dan lalu merumuskan konsep implementasi gagasan-gagasan tersebut secara purna.

Kongres kali ini dirasa sangat penting, mengingat selama ini gagasan-gagasan keumatan yang digaungkan oleh HMI MPO belum atau tidak termanifestasi secara maksimal. Diharpkan di forum ini dapat laih ide-ide radik yang dapat memecahkan kebuntuan gerakan HMI MPO ke depan.

Kebuntuan Gerakan
Kebuntuan gerakan yang dimaksud adalah tidak atau kurangnya implementasi gagasan secara ril dalam realitas kehidupan sosial keuamtan. Kita harus mengakui eksistensi HMI MPO secara nasional kurang mendapat respons dari masyarakat di segala lapisan. Mungkin hanya di sebagian cabang HMI yang mampu memainkan fungsinya bersama masyarakat sosial setempat. Namun eksistensi tersebut cenderung hanya menyentuh tataran sosio-ideologis yang kebetulan dapat diterima oleh klas masyarakat sosial tertentu di wilayah lokal.

Namun secara nasional, lebih-lebih secara politis, HMI MPO kurang diperhitungkan. Organisasi ini hanya dianggap sebagai sebuah “paguyuban” yang hanya melahirkan kader-kader militan yang ide-ide intelektualnya hanya dikonsumsi untuk kalangan internal HMI MPO itu sendiri. Terbukti, sejak terjadinya perpecahan HMI, gagasan-gagasan HMI MPO (misal: Revolusi Sistemik, Gerakan Tamadduni, dll) hanya hangat dalam tataran wacana saja yang nihil secara implementasi. Bahkan cenderung bagaikan konsep yang tak bertuan.

Dalam konteks ini, HMI MPO seolah-olah mengalami kebuntuan yang membuat gagasan-gagasan gemilangnya seperti kandas di awang-awang. Padahal, idealnya sebuah organisasi perkaderan adalah sebuah organisasi yang mencetak dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan HMI MPO harus mampu membekali kader tersebut dengan intelektualitas, kemahiran memetakan peluang, dan mampu menyusun strategi implementasi gagasannya dalam realitas sosial di tengah masyarakat yang tertindas oleh kebijakan yang tak beradab. Sehingga nantinya HMI MPO secara nasional mampu beraktualitas secara maksimal dalam tiap-tiap konsep intelektual atau bahkan perlawanannya terhadap tirani sosial yang berkepanjangan. Dan semua bermaura kepada diakuinya eksistensi HMI MPO sebagai sebuah gerakan intelektual yang selalu melawan terhadap segala bentuk penindasan. Hal inilah yang saya rasakan belum disadari oleh seluruh kader pada semua tingkatan kekuasaan atau pimpinan di tubuh HMI MPO.

Tidak Mengakar
Di satu sisi, HMI MPO dengan pola perkaderannya memang mampu menelurkan potensi-potensi intelektual pada kader-kadernya. Namun di sisi lain, hasil karya/gagasan intelektual yang dihasilkan tidak termanifestasi secara purna dalam realitas kehidupan sosial. Bahkan hanya menjadi konsumsi internal organisasi tanpa tahu harus dikemanakan gagasan tersebut. Lebih celaka lagi, forum-forum penting yang ada tidak membahas hal-hal yang berkenaan dengan teknis breakdown gagasan tersebut ke arah yang lebih implementatif. Sehingga pengurus HMI MPO sebagai eksekutor kebijakan kebingungan dalam menentukan pola penerapan gagasan-gagasan yang ada. Mereka terkungkung dalam penafsiran idealisme, independensi, dan antikemapanan yang sangat sempit. Sehingga akhirnya dalam tiap periode kepengurusan, tidak pernah menghasilkan action yang radik dan revolusioner. Paradigma inilah yang tetap eksis di tubuh organisasi ini sampai sekarang.



Gagal Memanfaatkan Momentum
Mental tertindas dan kebiasaan berasyik masyuk degan penderitaan yang seharusnya tidak terjadi, juga berpengaruh terhadap kurang cerdasnya HMI MPO dalam memanfaatkan momentum-momentum penting. Bahkan justru semakin menjadikan organisasi ini bulan-bulanan kepentingan-kepentingan oknum atau organ lain.
Peristiwa reformasi dan lengsernya Soeharto, seharusnya menjadi salah satu momentum mahapenting yang bisa dijadikan modal eksistensi HMI MPO untuk kembali menjadi pewaris sah dan menyandang nama Himpunan Mahasiswa Islam. Namun karena ketidakcerdasan kita yang tidak mampu memainkan peranan dalam satu momen terpenting, sehingga momen tersebut dengan mudahnya “diselesaikan” oleh HMI Diponegoro.

Kongres Sia-sia
Kongres ke-26 yang baru saja berlalu, secara keseluruhan saya nilai tidak akan berdampak signifikan terhadap status quo yang menimpa HMI MPO selama ini. Perdebatan-perdebatan yang ada di forum kongres tersebut cenderung berkutat pada wacana-wacana yang tidak mengakar dan tidak match dengan permasalahan yang krusial. Dinamika forum hanya dijadikan ajang aktualisasi peserta agar dinilai intelek, pandai beretorika, dan bernai berkomentar, tidak lebih. Sehingga wajar, ketika hasil-hasil kongres pun tetap pro dengan stagnasi gerakan HMI MPO !! Padahal perhelatan ini sudah menelan biaya puluhan juta rupiah !.

Lebih jauh, seiring dengan proses otonomi daerah, seharusnya forum kongres ini bisa menjadi starting point HMI MPO secara nasional untuk bisa mengambil peran secara aktif dalam mengawal laju demokratisasi tersebut di seluruh cabang-cabangnya. Agar nantinya bisa menjadi momentum penting eksistensi HMI MPO dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih beradab secara ril. Namun, tak ada satu butir keputusan pun yang mengarah kesana. Sehingga kita tidak tahu harus bersikap bagaimana dalam momentum penting ini. Dan lebih jauh PB HMI MPO ke depan tidak akan mampu memfasilitasi cabang-cabang di seluruh Indonesia untuk melakukan akselerasi gagasan-gagasannya dalam momentum ini.

Indikator Keberhasilan
Parameter keberhasilan HMI MPO ke depan pasca-kongres ke-26 ini menurut saya adalah terciptanya HMI MPO yang lebih implementatif dan ril secara gagasan sehingga bisa mengubah organisasi ini sebagai organisasi paguyuban, pengamat, dan eksklusif menjadi organisasi yang revolusioner, implementatif, dan mampu memanfaatkan momentum secara cerdas. Karena jika tidak segera berbenah diri, HMI MPO hanya akan musnah ditelan arus perubahan yang deras tanpa meninggalkan apa-apa bagi siapa pun (termasuk kesedihan).

Dan HMI Cabang Jakarta menentang paradigma yang berkiblat kepada pemahaman-pemahaman gerakan yang sempit dan picik serta menjurus kepada peng-aminan kepada kinerja organisasi yang pro status quo.

Salam perubahan!

(Adhel Setiawan, Ketua Umum Hmi Cabang Jakarta)

Menjelang Kongres HMI : Rekonsiliasi Membutuhkan Kearifan

Oleh :ILHAM M. WIJAYA

“Semakin menghilangnya kearifan telah menyebabkan
cepatnya akumulasi pengetahuan menjadi suatu ancaman yang serius” E.F. Schumacher

Sebentar lagi kalau tidak ada aral melintang akan digelar Kongres HMI pada tanggal 12- 18 Agustus 2007 di Jakarta, Kembali melihat fenomena organisasi mahasiswa tertua yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi dinamika kebangsaan paling tidak pada periode 1970-1998-an. Karena pada tahun-tahun tersebut HMI memang masih mendominasi dikampus-kampus dan di pusat kekuasaan.

Saat ini di era reformasi kompetitor HMI semakin banyak, dan secara perlahan peran kebangsaan HMI semakin tergeser. Tulisan ini tidak akan membahas masalah peran HMI dalam konteks kebangsaan, namun fokus mencari solusi atas permasalahan yang tak kunjung usai yaitu masalah dualisme HMI yang menjadi perdebatan hangat di HMINEWS sekarang ini. Semua pihak sudah mafhum sejak diberlakukannya penyeragaman asas tunggal bagi seluruh ormas dan orsospol di Indonesia telah berimplikasi pada perpecahan HMI. Organisasi besar HMI sejak tahun 1986 sampai sekarang mengalami dualisme kepengurusan.

Seolah tidak ada cara lain dalam menyikapi pertentangan ini (saya menyebut pertentangan karena memang faktanya demikian), tanpa ditutup-tutupi HMI sudah kehilangan kearifan dalam bertindak. Kondisi seringkali mengelabui pikiran baik anggota ataupun alumni HMI, padahal di HMI diajarkan tentang bagaimana sikap sesorang itu bukan karena terkondisikan oleh realitas tetapi realitas dikondisikan oleh pikiran.

Kembali membicarakan dualisme HMI, saya ingin memberikan jawaban agar duduk perkara HMI bisa dipahami dengan benar. Masalah ini memang rumit, karena sudah berlangsung lama, logika asas Islam sudah sama atau tidak adalagi perbedaan subtansial di dua HMI ini tidak bisa diterima begitu saja oleh kedua HMI. Hal ini berujung pada problem siapa yang eksistensi dan siapa yang koeksistensi, yang pada akhirnya keduanya berjalan pada jalur masing-masing.

Kalaupun saudara Irvan AF atau Bahrul Al Haq dalam tulisannya di HMINEWS menganggap masalah ini sederhana dengan mengganti nama atau rekonsiliasi masalah sudah selesai, namun bagi saya keduanya tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana proses itu bisa tercapai, mungkin bagi mereka hanya sebatas wacana selesai, kalau saja mereka mengalami kondisi di kepengurusan PB HMI maka akan bisa merasakan bagaimana susahnya membangun itu semua.

Menurut saya kalau mau masalah ini selesai seutuhnya, penyelesaiannya harus komprehensif dan rigid. Bukan berarti membuat susah mekanismenya, tetapi memang kenyataan dilapangan agak sulit membangun komitmen ini, misalnya pertemuan saja kadang masih belum cair. Saya berpikir kalau keduanya mau, saya menawarkan cara mekanisme tersebut yaitu dengan membuat peta jalan damai. Lagi-lagi ini bukan membuat rumit tetapi sekedar mencari solusi dari kebekuan, proses ini bagi saya bukan suatu hal yang utopis, bayangan saya kedepan HMI memulai bersandingan mesra dan kedepan meretas penyatuan kembali.

Peta Jalan Damai

Perdebatan dualisme HMI menjelang Kongres HMI ke-26 ini bermula dari keingingan merubah nama HMI menjadi HMI MPO atau mengganti secara keseluruhan, kemudian wacana rekonsiliasi menyeruak muncul kembali ramai dibicarakan para personil HMI distruktur kepengurusan. Wacana ini sering muncul biasanya menjelang Kongres atau momen nasional lainnya. Setelah itu biasanya akan mengendap lagi.

Penyikapan yang tiba-tiba ini mengakibatkan adanya simplifikasi terhadap masalah. Seakan masalah rekonsiliasi ini mudah untuk dilakukan, padahal dalam prakteknya sangat sulit dilaksanakan, perlu ada perencanaan yang matang untuk menuju pada penyatuan (reunifikasi) dua HMI ini. Memang kongres adalah forum tertinggi di organisasi namun tanpa persiapan yang matang semua gagasan itu jadinya kontarproduktif.

Perencanaan untuk menuju kepada reunifikasi idealnya berupa Manifes Jalan Damai (MJD) yang memuat tahapan perencanaan menuju ke arah penyatuan. Atau istilah apa saja yang terpenting ada komitmen tertulis dari kedua belah pihak.

Seberapa lama jangka yang akan ditentukan oleh MJD ini? kalau bicara waktu, inilah yang paling sulit karena ada yang menginginkan percepatan dan ada juga yang ingin berjalan secara alamiah. Menurut saya waktu memang harus ditentukan, misalnya Jangka pendek selama 4 tahun (2 kali Kongres), Jangka Menengah (3 Kali Kongres) dan terakhir jangka panjang 5 tahun (5 Kali Kongres). Berarti asumsi waktu itu kedepan selama kurang lebih 10 tahun, HMI akan bersatu pada 2015.

Penentuan waktu ini terkait dengan muatan yang akan dimasukan kedalam formulasi MJD. Mekanisme ini kalau disepakati akan berjalan semacam bentuk manajemen partisipasi aktif kedua HMI. Pada tahun pertama misalnya, formulasi MJD itu sudah selesai dibuat. Tahun kedua, Penyempurnaan MJD di tingkatan nasional dan daerah. Pada momen Kongres disampaikan perkembangan-perkembangan yang telah dihasilkan, tanpa harus dibahas lagi karena ini sudah ada tim.

Tahun ketiga dan keempat, formulasi MJD itu diolah kembali dalam acara-acara kegiatan bersama, diskusi, lokakarya hingga simposium formulasi MJD di daerah. Pada tahun kelima dan keenam, tahap untuk diseminasi formulasi secara menyeluruh, Tahun ketujuh dan kedelapan, Memasuki tahapan pengkondisian dan penyiapan infra struktur baru yang mengakomodir kedua HMI sesuai dengan formulasi yang sudah disiapkan. Tahun kesembilan dan kesepuluh, tahapan evaluasi dan monitoring setiap perkembangan yang dihasilkan. Setelah dimungkinkan pada Kongres ke-31 dilakukan integrasi semua konsepsi formulasi beserta perangkatnya sampai diputuskan diforum Kongres.

Dalam proesesnya pasti akan ada intrik kepentingan, karena itu hal yang lumrah bagi sebauh organisasi yang sedang menuju pada penyatuan kembali, yang terpenting ada kearifan gerakan dari kedua belah pihak, untuk menjalani ini secara berjiwa besar, ikhlas dan lillahita’ala.

Meminjam istilah kearifan menurut E.F. Schumacher adalah sesorang yang mempunyai kepintaran, kecerdasan dan kepandaian untuk pemahaman, tanpa kearifan hanyalah sebuah kepandaian semu. dalam konteks ini Schumacher menekankan pentingnya menggunakan nalar jernih dalam melakukan sesuatu, menggunakan pengetahuan yang arif dalam setiap tindakan. Sehingga kearifan ini bisa dijadikan ijtihad dengan landasan pengetahuan yang tinggi.

Fenomena saat ini pengetahuan tidak memberi efek tertentu kepada seseorang, mengutip Francis Bacon pengetahuan yang tinggi itu sendiri adalah kekuasaan. Sehingga sikap yang muncul itu arogansi dan egoisme. Dalam Islam tentunya tidak mengajarkan hal demikian, seperti dalam firman Allah SWT “Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan hatinya kepadanya. Kami dekat kepadanya dari urat lehernya” (Q.S. Surat Qaf : 16). Pengetahuan mempunyai ruang sebagai bahan kajian epistemologis untuk mencapai hakikat kemanusiaan.

Kembali pada konteks HMI, tradisi intelektual di lingkungan organisasi ini sudah tidak diragukan lagi dari mulai struktur komisariat sampai ke tingkat pengurus besar (PB), kajian intelektual menjadi konsumsi biasa. Maka secara otomatis pengetahuan yang dimiliki oleh kader HMI adalah pengetahuan yang tinggi dan secara tidak langsung harus memberikan efek kearifan bagi setiap tindakan yang dilakukan.

Sebegitu penting kearifan ini untuk memuluskan MJD bisa selesai sampai pada tahapan akhir. Tanpa kearifan MJD bisa jadi akan berhenti ditengah jalan. Bukan tidak mungkin gagasan ini pun mendapat kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap mengkhayal dan mengada-ada. Mungkin hanya orang yang arif saja yang bisa menerima gagasan ini dengan benar. Disinilah kearifan seseorang diuji, usia walaupun menentukan sikap seseorang, tetapi pengetahuan tak terbatas oleh apapun, sikap arif tidak hanya dimiliki oleh orang tua, orang muda pun bisa menjadi orang yang sangat arif.

Penyatuan HMI bisa terjadi dipertengahan proses MJD, hal ini sangat mungkin apabila keduanya memiliki titik temu yang cepat. Tapi bisa jadi juga akan membutuhkan waktu lama. Kondisi psikologis kedua HMI sekarang ini memang sudah dikondisikan untuk saling berhadapan.

Setiap anggota dikedua HMI memiliki kesadaran yang sama untuk tidak bersimpati pada rival HMI-nya. Pada tingkatan Pengurus Cabang sampai ke Pengurus Besar sikap ini sudah mulai kendor, pada tingkatan puncak ini biasanya sudah muncul sikap saling menerima dan menghargai seakan memang tidak ada masalah yang pelik. Memang tetap ada saja orang yang kukuh dari mulai di tingkatan bawah sampai pusat, sikpanya tidak berubah menganggap dirinya paling benar.

Problem ini tidak bisa dinafikan begitu saja, hal ini harus diakomodir oleh MJD karena pada dasarnya proses MJD ini bukan proses antara pemimpin gerakan yang elitis melainkan penyatuan seluruh anggota HMI di seluruh Indonesia yang jumlahnya ribuan. Maka jalan ketiga ini menggunakan struktur pimpinan HMI untuk mengkondisikan psikologi kader HMI di daerah. Jangan sampai sikap over lap terjadi, seperti contoh, pusat langsung melakukan koordinasi dengan personal yang non struktur di daerah, apabila hal ini terjadi akibatnya akan sangat fatal.

Maka kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa meretas jalan rekonsiliasi ini merupakan jalan panjang berliku yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Apalagi kalau diselesaikan secara hukum dampaknya akan merugikan kedua belah pihak. Gagasan Asranuddin di HMINEWS agar salah satu pihak mengadukan ke PTUN , untuk mencari siapa pewaris HMI yang sah.

Kalau partai politik mungkin bisa melakukan hal itu, tapi karena HMI ini organisasi kemahasiswaan dan oreintasinya adalah perkaderan dan perjuangan, sikap demikian jelas sangat jauh dari kearifan, sikap tersebut cenderung mengedepankan kekuasaan. Sesuai apa yang dianut oleh Francis Bacon filsuf barat yang tidak menganggap adanya eksistensi Agung. Tentunya kader HMI lebih berpihak pada filsuf Islam daripada pemikir materialis.

Tetapi itu adalah hak setiap orang untuk melakukan tuntutan, perihal pemikiran materialis memang urusan lain dan bisa diperdebatkan lagi. Kalau memang dianggap bisa selesai dengan pengadilan untuk melihat siapa pewaris sah dari HMI, maka hal itu bisa saja dilakukan. Tergantung pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang. Boleh saja semua pihak berpendapat namun benang merahnya ada pada sejauh mana kearifan gerakan mampu dibentangkan dan dilaksanakan bersama. Bagi saya sendiri kuncinya ada di pemimpin gerakan. Apakah hal ini mengada-ada jawabannya ada pada kita semua, mau atau tidak untuk berbuat baik? Wallahu’alam

(Ilham M. Wijaya, Sekretaris Jendral Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam 2005-1007)

Geliat Kongres ke-26 HMI; dari Makassar untuk Jakarta

Oleh :ASRANUDDIN PATOPPOI
Di abad digital ini HMI masih menunjukkan eksistensi sabagai organisasi yang cukup disegani merupakan sebuah kesyukuran terhadap kita, namun HMI tetap masih menyisakan berbagai persoalan-persolan yang harus dijawab, sehingga himpunan ini tidak sekedar sebuah organisasi paguyuban dan harus mengambil peran-peran strategis untuk bangsa dan ummat.

Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke 26 di Jakarta Selatan merupakan acara terakbar himpunan tercinta untuk mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut tentang HMI dan masalah eksternal HMI. Beberapa agenda-agenda penting untuk dibicarakan antara lain tentang penegasan identitas HMI, quo vadis perjuangan hmi, serta peran-peran politk HMI. Beberapa masalah-masalah menyangkut internal maupun eksternal HMI harus dibicarakan kemudian mengambil jalan keluar “sakti” untuk mengatasi problematika tersebut. Terkhusus masalah eksternal HMI tentang masalah keindonesiaan dan keummatan harus menjadi agenda yang sangat urgen untuk dicarikan jalan keluarnya.

Kondisi bangsa pasca reformasi 1998 yang kurang memberi angin segar bagi tegaknya supremasi politik, supremasi hukum, keadilan ekonomi dan pendidikan, kesehatan, dll. Harapan tercapainya demokrasi sejati di Indonesia menjadi kabur akibat cengkraman negeri ini dari kapitalisme-neoliberal dan perilaku korup dari institusi negara/pemerintahan, serta kebudayaan masyarakat yang semakin mendekati masyarakat banal.

Hari Minggu (11/08) lalu, kami dari Tanah Makassar menemui kader dan alumni yang mempunyai dedikasi dan concern terhadap HMI yang masih tinggi memberi pandangan-pandangan tentang HMI, berikut ini petikan-petikan pandangan yang kami lakukan kepada saudara Alt Makmuralto (AM), Ketua Umum HMI Cabang Makassar periode 2004-2005 dan Wasekjen PB HMI tahun 2006.
Realitas kongres 26 di Jakarta
Bagaimana penilaian saudara tentang kongres HMI ke-26 ini?
AM : Masyarakat HMI-MPO harus belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dalam konteks bagaimana HMI-MPO berjuang di setiap zamannya, menangkap semangat zamannya (zeitgeist). Kita harus berani mengkritik diri kita sendiri, dan tentu saja membuka diri terhadap kritik-kritik dari luar. Cabang-Cabang jangan hanya mengkritik kinerja PB saja, tetapi juga harus berani mengkritik kinerjanya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Peserta Kongres harus lebih focus kepada agenda-agenda dan evaluasi kinerja. Tidak usah terlalu meributkan soal siapa Ketua Umum PB. Siapkan saja dulu sistemnya baik-baik, baru setelah itu cari figure yang tepat untuk menjalankannya. Jangan justru terbalik.

Agenda apa yang penting untuk rumuskan oleh HMI ?AM : HMI sebelum perpecahannya mewakili dua tema perjuangan, yaitu politik dan intektualisme. Pasca generasi Cak Nur, gerakan intelektual di HMI semakin meredup, dan perlahan-lahan yang menonjol adalah gerakan politiknya. Sejak polarisasi, gerakan intelektual di HMI-Dipo nyaris tidak jalan, sementara di HMI-MPO sejauh ini belum ada format gerakan yang tegas, apakah intelektualisme atau politik. Sebetulnya, hal yang perlu diwarisi oleh HMI-MPO adalah gerakan intelektual itu. Ini lebih aman, berwibawa, dan akan sangat membekas dalam jangka panjang.

Bagaimana dengan isu perubahan nama HMI?
AM : Bagi saya, kita harus mempertegas indentitas dengan mencantumkan nama MPO di belakang HMI. Kadang-kadang ketidakjelasn indentitas HMI-MPO itu membuat bingung pihak luar, dan di sisi lain, orang dalam MPO sendiri sering memanfaatkan ketidakjelasan itu untuk kepentingan pragmatisnya. Dalam beberapa hal gerakan HMI-MPO banyak dirugikan dalam ketidakjelasan ini. Gerakan-gerakan kita kadang-kadang diklaim oleh HMI-Dipo. Kalau HMI-Dipo berbuat kurang ajar, kita malah juga dapat busuknya. Namun, saya cenderung tidak setuju kalau perubahan nama itu lebih berorientasi pada aspek financial dan pengakuan pemerintah. Itu terlalu dangkal. Tidak jadi soal jika pemerintah (hukum) menyebut kita illegal, ketika kita menegaskan identitas kita sebagai “HMI-MPO” dalam konstitusi kita. Selama ini kan kita memang sudah illegal. Tapi itu yang membuat kita radikal, dan kita bangga dengan itu. Yang harus kita perlihatkan adalah karya, baik itu karya pemikiran, gagasan, maupun karya-karya kerakyatan. Sejauh mana HMI-MPO memiliki karya untuk membangun peradaban Indonesia, dan peradaban Islam secara lebih luas. Itu yang penting! Tapi untuk kongres 26 ini saya rasa kita tidak perlu dulu untuk mengganti nama. Ini persoalan besar dan vital. Jangan ada kesan terburu-buru. Peserta kongers sebaiknya merekomendasikan saja kepada PB yang baru nanti untuk membicarakannya di forum yang khusus.

Apa pendapat anda soal rekonsiliasi HMI?
AM: Ah, itu sih sudah basi. Hanya menghabis-habiskan energi saja. Capek deh! Orang-orang tertentu bahkan sering menjadikannya sebagai jualan (baik di Dipo maupun di MPO, baik kader aktif maupun alumni), untuk kepentingan pribadinya. Makanya menurut saya, kita tutup saja perbincangan soal rekonsiliasi itu. Kita tidak perlu lagi rekonsiliasi. HMI Dipo adalah suatu fakta, dan begitu pun HMI-MPO adalah suatu fakta pula. Biarkan keduanya hidup berdampingan saja, bersama dengan organisasi ekstra yang lain. Kita tidak perlu menggugat keberadaan HMI-Dipo, atau menyerahkan kepada hukum untuk menentukan siapa yang sah. Nah, kalau HMI-Dipo justru yang menggugat kita, dan putusan pengadilan menyebut kita illegal, terlarang, yaa…biarkan saja! Selama ini kan kita memang organisasi underground, tidak dilegalkan oleh pemerintah. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyahuti perintah al-Quran, “berlomba-lomba mengerjakan kebaikan”, dan membuktikan kalau kita bisa berprestasi dan menyumbangkan karya terbaik untuk kemanusiaan. Gitu aja kok repot! (please deh ahh, kata Gus Pur).

Bagaimana criteria calon ketua umum PB HMI kedepan?
AM : Imam kita di PB HMI kedepan haruslah bisa menghidupkan kembali tradisi intelektual di HMI. Itulah harta kekayaan kita satu-satunya yang selama ini terkubur dalam-dalam. Selain itu, ia juga harus mampu menjaga independensi politik HMI, memiliki fokus agenda pada perkaderan, dan peduli pada persoalan rakyat kecil. Pemimpin HMI-MPO tidak boleh menempatkan ataupun mencitrakan dirinya secara elitis. Kayak pejabat pemerintah saja! Kampungan, itu kampungan menurut saya. Kalau masih di organisasi kemahasiswaan saja sudah tampak elitis, bergaya pejabat, bagaimana jadinya kalau dia nanti menjadi pejabat betulan?
Menurut anda siapa yang layak diantara calon-calon yang ada?
AM : Ah, itu sih urusan cabang-cabang, bagaimana mereka menilai calon!! (sambil tersungging).

Quo vadis HMI

Menurut anda seperti apa HMI kedepan?
AM : Kalau kita memfokuskan diri pada agenda politik praktis, maka akan muncul resistensi dari arus bawah. Selain itu, HMI akan berada pada ruang yang sangat sensitif dan mengundang resiko besar. Untuk itu, sekali lagi, gerakan HMI-MPO harus lebih berorientasi pada gerakan intelektualisme. Bukan berarti bahwa kalau begitu HMI tidak melek politik. Itu keliru. Tapi mebincang dan menyikapi peroalan politik dalam konteks yang lebih berperspektif intlektual. Itu sangat sejalan dengan cita-cita besar HMI-MPO mengenai gerakan berperadaban, gerakan tamadduni itu. Selama ini kan gerakan kita lebih bersifat reaksioner. Kalau Yahya Zaini selingkuh, kita lalu sibuk buat pernyataan sikap. Reaksioner kan? HMI seharusnya lebih pandai membaca situasi. Mana yang substansi dan mana yang artifisial belaka. Gerakan HMI haruslah berupa gerakan perekayasaan (engineering).

Peran-peran apa yang harus dijalankan? Internal? Eksternal
AM : Internal, yaa berorientasi pada pengembangan kapasitas kader dan penguatan HMI di kampus-kampus. Gagasan-gagasan HMI haruslah dikabarkan keluar. Jangan hanya sibuk menulis opini atau rebut-ribut di media sendiri. Bagi saya, setiap kader HMI-MPO harus diformat menjadi petarung-petarung yang tak kenal menyerah. Sementara untuk keluar, HMI-MPO harus berorientasi pada agenda-agenda kerakyatan menyangkut nasib kaum kecil. Kemudian mendorong penciptaan iklim baru politik yang lebih berakar pada pendidikan politik yang mencerahkan di kalangan massa rakyat. Ketika rakyat sudah tercerahkan secara politik, maka bangunan civil society tentu akan kuat dengan sendirinya.


Strategi apa yang harus dijalankan agar hmi tetap menjadi sebuah organisasi besar? Internal? Eksternal?
AM : Penguatan perkaderan, tentu saja, dan dan mendorong kader-kadernya untuk memiliki kapasitas dan otoritatif secara individual, sehingga dengan sendirinya akan menguatkan HMI sebagai sebuah jammah. Dulu ada Partai Sosialis Indonesia (PSI). Jumlah mereka sangat kecil. Tapi gerakan dan pengaruh mereka sungguh luar biasa. Kita sadar kalau HMI-MPO kita ini kecil. Seharusnya kita mengambil peran seperti PSI. Lalu apa modal PSI? Yaa, kader-kader mereka yang hebat-hebat. Makanya, kita di HMI-MPO juga harus melahirkan kader yang hebat-hebat juga, supaya bisa memiliki pengaruh seperti PSI dulu. HMI-MPO harus muncuk sebagai kelompok epistemik yang kuat, dan menggembleng dan mempersiapkan dirinya sebagai the creatif minority, atau yang disebut Syariati sebagai Rausyan Fikr, atau insan Ulul Albab dalam terminology HMI. Ibarat permainan sepak bola, kalau kita tidak bisa menciptakan gol, yaa paling tidak kita melakukan gerakan tanpa bola yang tepat dan mengancam gawang. Itu saja dulu.

Bagaimana dengan gerakan Tamaddun yang telah digagas oleh periode sebelumnya?
AM : Saya kira harus diterjemahkan secara lebih praktis dan berjangka pendek. Gerakan tamadduni adalah gerakan jangka panjang sehingg perlu ada tafsiran-tafsiran riilnya, sesuai dengan konteks kekinian dan kebutuhan periode per periode kepengurusan. Gerakan tamadduni ini harus dilempar keluar (public). Untuk jangka pendeknya, wacana gerakan tamadduni ini akan berhasil, jika orang di luar HMI-MPO memperbincangkannya. Baik mengkritik, mencemooh, maupun mendukungnya. Sekarang ini kan tidak. Kita seolah-olah jago kandang saja.

Harapan terhadap HMI
Apa penilaian anda tentang hmi sekarang?
AM : HMI-MPO sekarang masih belum menegaskan orientasinya secara jelas di lapangan. Gagasan besar kita, baik dalam konstitusi, pedoman-pedoman, dan tema besar yang diangkat, masih sebatas catatan di atas kertas. Belum ada usaha yang lebih riil dan serius. Kita juga semakin kehilangan pengaruh di kampus-kampus, utamanya kampus-kampus besar. Jabatan presiden BEM di kampus-kampus besar, mana ada yang dijabat oleh kader-kader kita. Nyaris semua kader-kader kita hanya menjadi penonton di organisasi intra kampus. Memalukan!
Apa harapan anda tentang hmi di kampus-kampus?
AM : Seharusnya kita kembali masuk dan membuat pengaruh di dalam lembaga-lembaga intra kampus. Tidak hanya di BEM, tetapi terutama juga di lembaga dakwak kampus (LDK), lembaga pers kampus, atau lembaga penelitian mahasiswa. Atau paling tidak, kita bisa masuk lagi dalam aktivitas-aktivitas di masjid-masjid kampus. Kalau itu semua susah dilakukan, kita giatkan saja kelompok-kelompok studi independent di dalam kampus. Dan dari situ berbuatlah sesuatu agar kita diperhitungkan.