HMI Dipo dan HMI MPO Islah

Palembang, Pelita

Wakil Presiden M Jusuf Kalla meminta para anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi insan akademis dan pengabdi, bukan menjadi insan penghujat dan pendemo.
Bahwa Indonesia saat ini ada kesulitan, itu iya. Dan HMI harus mencari solusinya. HMI harus jadi insan akademis dan pengabdi, bukan insan penghujat dan insan pendemo, kata Wapres M Jusuf Kalla saat membuka Kongres HMI ke-26 di Palembang, Sumsel, kemarin.
Wapres sebelumnya menyindir Ketua Umum PB Hami Fajar R Yulkarnaen yang menyatakan Indonesia saat ini mengalami banyak masalah. Menurut Wapres kesulitan dan kekurangan yang ada harus diselesaikan secara bersama-sama.

Kadang-kadang orang semua berfikir kesulitan, padahal Himne HMI dimulai dengan syukur dan ikhlas. Jadi semua harus dimulai dengan syukur dan ikhlas, bukan dengan jelek benar bangsa ini, kata Wapres yang disambut tepuk tangan meriah.
Sementara menyangkut islah antara HMI DIPO dengan HMI MPO menurut Wapres, nafas Islam adalah nafas kedamaian. Karena itu islah menjadi nafas dari HMI.
Besok KAHMI juga teken kan? Dunia ini terbalik, anak mengajari bapak, kata Wapres yang disambut tepuk tangan.

Menurut Wapres, hanya orang yang berani yang mau menyatakan berkonflik atau berpisah. Namun tambah Wapres hanya orang yang lebih berani yang mau berdamai.
Hanya orang yang punya nyali untuk berkonflik, tetapi orang yang lebih punya nyali berani berdamai, kata Wapres.
Saat pemukulan gong, Wapres Jusuf Kalla juga meminta Ketum HMI MPO Syahrul Effendi untuk ikut mendampingi bersama Ketum PB HMI DIPO Fajar R Yulkarnaen. Wapres juga meminta mantan Ketua PB HMI Akbar Tandjung juga ikut mendampingi.

Islah
Pembukaan Kongres itu diwarnai penandatanganan islah/rujuk antara kubu HMI pimpinan Fajar R Yulkarnaen dengan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi (MPO) pimpinan Syahrul Effendi.

Sebelum penandatanganan perjanjian islah, Ketua Umum HMI Fajar R Yulkarnaen bersama-sama dengan Ketum HMI MPO Syahrul Effendi membacakan pernyataan bersama.
Dalam pernyataan disebutkan tiga butir kesepakatan yakni pertama, kedua pihak sepakat menjunjung tinggi perintah Allah dan karena itu menjauhi perpecahan di antara umat.
Kedua, berpegang teguh pada ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dengan itu kami berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Ketiga, akan terus menegakkan nilai-nilai Islam dan moral Pancasila.
Dengan ini kami menyerukan pada saudara-semua di seluruh Indonesia agar dapat mengambil hikmah dengan cara yang sama untuk persatukan umat, kata Fajar R Yulkanaen yang kemudian juga ditirukan pula oleh Syahrul Effendi.
Ratusan anggota HMI dan juga HMI MPO maupun undangan lainnya terdengar mengucapkan takbir. Bahkan di antara undangan ada yang melontarkan kata-kata Gantian KAHMI islah.
Pembukaan Kongres ke-26 HMI kali ini selain dihadiri Wapres M Jusuf Kalla, juga terlihat mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Jusman Syafei Djamal, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.

Kalla Didampingi Akbar Buka Kongres, Dua HMI Islah di Palembang

PALEMBANG (MI): Dua organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akhirnya bersatu dalam kongres ke 26 di Palembang, kemarin. HMI Dipo dan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), islah.

Sebelum meneken perjanjian islah, Ketua Umum HMI Dipo Fajar M Zulkarnain bersama-sama dengan Ketua Umum HMI MPO Syahrul Effendi membacakan pernyataan bersama.

Ada tiga butir kesepakatan. Pertama, Kedua pihak sepakat menjunjung tinggi perintah Allah dan karena itu menjauhi perpecahan di antara umat. Kedua, berpegang teguh pada ajaran Allah dan Nabi Muhammad dengan itu berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ketiga, akan terus menegakkan nilai-nilai Islam dan moral Pancasila.

"Dengan ini kami menyerukan pada saudara semua di seluruh Indonesia agar dapat mengambil hikmah dengan cara yang sama untuk persatukan umat," kata Fajar yang kemudian ditirukan oleh Syahrul.

Ratusan anggota HMI dan juga HMI MPO maupun undangan lainnya terdengar mengucapkan takbir Alluhu Akbar. "Sudah saatnya kedua ego masing-masing diruntuhkan, HMI harus bersatu. Targetnya, periode mendatang kami bisa kongres bersama, pembicaraan sudah dimulai, peluangnya sangat terbuka," ujar Fajar.

Wapres Jusuf Kalla yang membuka kongres langsung menyambut baik islah tersebut. "Islam itu damai, hanya orang yang berjiwa amat besar yang memiliki nyali untuk bertemu langsung dan berdamai," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut Wapres juga menyoroti organisasi alumni HMI, KAHMI, yang hingga kini belum bersatu. "Besok KAHMI juga teken (islah) kan?. Dunia ini terbalik, anak mengajari bapak," kata Wapres yang disambut tepuk tangan.

Menurut Wapres, hanya orang yang berani yang mau menyatakan berkonflik atau berpisah. Namun tambah Wapres hanya orang yang lebih berani yang mau berdamai. "Hanya orang yang punya nyali untuk berkonflik, tetapi orang yang lebih punya nyali berani berdamai," kata Wapres.

Kalla pun memperlihatkan sikap yang akrab dengan mantan Ketua Umum HMI Akbar Tandjung. Kalla menggantikan Akbar sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar saat ini. Keduanya berbeda faksi di Golkar. Namun, pada saat memukul gong pembukaan kongres, Kalla justru meminta Akbar mendampingi dirinya. Kalla kemudian memegang pukulan gong di tangan kiri, sementara tangan kanannya mengajak Akbar bersalaman. Akbar pun menyambut uluran tangan Kalla. Usai bersalaman dengan Akbar, Kalla memukul gong.

Penghujat dan pendemo
Wapres dalam sambutannya meminta anggota HMI menjadi insan akademis dan pengabdi bukan menjadi insan penghujat dan pendemo. "Bahwa Indonesia saat ini ada kesulitan itu iya. Dan HMI harus mencari solusinya. HMI harus jadi insan akademis dan pengabdi bukan insan penghujat dan insan pendemo," katanya.

Kalla juga sempat menyindir Fajar yang dalam sambutannya menyatakan Indonesia saat ini mengalami banyak masalah. Wapres mengatakan kesulitan dan kekurangan yang ada harus diselesaikan bersama-sama.

"Kadang-kadang orang semua berfikir kesulitan padahal himne HMI dimulai dengan syukur dan ikhlas. Jadi semua harus dimulai dengan syukur dan ikhlas bukan dengan jelek benar bangsa ini," kata Wapres yang disambut tepuk tangan meriah.

Wapres juga berpesan agar generasi muda HMI untuk selalu menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu pengabdian yang bernafaskan Islam.

Sementara Gubernur Sumsel, Mahyudin, berharap agar kongres HMI ini dapat merumuskan kebijakan strategis baik dalam konteks intern organisasi maupun dalam konteks berbangsa, khususnya umat Islam.

Hadir dalam acara itu anttara lain Mentan Anton Apriantono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menhub Jusman Syafei Djamal, dan Menperin Fahmi Idris. (Media Indonesia)

Berjamaah menuju persatuan ummat

Sasaran kerja para da’i dan aktivitas Islam ialah persatuan, ta’liful-qulub, kerapian dan kekokohan barisan. Mereka harus menjauhi perselisihan dan perpepecahan serta menghindari segala hal yang dapat memecah-belah jama’ah atau kalimat mereka. Perselisihan menimbulkan kerusakan pada hubungan baik sesama mereka dan melemahkan agama Ummat dan dunianya.
Islam adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan yang terwujud dalam persatuan dan solidaritas, saling menolong dan membantu serta mengecam perpecahan dan perselisihan.
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman, Bagaimanakah akalmu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan rosul-Nya pun berada ditengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwlah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu(masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan): "Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah siksa disebabkan kekafiranmu itu". Adapun orang-orang yang menjadi putih bersih mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya ". (Qs, AliImran: 100-107).
Al-Hafizh as-Suyuthi di dalam ad-Durru ‘l-Mantsur menyebutkan sejumlah riwayat tentang sebab turunnya ayat-ayat diatas. Diantara riwayat yang paling rinci ialah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jurair, Ibnu ‘1-mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Abu -Syaikh dari Zaid bin Aslam, ia berkata: "Syas bin Qais -seorang tokoh dan gembong kekafiran pada masa Jahiliah yang sangat memusuhi dan membenci kaum Muslimin- pernah berjalan melewati majelis yang terdiri dari beberapa shahabat Rasulullah saw dari suku Aus dan Khazraj (suku-suku besar penduduk asli Madinah). Kedua suku ini saling bermusuhan di masa Jahiliah. Melihat persatuan dan keakraban yang dibina diatas landasan Islam ini, timbullah kedengkiannya, kemudian berkata: "Para tokoh Bani Qilah telah bersatu di negeri ini. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan mereka bersatu di negeri ini". Kemudian Syas bin Qais memerintahkan seorang pemuda Yahudi dengan pesannya: "Pergilah dan duduklah di majelis mereka, kemudian ingatkanlah mereka akan peristiwa Bu’ats dan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Selanjutnya bacakanlah kepada mereka sya’ir-sya’ir yang pernah dibacakan pada peristiwa tersebut".
Peristiwa Bu’ats adalah pertempuran yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj (pada masa Jahiliah), yang dimenangkan oleh suku Aus. Kemudian pemuda Yahudi itupun melakukannya, sehingga timbullah kegaduhan diantara mereka. Masing-masing pihak saling membanggakan dirinya. Dua orang dari kedua belah pihak, Aus bin Qaizhi salah seorang dari Bani Haritsa dari suku Aus dan Jabar bin Shakar salah seorang dari Bani Salamah dari suku Khazraj, melompat keatas kendaraan beradu mulut. Kemudian salah seorang dari keduannya menantang temannya, seraya berkata: "Jika kalian suka, demi Allah, sekarang juga kami sanggup melakukannya kembali sebagaimana dulu (di peristiwa Bu’ats)". Beranglah kedua belah pihak, hingga mereka berkata, ”Kita pernah melakukan. Keluarkan senjata, kita kumpul di lapangan!". Kemudian mereka keluar menuju lapangan. Maka berhimpunlah masing-masing dari suku Aus dan Khazraj dengan slogan-slogan sebagaimana di masa jahiliah dahulu. Kejadian ini sampai pada Rasulullah saw, sehingga bersama beberapa orang Muhajirin, Rasulullah segera datang kepada mereka lalu bersabda
"Wahai kaum Muslimin! takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah! Apakah seruan-seruan Jahiliah (muncul lagi) sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Apakah setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, memuliakan kalian, menghapuskan cara jahiliah dari kehidupan kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menjinakkan hati kalian, kalian kembali lagi kepada kekafiran?".
Maka mereka pun sadar bahwa apa yang baru saja dilakukan adalah tipu daya syetan dan musuh-musuh mereka, Kemudian meletakkan senjata seraya menangis dan saling berangkulan antara satu dengan yang lainnya. Mereka pulang kembali bersama Rasulullah saw dengan penuh keta’atan. Dengan demikian Allah telah memadamkan api tipu daya yang ditiupkan oleh musuh Allah, Syas bin Qais, kepada mercka. Berkenaan dengan perbuatan Syas bin Qais ini, Allah menurunkan firman-Nya:
"Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?". Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan". (QS,Ali Imran: 98-99).
Sedangkan berkenaan dengan Aus bin Qaizhi dan Jabar bin Shakhar beserta kaumnya, Allah menurunkan firman-Nya:
"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Al-Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman …….. ". (Qs, Ali Imran:100-105).
Ayat-ayat tersebut di atas merupakan ajakan serius kepada persatuan kalimat (pandangan hidup) dan kesatuan barisan Muslim di atas landasan Islam.
Demikianlah Al Qur’an telah menegaskan bahwa kaum Muslimin kendatipun berbeda jenis, warna, negeri, bahasa dan tingkatan adalah satu Ummat. Ummat "pertengahan" yang dijadikan Allah sebagai "saksi atas manusia”. Ummat yang disebut Al Qur’an dengan: "Kamu adalah Ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah".
Al Qur’an juga menjelaskan bahwa ukhuwwah yang kokoh merupakan ikatan suci antara jama’ah kaum Muslimin dan bukti yang mengungkapkan hakekat iman:
”Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat ". (Qs, al-Hujarat: 10).
Setelah ayat ini, menyusul beberapa ayat yang menjelaskan sejumlah adab dan akhlak utama yang akan melindungi ukhuwwah dari segala hal yang mengancamnya seperti sikap suka menghina, mencela, memanggil dengan gelar yang buruk, buruk sangka, memata-matai dan menggunjing:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (kerena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita(yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita yang (mengolok-olokkan) dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesengguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang". (Qs, al-Hujarat: 11-12).
Wallahu’alam

Meretas Jalan Panjang Rekonsiliasi HMI

Oleh :hminews

Awalnya Lafran pane salah satu pengagas berdirinya HMI, tidak membayangkan bahwa HMI akan berkembang seperti sekarang ini, Lafran hanya berpikir bagaimana mahasiswa islam yang ada di Yogyakarta bisa bersatu dalam satu wadah organisasi islam, mengingat mahasiswa islam ketika itu tidak memiliki organisasi padahal jumlah mereka mayoritas. Tepatnya hari Rabu Pon, tanggal 14 Robiul Awal 1366 H atau bertepatan dengan 5 Februari 1947 pukul 16.00 WIB. Bertempat di salah satu ruang kuliah Sekolah Tinggi Islam/STI (sekarang Universitas Islam Indonesia (UII)), Lafran Pane sebagai penggagas pertama HMI memanfaatkan jam kuliah tafsir Alqur an yang diasuh oleh Prof. Huasein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI. Dengan berdiri tegak dihadapan kelas yang dihadiri oleh lebih kurang 20 mahasiswa, ia membacakan prakata sbb :“Hari ini adalah rapat pembentukan organisasi mhasiswa Islam, karena seluruh persiapan maupun perlengkapan yang diperlukan sudah siap…”. Pemberitaan mengenai pembentukan HMI hanya dimuat oleh satu koran lokal Harian Kedaulatan Rakyat tertanggal 28 Februari 1947 memuat sebuah berita demikian; “Baru-baru ini di Yogyakarta, telah didirikan Himpunan Mahasiswa Islam. Anggota-anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang beragama Islam. Perhimpunan akan menjadi anggota Kongres Mahasiswa Indonesia.Sekretariat : Asrama Mahasiswa, Setyodinigratan 5 Yogyakarta.Hanya ini pemberitaan yang kita dapati dari pers, sehubungan dengan berdirinya HMI”. Fase Kesejarahan HMI Sejarah dan dinamika perjalanan HMI tersebut tentunya sangat berkaitan erat dengan dinamika republik tempat HMI berakar dan berpijak. Dengan demikian pasang surut perubahan sosial yang mewarnai sejarah republik juga mempengaruhi perkembangan HMI itu sendiri. Sebagai akibatnya kemampuan HMI untuk membaca sejarah pada masa lalu, sekarang, dan akan datang akan bermanfaat bagi HMI dalam menentukan kedudukan dan perannya pada masa-masa mendatang, tidak dapat dipungkiri kemajuan HMI adalah kemajuan umat islam. Perubahan sosial politik bangsa indonesia akan sangat berpengaruh terhadap HMI. Hingga sampai saat ini HMI masih eksis disetiap kampus diseluruh Indonesia sebagai ‘pabrik’ penghasil pemikir, politisi dan intelektual islam. Pada perkembangannya HMI terbagi beberapa fase yang pertama, fase mempertahankan kemerdekaan yaitu medio tahun 1945-1960, setiap pemuda ketika itu wajib membela negara dan siap untuk berkorban demi negara, perjuangan pada masa itu dikenal dengan perjuangan revolusi fisik, HMI terlibat dalam perundingan Linggar jati (1947) yang menghasilkan pembagian wilayah Indonesia. Dari hasil perundingan itu Indonesia dirugikan karena wilayah Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera, Bali dan Madura selebihnya milik Belanda, demontrasipun dilakukan oleh HMI menentang keputusan itu. Yang Kedua, Fase pengorganisasian antara 1950 –1970, pada tahun –tahun ini disebut sebagai masa emas intelektualitas dan kemenangan gerakan mahasiswa dalam menumbangkan rezim orde lama, HMI harus membenahi strukutr organsasi karena di beberapa cabang ketika itu HMI dilarang didirikan. Dengan alasan HMI antek nasakom yang dipelopori oleh Soekarno. Kepemimpinan Pengurus Besar masa itu dipimpin oleh Nurcholis Madjid yang menjadi ketua selama dua periode kepengurusan, wacana intelektual begitu hangat sehingga banyak tokoh HMI era 70-an menjadi intelektual muslim dikampus maupun di ormas islam. Yang Ketiga, Fase pergolakan antara 1970-1980, HMI pada fase ini bergadapand engan rezim orde baru yang menerapkan sistem refresif-koersif terhadap seluruh oposan gerakan mahasiwa maupun gerakan masyarakat, di tingkatan mahasiswa pemerintah menerapkan kebijakan sepihak dengan menrapkan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK) dan dibentuklah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), pada buruh dibentuk Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), pada petani dibentuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), pada guru dibentuk Persatuan Guru Indonesia (PGRI), pada pegawai negeri dibentuk Korps Pegawai Negeri (Korpri) dan sebagai kendaraan politik dibentuk Golongan Karya (Golkar). Sebagai landasan idiil negara maka pemerintah menerapkan kebijakan penerapan asaz tunggal pancasila bagi seluruh ormas, orsospol, dan seluruh organsiasi massa lainnya. Kebijkan ini beriakibat fatal bagi HMI, dari semula HMI menolak dengan kebijakan pemerintah ini namun desakan pemerintah yang begitu kuat, banyak dari aktivis mahasiswa berkompromi dengan pemerintah. HMI akhirnya terpecah menjadi dua kubu yang menerima asaz tunggal HMI DIPO dan HMI yang menolak asaz tunggal yang dikenal dengan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO). Maka fase selanjutnya HMI berjalan dalam dua struktur kepengurusan yang berbeda dengan garis perjuangan yang berbeda pula. HMI DIPO memilih untuk tetap berkiprah dijalur politik praktis dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pejabat negara, sedangkan HMI MPO memilih jalan underground kembali ke kampus dan masjid –masjid disekitar kampus, karena tindakan aparat ketika itu begitu keras terhadap organisasi yang dianggap sempalan ini. Jalan Menuju Rekonsiliasi Pihak yang antusias mendukung terjadinya rekonsiliasi selama ini di motori oleh para alumni, sebut saja misalnya dari HMI MPO Eggi Sudjana, dari HMI Dipo Akbar Tandjung, mereka mempunyai kepentingan yaitu dengan kembalinya HMI maka HMI bisa dijadikan kendaraan politik kembali seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Basis HMI yang tersebar diseluruh Nusantara menjadi kekuatan mahasiswa untuk melakukan suatu perubahan di Indonesia dari fenomena ini para alumni merasa beratnggung jawab akan persatuan HMI. Pada dasarnya pengurus HMI sekarang ini tidak mempunyai hubungan secara struktural dengan para alumni, kalaupun ada hanya sebatas hubungan emosional karena dulu alumni tersebut pernah merasakan susahnya menjadi pengurus di HMI, korban harta dan mental yang begitu besar, sehingga alumni tidak bisa mengintervensi tentang masalah struktural ini. Persoalan rekonsiliasi memang pelik, disatu sisi ada sikap arogansi dari kedua belah pihak disatu sisi juga ada kepentingan politik kalangan tertentu yang ingin memanfaatkan momentum ini. Namun perlu dicermati bersama bahwa jalan menuju rekonsiliasi tidak semudah seperti dibayangkan para alumni, rekonsiliasi butuh waktu terutama berkaitan dengan ide dasar yang melatarbekangi kebutuhan akan rekonsiliasi ini. Ide dasar ini adalah apakah kebutuhan ini memang untuk mempercepat kebangkitan islam di Indonesia atau berdasarkan pada kebutuhan persatuan gerakan saja. Karena kedua HMI mempunyai tujuan yang berbeda namun esensinya sama, oleh karena itu selama visi perubahan itu untuk memperbaiki kondisi ummat, maka wacana rekonsiliasi perlu dijadikan bahan renungan dan refleksi setiap kader HMI. Selain itu banyak perbedaan yang selama ini terjadi di HMI DIPO dan HMI MPO, seperti masalah perkaderan dan struktural, dalam perkaderan oreintasi keislaman harus benar-benar dijadikan prioritas, Nilai dasar perjuangan (NDP) yang dijadikan landasan perkaderan HMI DIPO berbeda dengan Khittah Perjuangan yang dimiliki HMI MPO, NDP lebih menitik beratkan pada wacana islam kebangsaan yang dipadukan dengan pemikiran teologi pembebasan (liberal) sedangkan Khittah Perjuangan menekankan pada wacana penafsiran islam sebagai padangan hidup world of view yang diselaraskan dengan pemikiran kesadaran keberislaman (teosofi transenden). Untuk masalah perkaderan ini maka jalan keluarnya harus ada yang berani mengambil sikap bijak bahwa selama ini output dari NDP dan Khittah perjuangan apakah banyak yang berhasil atau malah sebaliknya sehingga yang pasti perlu ada satu landasan perkaderan bagi HMI. Masalah struktural yang yang menjadi kendala yang cukup besar bagi terciptanya rekonsiliasi HMI adalah suatu realitas yang harus disikapi secara alami. Masalah ini sangat sensitif bagi kedua belah pihak dan tidak bisa kemudian struktur HMI dipaksakan untuk satu secara instant. Hendaknya dalam proses rekonsiliasi ada beberapa yang perlu dijadikan kesepakatan bersama yaitu pernyatuan visi perkaderan, penyamaan plattform keislaman dan selanjutnya pengintegrasian struktur HMI diseluruh Indonesia menjadi satu. Dari ketiga fase itu penulis berharap rekonsialisi HMI berjalan secara alamiah dan tidak ada kepentingan yang lain selain karena ukhuwah islamiyah dan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang diridhoi Allah SWT, mudah-mudahan niat tulus ini menjadi catatan amal sholeh bagi setiap kader HMI selamat Milad HMI yang ke –57.

(Ilham Munajat Wijaya, Mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Cabang Bogor Periode 2002-2003. Saat ini beralamat : Jl. Sawo No 6 Bantar kemang Bogor Timur 16142 Tlp. 0251 330020 fax 0251-352887, hp 0815-611-1203, Email: btrkemang6@yahoo.com)

Kandidat Siap Rekonsiliasi HMI MPO

Oleh :REDAKTUR

Kandidat Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dari Makassar terus berbenah diri. Tim sukses sudah mereka bentuk. Isu kampanye pun sudah dikemas. Di Makassar, muncul tiga kandidat ketua yang akan bersaing dalam Kongres HMI di Makassar, 15 Desember mendatang.

Kongres HMI rencananya digelar di Balai Jenderal Yusuf (eks-Balai Manunggal TNI-Rakyat), Desember mendatang. Tiga kandidat dari Makassar adalah Syamsuddin Radjab, Kais Natsar Desiland, dan Eka Sastra. Ketiganya mantan ketua dan pengurus cabang HMI di kota ini.

Syamsuddin Radjab mengaku mengusung rekonsiliasi dengan HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) sebagai tema kampanye. Menurutnya, saatnya kini HMI bersatu kembali. Apalagi azas tunggal yang menjadi penyebab munculnya HMI MPO sudah tidak berlaku lagi.

Di antara tokoh-tokoh HMI MPO adalah Eggy Sudjana (Ketua PB HMI MPO I), Tamsil Linrung (Ketua PB HMI MPO II), Ahmad Sumargono, MS Ka`ban, dan Iskandar Pasadjo. Saya akan berjuang sekuat tenaga untuk melakukan rekonsiliasi di internal HMI, tegas Syamsuddin.

Menurutnya, rekonsiliasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Secara damai dan melalui jalur hukum. Kalau tidak bisa secara damai, kita akan pakai jalur hukum. Kita akan gugat di pengadilan, siapa yang menang, dialah yang berhak menggunakan lambang dan atribut HMI, jelas Syamsuddin.

Baik HMI maupun HMI MPO tetap menggunakan lambang dan atribut yang sama. Bahkan awalnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) juga sama. Tapi sekarang, menurut Iskandar, AD/ART HMI MPO sudah berubah. Saya mendukung dan bahkan dari dulu meminta agar kasus ini diselesaikan di pengadilan, tegas Iskandar. (Tribun Makasar)

Geliat Persatuan Umat Islam Sedunia

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Janji Allah ini adalah sebuah kepastian. Di balik kondisi umat Islam yang terpuruk, cahaya kesadaran mulai tumbuh. Perasaan senasib sepenanggungan memancar dari benak umat. Derita dan nestapa di berbagai penjuru Dunia Islam menjadi pemicu cita-cita bersama, persatuan umat Islam sedunia.

Harus diakui, kini umat Islam dalam kondisi tak berdaya. Persatuan yang berlangsung berabad-abad lamanya terkoyak-koyak oleh penjajah. Kaum Muslim yang berjumlah 1,4 miliar lebih seolah tak ada arti dalam kancah kehidupan manusia. Hampir semuanya menjadi obyek bulan-bulanan para penjajah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslim tercerai berai ke dalam nation state, lebih dari 50 negara.

Kenyataan ini persis seperti yang digambarkan Baginda Rasulullah saw. dalam sabdanya (yang artinya), “Hampir saja umat-umat menyerang kalian dari berbagai penjuru, bagaikan rayap-rayap menyerang tempat makan mereka.” Para Sahabat bertanya, “Apakah hal itu karena kita pada waktu itu jumlahnya sedikit?” Rasulullah menjawab, “(Tidak), padahal kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian adalah buih, bagaikan buih air bah. Sesungguhnya Allah Swt. akan mencabut kewibawaan kalian dan pada waktu yang sama Allah akan menanamkan wahn dalam hati kalian.” Para Sahabat bertanya, “Apakah wahn itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Dawud).

Kondisi keterpecahan itu semakin diperparah dengan hadirnya para penguasa pengkhianat yang menjadi penyambung lidah para penjajah. Bak anjing pudel, para penguasa ini mengabdi kepada tuannya, Barat. Sementara itu, rakyat harus rela menderita dalam belenggu tirani penguasa dari golongan mereka sendiri.

Konflik-konflik horisontal antar anak umat muncul di berbagai negeri, tak pernah berhenti, bahkan seolah-olah sengaja dilanggengkan untuk memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi para penguasanya. Perseteruan Sunni dan Syiah di kawasan yang bergolak saat ini, Irak, semakin membara pasca serangan Amerika ke negeri 1001 malam tersebut tahun 2003. Padahal perseteruaan itu tak pernah terjadi sebelum invasi. Sunni dan Syiah tak hanya beradu mulut, tetapi menumpahkan darah. Penguasa tak berkutik dibuatnya. Ancaman disintegrasi menganga di depan mata. Bahkan telah ada rencana membagi Irak menjadi tiga negara berdasarkan etnis: Syiah, Sunni, dan Kurdi.

Di Palestina, negeri yang disucikan, dua kubu saling beradu. Hamas dan Fatah yang lahir dari kondisi keterjajahan ternyata tak rukun ketika menghadapi penjajah. Fatah justru dekat dengan Israel dan dengan berani mengakui Israel sebagai sebuah negara. Sebaliknya, Hamas tak sudi mengakuinya. Dengan berbagai tipudaya akhirnya Barat berhasil menyeret Hamas dalam perebutan kekuasaaan. Meski demikian, kemenangan yang diraih Hamas tak berarti apa-apa bagi rakyat Palestina, justru semangat juang tergantikan dengan kursi kekuasaan. Hamas digencet habis oleh dunia internasional. Semua bantuan ke pemerintahan Hamas dibekukan, termasuk bagian pajak yang masuk ke Israel dari Palestina. Anehnya, dalam kondisi terjepit itu Fatah ikut-ikutan menekan saudaranya itu. Pasukan pemerintah yang dibentuk Hamas dianggap ilegal oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dari Fatah. Perundingan di Makkah tak membawa hasil. Puncak perseteruan itu adalah pengambilalihan kekuasaan oleh Abbas dengan dukungan Barat dan Israel. Perdana Menteri Ismail Haniya (Hamas) digulingkan dan parlemen Palestina yang mayoritas Hamas disingkirkan. Perang pun tak terelakkan. Palestina terbagi dua. Darah kaum Muslim pun tertumpah. Hamas menguasai Gaza dan Fatah di Tepi Barat.

Di luar kawasan itu, partai-partai politik yang berafiliasi ke pemilih Muslim saling bersaing. Alih-alih memperjuangkan tegaknya kehidupan Islam, para aktivisnya justru hanya duduk di kursi parlemen untuk kepentingannya sendiri, paling banter untuk kepentingan partainya. Suara-suara perjuangan Islam nyaris tak terdengar. Sekali-sekali suara itu muncul kalau menyinggung kepentingan mereka.

Dalam kondisi seperti itu, serangan Barat terus menusuk ke jantung pertahanan kaum Muslim. Barat melemparkan jargon-jargon dan stigmatisasi yang menjadikan umat terfragmentasi. Barat menyebut moderat bagi kalangan Islam yang mau dekat dengannya. Sebaliknya, mereka menganggap fundamentalis, teroris dan radikal bagi kalangan Muslim yang dengan gigih memperjuangkan tegaknya Islam. Untuk itu, Barat pun tak segan-segan mengeluarkan dana guna mendukung salah satu pihak, khususnya yang moderat, agar bisa menjadi corong sekaligus penghambat perjuangan kalangan yang dianggap fundamentalis. Perpecahan tak terelakkan, kendati dalam tataran yang wacana.

Kaum Muslim sangat disibukkan dengan permasalahan di nation-state masing-masing. Boro-boro ikut memikirkan nasib saudaranya yang berada di negeri lain, permasalahan dalam negeri tak pernah terurai. Tidak aneh jika akhirnya nasib kaum Muslim di Irak, Libanon, Afganistan dan Palestina yang sedang terjajah terabaikan. Sebagian kaum Muslim bahkan ada yang menganggap itu merupakan masalah dalam negeri negara yang bersangkutan. Mereka tak mau peduli.

Geliat Persatuan

Di balik situasi yang carut-marut tersebut, masih ada secercah cahaya harapan akan munculnya persatuan. Kesamaan dan kesatuan akidah tak pernah bisa dipisahkan. Pancaran sinar akidah masih cukup melekat di sebagian besar diri umat. Perasaan Islam masih terhunjam. Ini sebuah modal berharga yang kini mulai membara.

Tanpa ada yang mengomando, hampir seluruh kaum Muslim di dunia bersuara, menentang penghinaan terhadap diri Rasulullah Muhammad saw. yang dilakukan oleh media Denmark, Jyllands Posten. Dalam beberapa minggu unjuk rasa terjadi di mana-mana, baik di Barat maupun di Timur. Perbedaan warna kulit, mazhab, bangsa atau organisasi tidak lagi menghalangi. Mereka satu suara, satu tekad, menentang musuh bersama: Barat dan peradabannya.

Hal serupa dilakukan oleh kaum Muslim di seluruh dunia ketika Amerika Serikat dan sekutunya dengan pongahnya menyerang Afganistan dan Irak. Kebencian luar biasa muncul terhadap negara agresor tersebut. Kedatangan George W Bush memicu aksi protes di negara-negara yang dikunjunginya. Umat Islam telah menjadikan Amerika sebagai musuh bersama. Muncul kesadaran, mengalahkan Amerika bukan lagi sebuah mitos, apalagi jika kaum Muslim bersatu. Perang di Afganistan dan Irak membuktikannya.

Serangan Israel terhadap Libanon dan Palestina melahirkan kesadaran baru akan perlunya implementasi ukhuwah islamiyah dalam wujud nyata. Para penguasa Arab, tetangga Palestina dan Libanon, tak tergerak sedikitpun membantu saudaranya yang teraniaya. Justru yang berteriak lantang adalah umat Islam hampir di seluruh dunia. Mereka menyadari, tak bisa lagi mengandalkan penguasa mereka dan mengandalkan nation state-nya untuk menghancurkan Israel. Kekuatan ada di umat. Itu terbukti dalam Perang Libanon; umat Islam—dengan jumlah tentara lebih sedikit dan senjata apa adanya—mampu mengalahkan tentara terbaik Israel kendati tanpa bantuan tentara pemerintah setempat.

Berbagai peristiwa yang menimpa kaum Muslim mengakibatkan polarisasi kekuatan umat di negeri-negeri Islam. Polarisasi itu mengerucut menjadi minimal dua kubu utama. Kubu pro Islam yang direpresentasikan oleh umat Islam pejuang syariah dan ada kubu pro penguasa yang menjadi kepanjangan tangan para penjajah. Desakan untuk kembali pada syariah Islam makin hari kian menggema. Sebaliknya, pemerintah terus berupaya menahan laju gerakan ini dengan berbagai cara, seperti dengan memojokkan para pejuang Islam dengan menggunakan isu terorisme. Namun, semangat kaum Muslim untuk kembali ke pangkuan Islam tak bisa dibendung. Semakin ditekan, justru muncul kesadaran baru untuk bangkit.

Bersamaan dengan itu, tuntutan penegakan syariah dan Khilafah tak henti-hentinya bergema di seluruh dunia. Gaungnya semakin hari kian nyaring. Berbagai aksi unjuk rasa untuk menuntut kembalinya Islam merebak di mana-mana. Umat tak malu-malu dan takut lagi menyuarakan Islam meski menghadapi berbagai ancaman. Di Palestina, Uzbekistan, Kirgistan, Turki, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Sudan dan Irak ribuan orang berkumpul untuk menyuarakan kembali keharusan menegakkan kembali Daulah Islam dalam rangka menerapkan Islam secara hakiki. Tak hanya di negeri-negeri berpenduduk Muslim, tuntutan itu pun muncul di negeri kafir sekalipun. Lihat saja aksi umat Islam di Inggris, Australia, dan Denmark. Dukungan terhadap gerakan itu tumbuh subur. Stigmatisasi negatif oleh Barat terhadap gerakan ini tak menyurutkan langkah para pengembannya. Begitu giat gerakan ini, tak aneh jika NIC (National Intelligence Council) Amerika dalam Mapping The Global Future memprediksikan akan hadir Kekhilafahan baru sebagai salah satu kekuatan dunia pada 2020 nanti. Dalam berbagai kesempatan, para pemimpin Barat—Presiden George W Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair—memperingatkan akan hadirnya imperium Islam.

Merebaknya semangat persatuan Islam secara global ini tak lepas dari pengaruh Hizbut Tahrir (HT). Partai politik ini terus berjuang menegakkan Khilafah dalam rangka melangsungkan kembali kehidupan Islam kendati penentangan datang silih berganti. Hizbut Tahrir terus bergerak dari negeri-negeri Islam dan negeri kufur dengan membawa visi dan misi yang sama. Di berbagai wilayah—lebih dari 40 negara—partai yang lahir di Palestina ini berhasil merangkul kekuatan umat tanpa memandang perbedaan mazhab, aliran, golongan, suku, bangsa, warna kulit, bahasa dan lainnya. HT menanamkan berbagai pemikiran Islam yang terbebas dari pemikiran kufur (baca: Kapitalisme-sekularisme) ke tengah-tengah umat. Hizbut Tahrir berhasil menyadarkan umat bahwa mereka berada dalam keterpurukan karena tidak menerapkan syariah Islam. Sebagai solusinya, HT mengajak umat untuk kembali pada syariah Islam dengan jalan menegakkan kembali Daulah Khilafah Islamiyah yang mengikuti jalan kenabian. Tujuan semua itu adalah melangsungkan kehidupan Islam secara kâffah.

Semangat nasionalisme yang dulu cukup kental, kini makin hari kian terkikis. Umat telah melihat sendiri keterpecahan mereka dalam berbagai bangsa justru menjerumuskan. Kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan hidup yang dijanjikan oleh para penguasa hanya isapan jempol belaka. Umat merasakan bahwa Kapitalisme-sekular telah merampok seluruh kekayaan, harga diri dan kehidupan mereka.

Lambat-laun, dengan izin Allah, pemikiran-pemikiran Kapitalisme-sekular berganti menjadi pemikiran Islam. Kesadaran untuk kembali pada Islam berkembang pesat. Persatuan telah menjadi jargon harian. Berbagai rintangan menuju persatuan justru melahirkan tekad persatuan yang kian berkobar. Persatuan sudah di depan mata, tinggal menunggu waktu mewujudkannya. Insya Allah. [Mujiyanto]

Menimbang Rekonsiliasi, Menggugat Perubahan Nama

Oleh :BAHRUL HAQ AL-AMIN

Problem pertama yang akan langsung kita dapati dari organisasi HMI (selanjutnya baca: MPO) kita, adalah problem identitas. Krisis identitas menjadi momok besar yang menghalangi organisasi ini, sejak kelahirannya. Hingga kini, usaha apapun untuk menegaskan identitas organisasi terasa sia-sia. Indikator yang paling menonjol adalah masalah nama organisasi yang hingga kini masih bernama "entah". Hal ini sangat konkrit dan mendasar. Problem ini diawali dengan kenaifan pendahulu MPO yang tak berani mendeklarasikan diri sebagai bukan HMI.

Tindakan sembrono ini kemudian berusaha dicari landasan apologetiknya dari segala sudut pandang; filosofis, politis, historis, organisatoris dan sebagainya. Hingga sampailah doktrin naif ini di-amin-i oleh para kader MPO di segala penjuru. Alih-alih mengakui sebagai bukan HMI, MPO malah dengan lantang berani berkata bahwa dirinya-lah HMI sebenarnya. Argumentasinya sangat banyak. Tapi, tetap saja sampai sekarang pun non-sens. Sekarang ini, menjelang kongres MPO ke-26, untuk kesekian kalinya, MPO diahadapkan pada problem identitas organisasi. Sampai kapan efektivitas perjuangan organisasi akan tergadaikan hanya karena dipusingkan dengan masalah identitas.

Untuk mencari solusi atas krisis identitas ini, maka MPO harus berani menegaskan dan membacakan siapa dirinya sebenarnya. Akan tetapi, sebelum itu, kita harus melihat beberapa fakta yang dapat melandasi analisis kita. Pertama, MPO telah survive - paling tidak hingga saat ini - dalam kancah civil society di Indonesia. Survival MPO disebabkan proses kaderisasi yang tetap berlanjut. Namun, di lapangan, terdapat fakta menyedihkan. Mahasiswa calon anggota MPO ternyata tidak membayangkan bahwa ia akan memasuki dan menjadi anggota organisasi MPO, sebaliknya mereka berpikir bahwa mereka akan masuk HMI. Nah, ini terjadi terus-menerus hingga saat ini. Kader MPO yang sudah masuk organisasi ini tentu saja dengan terpaksa menerima organisasi ini dengan pertimbangan pertemanan, asmara, kuliah, bisnis dan sebagainya. Namun tetap kita tidak bisa menapikkan bahwa mereka sebenarnya sejak awal berharap masuk HMI, bukannya MPO. Sederhananya, kita - kalau tidak mau dikatakan langsung - secara tidak langsung telah mengelabui dan menjerumuskan mereka.

Kedua, MPO telah berhasil membangun segmen masyarakat tersendiri. Sebagai hasil dari perkaderan MPO, maka alumni MPO di berbagai daerah akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat sebagaimana cita MPO. Tentu saja, hal ini memberikan efek positif bagi keragaman masyarakat yang menopang demokrasi. Sayangnya, sebagian besar alumni tidak menyadari potensi peran mereka yang seperti ini.

Ketiga, MPO telah memiliki pengaruh di pentas politik nasional. Beberapa kasus secara jelas menampilkan MPO sebagai bagian civil society yang mampu mempengaruhi beberapa kebijakan publik dan mengkritisinya. Namun, strategi seperti ini tetap saja gagal menegaskan identitas organisasi, sebab masih tumpang tindih dengan HMI.

Keempat, MPO bukanlah HMI. Dilihat dari sisi manapun, MPO bukanlah HMI. Secara legal formal, jelas MPO – yang mengaku adalah HMI yang sebenarnya – tidak bisa memakai nama HMI, apalagi mengklaim MPO-lah sebenar-benarnya HMI. Klaim lama bahwa MPO-lah sebenar-benarnya HMI juga tidak mendapatkan dukungan kuat dari alumni generasi awal MPO; seperti Egi Sudjana dan M.S. Ka'ban. Mereka malah rajin menggulirkan isu rekonsiliasi.

Dari sisi historis-filosofis, MPO juga telah mengalami pergeseran pemikiran dari Islam Indonesia, menjadi Islam trans-nasional. Hal ini terlihat dari isi Khittah Perjuangan yang lebih luas cakupannya daripada Nilai Dasar Perjuangan.

Tentang penolakan asas tunggal, MPO jelas menjadi minoritas mengingat sebagian besar Ormas lainnya justru sepakat untuk menerima. Sikap mainstream ini menjadi legitimasi kuat untuk HMI, dan sebaliknya menggugurkan argumentasi MPO bahwa dirinyalah penerus sejati HMI.

Kelima, MPO adalah organisasi ilegal tanpa nama. Legalitas menjadi sangat penting untuk organisasi manapun yang masih akrab dengan patrimonialisme dan patronase. MPO adalah organisasi yang sangat patrimonialis sekaligus memelihara budaya patronase. Namun, dalam usaha legalisasi dirinya, MPO selalu tersandung dengan fanatismenya bahwa merekalah HMI sebenarnya.

Dengan demikian, jelas MPO tidak bisa melegalkan dirinya dengan tetap bersikukuh ingin menggunakan nama HMI. Lebih ironis lagi, MPO enggan juga untuk melegalkan eksistensi dirinya dengan menggunakan nama lain; HMI MPO misalnya. Alhasil, secara legal, organisasi ini tidak bernama dan tanpa nama jelas. Keberadaannya dirasakan namun tanpa identitas legal.

Keenam, internal MPO sangatlah lemah. Hingga kini, MPO tidak memiliki strategi ekspansi yang jelas. Harusnya ekspansi MPO dilakukan secara teratur dan bertahap. Tahapan ekspansi seharusnya dapat dimulai dari pusat menyebar ke daerah-daerah. sekarang ini, kenyataan menunjukkan fakta-fakta ironis; misalkan Jakarta tidak memiliki cabang di setiap Kotamadya, Jawa Barat bahkan 80% tidak mampu diduduki oleh MPO. Praktis hanya Bekasi, Depok dan Bogor saja, itupun karena mereka masuk wilayah Jabodetabek. Sisanya bersih. Bandung dan Cirebon hanya kabar angin saja di sana ada MPO.

Kelemahan lainnya adalah MPO tidak memiliki strategi pengadaan harta kekayaan organisasi. Kelemahan ini merupakan salah satu akibat dari ketidak-ilegalan MPO. Hampir dalam setiap acara yang diadakan oleh MPO, sisi finansial selalu menjadi kelemahan utama. Tak heran bila kelemahan berikutnya dialami secara turun-temurun. MPO tidak berhasil melakukan rekruitmen yang massif dan efektif. Sistem perkaderan MPO pun mengalami paradoks di mana-mana. Misalnya, seorang kader tidak bisa dimanfaatkan sumber daya intelektualnya sebagai pengisi materi LK bila ia tidak pernah mengikuti Senior Course (SC), yang mana output SC itu sendiri masih dipertanyakan. Di beberapa daerah sistem SC hanya bertujuan untuk mengadakan tenaga pengisi materi LK tanpa memperhatikan kualitasnya.

Dari fakta-fakta yang terurai di atas, kita bisa melihat bahwa MPO masih memiliki segudang problem kompleks, mseki memang ia tetap memiliki potensi tersendiri. Potensi paling nyata ialah bahwa MPO masih survive hingga kini, betapa pun lemah, ilegal, sempit, inefektif, unidentified, dan lain sebagainya. Di sisi lain, HMI sekarang ini telah kembali menerapkan Islam sebagai asas organisasi. Tidak berbeda dari MPO. Ini menjadi potensi tersendiri untuk
menetapkan masa depan eksistensi MPO.

Dari fakta-fakta di atas juga kita bisa menarik kesimpulan bahwa sejak lama spirit yang dimiliki oleh kader MPO ialah keinginan untuk menegaskan bahwa MPO ialah HMI. Sulit melihat kemungkinan preferensi lain seperti menegaskan bahwa MPO bukanlah HMI. Bahkan preferensi seperti ini nyaris tidak pernah diterima.

Dengan panasnya isu saat ini di mana MPO menghadapi detik-detik Kongres ke-26-nya, maka preferensi antara rekonsiliasi, berganti nama atau tetap seperti ini, menjadi isu yang kembali mencuat. Kita dapat menganalisa pilihan mana yang paling bisa menyelamatkan eksistensi MPO, terutama dengan berdasarkan pada fakta-fakta tadi.

Pilihan pertama, tetap bertahan dengan bentuk seperti ini. Pilihan ini sama saja dengan menahan nafas lebih lama lagi. MPO tidak seharusnya mengalami berbagai penderitaan lebih lama lagi, seperti yang selama ini dialami. Dengan sisi internal yang sangat lemah, maka MPO akan sulit bertahan di masa mendatang. Ongkos untuk survivei akan sangat mahal dibandingkan sebelumnya. Pilihan ini adalah pilihan sulit.

Pilihan kedua, berganti nama. Misalnya menjadi HMI MPO, seperti yang sekarang ini banyak didengungkan. Pilihan ini sama dengan bunuh diri atau memotong-motong tubuh sendiri. Efek paling pertama yang akan terjadi bila pilihan ini diambil adalah disintegrasi organisasi. Selain internal organisasi yang terpecah – dalam hal ini cabang-cabang – para alumni juga akan terbagi. Sederhananya, pilihan untuk berubah nama, sama artinya dengan mengulang kesalahan masa lalu. Hanya saja, kali ini efeknya jauh lebih berat daripada sebelumnya. MPO ini organisasinya sudah kecil, bila terjadi perpecahan, akan sekecil apa lagi jadinya?

Pilihan ketiga, rekonsiliasi dengan HMI. Pilihan ini adalah pilihan hati nurani yang sejak dulu ditimbun oleh egoisme berlebihan dari MPO. Fanatisme sempit pada penilaian pihak sendirilah yang menyebabkan MPO tidak pernah berani untuk mengikuti hati nuraninya sendiri. Padahal, bila argumentasi untuk mempertahankan MPO adalah "perbedaan itu indah", maka dalam baju HMI pun – dengan mekanisme organisasi yang ada – perbedaan-perbedaan akan tetap terjaga. Pilihan untuk rekonsiliasi adalah pilihan hati nurani kader.

Mitos bahwa MPO adalah HMI sebenarnya tidak bisa dipertahankan lagi. Saat ini, HMI adalah HMI, sedangkan MPO adalah organisasi lain. Bila MPO memang masih berniat meneriakan bahwa merekalah HMI sebenarnya, maka pilihan rekonsiliasi adalah pilihan rasional yang tidak menipu diri sendiri.

Kesimpulan saya, problem krisis identitas MPO dapat terselesaikan dengan pilihan rekonsiliasi dengan HMI. Namun, dalam mengambil pilihan ini, satu hal yang haru diperhatikan adalah pilihan tersebut harus berdasarkan aspirasi massif dan merata dari seluruh kader MPO.

(Bahrul Haq Al-Amin, Ketua Panita OC Kongres-26 HMI)

HMI Berubah Nama?

Oleh :TRISNO

Menjelang Kongres ke XXVI, selain isyu suksesi kepemimpinan di tubuh HMI, wacana perubahan nama juga mencuat. Beberapa kader HMI secara terang-terangan meminta agar Kongres ke XXVI mendatang dijadikan momentum untuk melakukan perubahan nama HMI dengan menambahkan kata MPO di konstitusi.


Ketua Komisi Hukum dan HAM PB HMI Antomy Kautsary di pertemuan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Badko Inbagteng di Purwokerto (28-29/4) menyatakan, perubahan nama harus dilakukan dalam konstitusi untuk menunjukan HMI MPO sebagai organisasi yang legal. “Selama ini pemerintah hanya mengakui HMI DIPO sebagai organisasi resmi yang mengatasnamakan HMI. Sementara kita, dianggap tidak legal,” tuturnya.


Bagi Tomy, perubahan nama menjadi keharusan di tengah situasi sosial politik yang lebih mencair dibanding ketika masa-masa Orde Baru. “Dari dulu kita bangga dengan menyebut MPO. Tidak hanya sebagai pembeda dengan DIPO, tapi juga mengikat solidaritas internal untuk melakukan perjuangan melawan Orde Baru. Sekarang, kenapa kita tidak secara tegas menuliskannya di konstitusi?,” tandasnya.


Menurut Tomy, selama ini, ketika HMI MPO tidak diakui secara resmi dalam lembaran negara juga berdampak dalam persoalan keuangan organisasi. Karena tidak diakui pemerintah secara legal, maka HMI MPO tidak bisa mendapatkan dana-dana dari pemerintah seperti organisasi kepemudaan lainnya. “Coba kalau diganti namanya, kita akan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah yang bisa membantu perjuangan kita,” yakinnya.


Ia mencontohkan, sekarang ini banyak cabang-cabang yang keropos dan membutuhkan ‘injeksi’ dari teman-teman PB secara langsung, baik di wilayah barat, tengah maupun timur. Dan, itu semua memerlukan dana yang tidak sedikit untuk bisa menjalankan fungsi itu. “Sekarang harus jujur kita akui, cabang yang kuat di HMI MPO hanyalah Jogja. Selebihnya keropos dan sakit. Dan, itu butuh penanganan serius yang membutuhkan dana tidak sedikit,” papar Tomy.


Tomy yang juga dikabarkan masuk bursa kandidat Ketua PB ini memberikan analogi dengan apa yang terjadi di partai politik. “Ketika PDI Megawati tidak diakui pemerintah secara resmi, mereka merubah nama menjadi PDI-P dan logonya dengan banteng moncong putih. Hasilnya mereka diakui pemerintah, memperoleh dana bahkan menjadi pemenang pemilu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama,” terangnya.


Bagi mantan ketua Badko Indonesia Barat ini, Kongres ke XXVI harus menjadi momentum keberanian HMI MPO untuk merubah namanya secara resmi di konstitusi. “Teman-teman PB merasakan betul masalah dana menjadi penting bagi organisasi, apalagi jumlah cabang juga semakin bertambah dan bidang garap perjuangan semakin terbuka. Untuk itu, perubahan nama harus dipikirkan,” tandas Tomy.


Sementara itu, Ketua Badko Inbagteng M Azwar Syafei menyatakan, HMI harus hati-hati dalam menyikapi wacana perubahan nama. “Pertanyaan saya, apakah faktor dana menjadi variabel utama persoalan di HMI? Saya pikir itu terlalu menyederhanakan persoalan,” tegasnya.


Azwar mencontohkan, dengan apa yang terjadi di organisasi lain ketika mereka diakui dan mendapatkan dana dari pemerintah, namun kenyataanya tidak seperti yang dibayangkan. “HMI DIPO misalnya, dari dulu mereka mendapat dana besar. Hasilnya? Kita tahu sendiri seperti apa?,” ujar Azwar sembari bertanya.


Azwar mengungkapkan, dana memang menjadi persoalan. Namun, jangan sampai itu diletakan sebagai sumber persoalan organisasi seolah-olah HMI MPO tidak bisa melakukan peran apa pun. “Saya menangkap ada kecenderungan beberapa kader yang terlalu menyederhanakan persoalan sehingga dana dianggap sebagai persoalan utama. Padahal tidak sesederhana itu,” tuturnya.


Hal yang sama dikatakan Ketua HMI Cabang Purwokerto, Arfianto purbolaksono. Ia menegaskan, agar wacana perubahan nama tidak disempitkan hanya karena persoalan dana. “Betul, kapan dan dimanapun dana diperlukan organisasi. Namun, jangan sampai itu diletakan tidak proporsional, sehingga persoalan financial seakan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan hidup matinya organisasi,” ujar Anto.


Baginya, di Purwokerto dan beberapa cabang lain tidak ada masalah ketika mereka mengajukan proposal dana ke pemerintah daerah. “Kita tetap mencantumkan HMI tanpa embel-embel MPO di kop surat, dan ternyata tetap mendapatkan dana seperti teman-teman gerakan yang lain. Dan, saya tidak mengerti kalau di PB mengalami persoalan dan kemudian menimbulkan usulan beberapa kader untuk melakukan perubahan nama di konstitusi,” paparnya.

HMI (pakai) MPO ? Cappek Deeeh…

Oleh :LUKMAN WIBOWO

“Pelahiran HMI MPO itu tidak serius”, demikian kilah seorang mantan ketum PB kepada saya dalam sebuah obrolan tiga tahun di Semarang . Kenapa begitu?. Karena para “pendiri” MPO, juga nggak bisa betul-betul amat dibuktikan konsistensi ideologisnya. Lihat saja (misalnya) Bang Eggie (yang ngaku pendiri HMI MPO) dan Bang Tamsil (ketum PB setelah Eggie Sudjana), setelah itu cepat-cepat bikin isu dan gerakan rekonsiliasi, tak seberapa lama setelah HMI ”pecah”. Lihatlah juga M.S Ka’ban yang mau-maunya dicalonkan sebagai ketua PB HMI bersama (maksudnya MPO + Dipo), pada kongres tahun 1990. Sayangnya Ka’ban (kandidat dari MPO) kalah jauh dengan Ferry Mursyidan Baldan (calon dari Dipo). Akhirnya karena kalah suara, secara politis HMI MPO menguatkan diri kembali (?).

Saya sempat merenung panjang setelah obrolan itu. Apa iya begitu?. Ah, semuanya jadi rumit andai diukur dari frame politik. Lagi pula, memangnya HMI cuma miliknya Eggie, Tamsil, dan Ka’ban doang?. Tidak khan..!.

Kata seorang alumni, Jika the founding father-nya tidak serius juga nggak konsisten, apakah dengan begitu kita harus bubarkan HMI MPO?. Sama halnya dengan tidak konsistennya Sukarno, Hatta, dkk, apakah arif jika kita bubarkan Indonesia? Tidak tho !!!. Karena Indonesia bukan cuma punyanya Sukarno dkk, namun punya seluruh rakyat yang memikul sejarah. Begitu pula HMI MPO, adalah milik semua kader-kadernya dari generasi ke generasi yang bergerak mengisi sejarah.

Menurut saya dalam perdebatan ini, kiranya minimal ada tiga perkara yang musti kita teliti lagi : perkara azas (Pancasila vs Islam), apa definisi gerakan saat itu, dan apa sebenarnya tugas MPO HMI.

Pertama, yang membedakan Dipo dan MPO adalah azasnya. Yang Dipo pakai Pancasila, yang MPO tetap berazaskan Islam. Lantas bantahannya kemudian, bukankah sekarang (sejak 1999), Dipo sudah kembali ke azas Islam !. Ya, walau sekarang azasnya sama Islam, tetapi waktu selama dua dasawarsa (1986 – Sekarang) telah mendidik Dipo dan MPO dengan tradisi dan kultur organisasi yang jauh berbeda. Disini harus disadari, perpecahan HMI bukan sebatas persoalan teknis organisatoris, namun lebih menembus ranah ideologis. Dengan kata lain, MPO – Dipo sudah melahirkan anak-anak sejarahnya masing-masing. (Kalau mau rekonsiliasi, ya Dipo harus bubar, kemudian membaiatkan diri ke khiththoh MPO, dengan demikian HMI bisa satu lagi).

Kedua, terbentuknya MPO, bukanlah (seuntuhnya) suatu gerakan fundamentalisme Islam, melainkan melebihi sebentuk radikalisasi intelektual dalam melawan wacana developmentalisme yang diusung Orde Baru. Dengan kata lain, sebenarnya yang ditentang MPO adalah kekuasaan politik kapitalisme nasional yang “bertopeng” di balik term Pancasila; MPO bukan menentang Pancasila dalam pengertian yang “luhur”. Nyatanya, nasionalisme tetap tumbuh di HMI MPO, tanpa alih-alih hendak mendirikan negara Islam.

Ketiga, tugas MPO HMI, pada dasarnya sebagai Badan Sementara untuk mengatasi kevakuman kepemimpinan HMI, hingga terbentuknya PB HMI yang baru secara definitif (lihat Berkas Putih, SK Bersama Pimpinan Cabang HMI No. 2/KPTS/DRT/A/07/1406, 15 Maret 1986). Nah, ketika PB HMI telah terbentuk di bawah komando Eggie Sudjana, dengan begitu secara otomatis MPO HMI tiada, karena tugasnya sudah selesai. Artinya MPO HMI nggak ada lagi, yang ada ya HMI (saja). Titik !

Namun persoalannya tidak sesimpel itu. Dualisme struktur HMI, yang masing-masingnya bersikukuh bahwa HMI yang asli adalah “aku”, membuat masalah jadi lebih bikin sakit kepala.

Saya setuju, MPO HMI memang telah tidak ada, tetapi HMI (pakai) MPO sampai sekarang masih eksis, dan hidup perkaderannya. Jadi pakai MPO atau HMI saja, juga nggak jadi masalah. (Meski, secara administratif—yaitu melalui AD HMI—saya cukup bersepakat nama organisasi ini harus jelas, yakni “Himpunan Mahasiswa Islam” saja, tanpa perlu embel-embel MPO).

Tapi agaknya, selama anak-anak Dipo masih suka “nakal”, selama itu pula saya akan suka menyematkan “(MPO)” setelah HMI.

Saya adalah kader HMI (MPO)...!!!

Kita HMI, bukan MPO!

Oleh : ABDUL RASYID

Temu Regional HMI Se-Indonesia Bagian Utara berakhir pagi ini, kelelahan yang mendera setelah dua hari bergelut dengan perdebatan seputar isu-isu hangat yang mengemuka menjelang kongres ke-26 HMI di Jakarta ini terhapus oleh senyum kepuasan ketika Ketua Umum Badko HMI Inbagtar, Itho Murtadha menutup acara ini dengan resmi, kamis pagi hari 09 Agustus 2007 .
Salah satu isu hangat yang cukup menyita perbincangan peserta Temu Regional ini adalah isu perubahan nama HMI. Kubu yang mendorong perubahan nama HMI menjadi HMI MPO mengklaim bahwa pilihan ini menunjukan keberanian HMI untu mempertegas eksistensinya, “Sudah saatnya kita berani mengakomodasi nama MPO dalam konstitusi setelah sekian lama kita sandang secara sosiologis.” Ujar Zaid Ali, Steering Committee Temu Regional.
Bagi Zaid, MPO tidak lagi hanya difahami sebatas nama belaka, “MPO adalah ideologi, ruh dan spirit untuk membangun HMI yang kritis, progresif dan peka terhadap pembaharuan”. Menurutnya, kalau ini tidak dilekatkan dibelakang HMI maka sepertinya ada ambiguitas identitas di tubuh organisasi. “Disatu sisi kita bangga sebagai MPO, tapi disisi lain kita malu-malu memasang MPO di konstitusi, ada apa ini?” lanjut Zaid.

Argumen Zaid dibantah keras oleh Hariman Podungge, Korwil Inbagtar Kornas KP HMI ini mengatakan, “Kita adalah pewaris sah HMI 1947, MPO hanyalah salah satu fase sejarah dalam dialektika ke-HMI-an kita, jadi nama kita adalah HMI!” tegasnya. Bagi Hariman, penambahan nama MPO akan menjadi bukti kekalahan dalam perebutan nama HMI, “apakah kita harus menyerah dan menyerahkan klaim atas nama HMI kepada yang lain? Itu artinya kita telah kalah.” Singgungnya.
Sementara itu, Iskandar Matiti merasa bahwa perdebatan tentang nama HMI atau HMI MPO tidaklah signifikan. Ketua Umum HMI Cabang Gorontalo ini mengemukakan, “dalam konteks Gorontalo, kita sudah dikenal sebagai HMI, jadi kalau menambahkan embel-embel MPO hanya akan menimbulkan pertanyaan lagi dikalangan eksternal HMI”.
Hal senada juga diungkapkan oleh Nurseha, Ketua Bidang Aparat HMI Cabang Tolitoli ini mengungkapkan bahwa penambahan nama MPO tidak dibutuhkan, “di Tolitoli, tanpa penambahan MPO pun, kita sudah dikenal sebagai HMI yang mempertahankan Islam pada tahun 1986, jadi tidak perlu repot dengan penambahan nama ini”. Dalam konteks Tolitoli, pihak eksternal HMI sudah mengetahuai adanya dua struktur HMI sejak perpecahan tahun 1986.

Namun bagi Mahful Haruna, justru dengan penambahan MPO dibelakang nama HMI akan mempertegas identitas kita secara sosiologis, “apakah kita mampu benar-benar merebut klaim nama HMI itu?” sentilnya. “Sampai saat ini kita memang tidak pernah memasang nama MPO tapi apakah kita dikenali sebagai HMI saja? Tidak kan? Pihak eksternal mengenal kita sebagai MPO, ini realitasnya”. Sambung Mahful.
Kekhawatiran ini ditanggapi oleh Aswin Saikim, dengan penuh ketegasan, Ketua Umum HMI Cabang Palu ini mengungkapkan bahwa HMI tidak membutuhkan MPO, “di Palu ini, kalau orang menyebut HMI, maka yang dimaksud pasti kita, jadi memang tidak dibutuhkan penambahan MPO.” Bahkan menurutnya, ini sekedar persoalan strategi pencitraan organisasi. “Sudah saatnya klaim HMI kita rebut!” yang disambut dengan takbir dari beberapa peserta.

Usulan untuk merebut klaim HMI diamini oleh Hariman, “kita harus fight menegaskan eksistensi ke-HMI-an kita, kita harus bermental pemenang. Kalau tahun 86 orang mengenal HMI vs HMI MPO, sekarang HMI Dipo vs HMI MPO, maka kedepan kita pasti bisa membalik keadaan, masyarakat akan mengenal HMI vs HMI Dipo.” Kembali takbir mengiringi ungkapan Hariman. “Penting juga untuk dicatat,” menurut Hariman, “ber-MPO hanyalah salah satu fase sejarah keber-HMI-an kita sejak 1947, jadi tidak perlu MPO itu menjadi beban sejarah yang menghantui”.
Dalam kesempatan ini, Itho Murthada mengingatkan agar kita harus siap menerima konsekuensi apabila kita bertahan untuk memakai nama HMI. “Akan ada kelompok alumni yang merasa terganggu dengan penghilangan identitas MPO secara tegas dari HMI, terutama alumni yang berperan pada pembentukan MPO, belum lagi kemungkinan dilakukannya gugatan hukum oleh HMI (Dipo)”. Demikian ulas Ketua Badko HMI Inbagtar ini.
“Menghadapi kemungkinan tuntutan hukum dari HMI Dipo menjadi masalah yang patut dipertimbangkan”, Abdullah sang pimpinan sidang kembali mengingatkan peserta akan konsekuensi yang dihadapi. Namun bagi Aswin itu bukan masalah, “kita juga sudah harus mempersiapkan diri untuk itu, kalau perlu kita membuat tim untuk mengumpulkan bukti-bukti historis bahwa kitalah HMI yang sah”, tegasnya.

Setelah mendapatkan gugatan keras dari peserta, sikap Zaid Ali yang sebelumnya begitu getol mendorong penambahan MPO kemudian mengendor, “baiklah, kalau teman-teman memang menghendaki penegasan nama HMI saja bagi organisasi ini, saya harapkan teman-teman berani untuk tidak lagi memasang embel-embel MPO setelah HMI ini sebentuk konsistensi sikap.” Ini dipertegas oleh Aswin, “ya, kita harus berani dikenal sebagai HMI dan bukan MPO. Kita kan masuk organisasi HMI bukan MPO!”

Satukan HMI!

Yang perlu diperhatikan sekarang aadalah bahwa kita jangan mau seperti halnya para partai dan juga organ lain yang dengan mudah bisa terpecah-belah. Kita harus menjadi jamaah Islam yang kuat dimana jangan sampai campur tangan pemerintah menjadikan kita berpecah belah.

Jika HMI menjadi dua maka yang akan bertepuk tangan adalah orang kafir dan pemerintah RI yang memang sejak awal menginginkan para gerakan mahasiswa melemah dan mandul.

Lihatlah umat Islam Indonesia yang bertakwa, mendukung perjuangan Islam dan terjepit karena dikejar-kejar pemerintah yang pro Amerika!
Mereka begitu menginginkan persatuan dan kebangkitan, sementara kita sini masih mengedepankan konflik pribadi dan menolak persatuan. Dimanakah akal sehat dan jiwa perjuangan Islammu?

Meski HMI (Dipo) kadang bermasalah, maka mereka adalah lahan dakwah kita. Mereka adalah saudara kita yang kurang begitu faham Islam dan kita adalah saudaranya yang harus mengingatkannya. Ingat itu, kita adalah saudara.

Ingat saudara, kedepankanlah persatuan Islam. Kita perlu sebuah organ mahasiswa yang mampu menjadi oposan utama pemerintah RI dan membawa organ ini menju perubahan. Dan itu salah satunya adalah HMI!

HMI (MPO) sudah tidak diakui oleh pendirinya sendiri! HMI (MPO) selamanya tidak akan menjadi organ berpengaruh di Indonesia. HMI (MPO) perlahan akan musnah dan tidak jauh dibanding GMNI, PDIP, PPP, PBR, dan lain sebagainya yang suka mengejar-kejar jabatan atau kekuasaan dan pada akhirnya lebih memilih memecah umatnya gara-gara regulasi organ, dan konflik politik daripada menyelesaikannya dalam forum personal.

Demi Allah Swt, ingatlah Islam dan umatnya!

Bukankah Nabi SAW pernah bersabda:
“Jika muncul khalifah yang kedua maka bunuhlah”
Ini adalah wujud perhatian yang sangat dari Nabi Saw agar umatnya tidak terbelah. Kok malah kita disini senang sekali mengedepankan rutinitas atau formalitas birokrasi sementara esensi atau apapun yang menjadikan umat bersatu kta lepaskan?!

Satukan HMI dan jadikan organ ini berpengaruh di Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup HMI! Hidup Hidup! Hidup persatuan Islam sedunia! Allahu akbar!


Malang, 14 Agustus 2007
Ketua HMI (MPO) Komisariat UM,


Bob Syahrial Ghozali